Pansus LKPJ Bidik Proyek Bermasalah – Palopo Pos
Toraja

Pansus LKPJ Bidik Proyek Bermasalah

MAKALE –Panitia Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tana Toraja, yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun 2015 akan fokus pada beberapa poin yang menonjol dalam laporan tersebut dengan kata lain akan membidik setiap kegiatan atau proyek yang dinilai bermasalah.
Ketua Pansus I, Titus Perry Pananangan, kepada Palopo Pos, mengatakan secara garis besar Pansus akan menilai, apakah program-program pemerintah sudah terlaksana sesuai dengan target serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Intinya kan menilai, sejauh mana pencapaian program semua RPJMD,” katanya.
Politisi PKPI ini mengatakan, ada beberapa hal menonjol dalam LKPj bupati yang akan jadi fokus Pansus. Salah satunya menyangkut proyek-proyek yang berasal dari belanja modal APBD, yang masuk dalam kategori bermasalah. Kategori bermasalah, menurut Perry, adalah proyek yang penyelesaiannya melewati batas waktu kontrak. Juga proyek-proyek yang kualitasnya diragukan, dimana baru tiga empat bulan selesai dibangun, langsung rusak.
“Memang yang paling menonjol itu (proyek bermasalah). Banyak proyek yang penyelesaiannya lambat, ada juga yang lewat waktu. Meski didenda perusahaannya, tetapi itu merupakan catatan yang akan kita rekomendasikan,” tutur Perry.
Dia menyebut, DPRD sudah mengesahkan APBD sebelum akhir tahun 2014. Idealnya, perencanaan dan lelang proyek sudah harus dilakukan masksimal bulan April, sehingga jangka waktu kontrak berakhir pada bulan Juli. Selanjutnya, pada Agustus, DPRD akan membahas lagi APBD perubahan. “Tetapi, ini yang kita akan tanya ke pemerintah, kenapa perencanaan dan pelelangan proyek sangat lambat, yang mengakibatkan pekerjaan juga lambat,” tegas Perry.
Sebelumnya, wakil ketua DPRD, Andareas Tadan, menegaskan selain proyek bermasalah, dewan akan meminta penjelasan pemerintah terkait penghapusan ratusan kendaraan dinas dengan nilai total sekitar Rp4,9 miliar. Penghapusan kendaraan dinas tersebut, kata Andareas, harus diketahui dewan; jika perlu mesti ada rekomendasi DPRD.
“Kita akan minta penjelasan pemerintah soal penghapusan kendaraan ini, sebab, banyak aset daerah yang hilang. Selain itu bagaimana dengan aset-aset daerah yang masih dikuasai oleh oknum-oknum yang tidak layak lagi menguasai aset tersebut,” tandas Andareas.(ave/ded/t)

Most Popular

To Top