Luwu Optimis Raih WTP – Palopo Pos
Utama

Luwu Optimis Raih WTP

BELOPA — Daerah tetangga sudah meraih opini WTP dari BPK RI. Kota Palopo satu-satunya daerah di Luwu Raya yang telah menerima opini WTP. Opini yang menandakan pengelolaan keuangan baik dan jauh dari penyimpangan, kini diincar pula oleh Kabupaten Luwu. Luwu berharap bisa meraih WTP. Informasi yang sampai ke kantor Pemkab Luwu, BPK katanya masih membahas hasil pemerikaaan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Luwu untuk tahun 2015. ”Kita berusaha raih WTP. Makanya, kita terus dampingi BPK untuk membahas LKPD. Pekan lalu misalnya kami hadir di BPK Sulsel untuk bahas itu,” ujar Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Luwu, Moh Arsal Arsyad, Selasa 31 Mei 2016. Menurutnya, saat ini, pemerintah sudah menerima jadwal penerimaan LKPD dari BPK. “Jadwalnya tanggal 14 mendatang, sejumlah daerah memang agak lambat menyerahkan LKPD. Makanya, penerimaan hasilnya juga belakangan,” lanjutnya. Untuk diketahui, opini BPK terhadap LKPD TA 2014, yang diterima Pemkab Luwu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Harapan yang sama juga datang dari Luwu Utara dan Luwu Timur. Mereka berharap bisa mengikuti jejak Kota Palopo. Meraih WTP untuk LKPD TA 2015. ”Kami juga belum tahu, apa opini dari BPK RI terhadap LHP BPK atas LKPD Luwu Timur. Kita tunggu saja,” ucap pejabat Pemkab Luwu Timur, kemarin. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Wali Kota Palopo, Drs HM Judas Amir MH mencatat sejarah baru. Untuk kali pertama sejak terbentuk tahun 2002 lalu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Palopo meraih predikat/opini “Wajar Tanpa Pengecualian alias WTP” berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Sulsel. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD, 10 pemerintah daerah sudah mengetahui opini dari BPK RI. Untuk daerah yang meraih WTP, ada Palopo, Makassar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Wajo. Daerah yang mendapatkan Opini Tidak Wajar atas LKPD TA 2015, yakni Kabupaten Barru, kemudian Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD TA 2015 diberikan kepada Kabupaten Takalar dan Sidrap. Apa yang dilakukan BPK RI ini adalah dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara. Dalam siaran pers BPK RI Perwakilan Makassar, sesuai dengan mandat Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pemerintah daerah harus melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan bahwa pejabat yang diperiksa wajib menyampaikan jawaban/memberi penjelasan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam waktu 60 hari sejak diterimanya LHP ini. DPRD sebagai lembaga perwakilan mempunyai fungsi pengawasan menindaklanjuti temuan BPK RI antara lain dengan melakukan pembahasan bersama dengan kepala daerah sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan BPK RI hanya memantau pelaksanaan tindak lanjut tersebut. Kota Palopo yang meraih WTP dari BPK ini, tidak lepas dari kerja keras semua pihak di jajaran Pemkot Palopo, termasuk dukungan elemen masyarakat yang senantiasa ikut mengawasi kinerja pemerintahan untuk mewujudkan good governance. ”Semua ini dapat kita jadikan pemicu untuk bekerja lebih giat lagi dan senantiasa bekerja sesuai dengan koridor yang ada, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah serta kita dapat meraih predikat tertinggi dari audit BPK, yakni clear and clean,” terang Wali Kota HM Judas Amir.(fan/ary/t)

BACA JUGA:  Teguran Keras ke Pemerintahan Jokowi

Most Popular

To Top