Rp42 M, Gaji 13 dan Gaji 14 Cair Pekan Depan – Palopo Pos
Utama

Rp42 M, Gaji 13 dan Gaji 14 Cair Pekan Depan

PALOPO — 5.600 orang PNS lingkup Pemkot Palopo akan mengantongi gaji dobel sebelum lebaran. DPPKAD Kota Palopo memastikan THR atau biasa disebut gaji 14 dan gaji 13 cair pekan depan. Tinggal menunggu petunjuk teknis dari pusat. Totalnya semua Rp42 miliar lebih. Mendapat dobel gaji begitu, PNS diminta tidak malas dan
meningkatkan kedisiplinan dan taat pada jam kerja.

Ini tentu kabar gembira bagi PNS. Untuk pertama kalinya, pencairan gaji 13 dan gaji 14 dilakukan secara bersamaan.

Hal ini diungkapkan Kepala DPPKAD Kota Palopo, Hamzah Jalante, Kamis 23 Juni 2016. Menurut Hamzah, gaji 13 untuk PNS Palopo sebesar gaji pokok plus tunjangan di bulan Juni. Sedangkan gaji 14 yang diterima PNS dihitung sebesar gaji pokok.

”Skema perhitungannya begitu. Perhitungan gaji 13 dihitung berdasarkan gaji pokok berdasrkan golongan plus tunjangan. Kalau THR dihitung dari tunjangan pokok,” tandasnya.

”Insya Allah, gaji 13 dan gaji 14 akan dicairkan secara bersamaan pada pekan depan,” tambahnya.
Adapun besaran gaji 13, sebut Hamzah sebesar Rp23.884.649.730, sedangkan gaji 14 Rp18.188.934.880. Saat ini, sebut Hamzah, pihaknya tengah menunggu petunjuk juknis (juknis) dari pusat pencairan gaji 13 dan THR bagi PNS tersebut.

”Pada dasarnya kami siap membayar. Dana tersebut sudah ada di kas daerah. Setelah ada juknis pencairan, maka gaji 13 dan THR PNS segera dicairkan dan ditransferkan ke masing-masing rekening PNS,” tuturnya.

Diakuinya, dalam Perpres tersebut, PNS akan mengantongi THR dan gaji 13 dalam saat yang bersamaan sebelum Lebaran. THR yang akan diterima aparatur negara sebesar satu kali gaji pokok, sementara gaji ke-13 PNS mendapatkan gapok plus tunjangan untuk kebutuhan anak-anak sekolah memasuki tahun ajaran baru.

Dari Luwu dilaporkan, Dinas Pengelola Keungan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu akan segera membayarkan tunjangan hari raya PNS Luwu.

Untuk Kabupaten Luwu gaji 13 sebesar Rp27.707.135.557, gaji THR (14) sebesar Rp21.450.077.680. ”Ini diatur di PP No. 19 dan NO. 20 tahun 2016,” ujar Kepala DPKD Luwu, Moh. Arsal Arsyad, kepada Palopo Pos, Kamis 23 Juni 2016.

Lebih jauh, Arsal menjelaskan akan membayarkan THR tersebut pekan depan. Berbeda dengan Gaji 13 yang baru akan diterima oleh PNS Luwu usai lebaran mendatang.
“Yang mau kita bayarkan dulu baru THR. Saya mau kumpul bendahara gaji untuk bahas ini. Minggu depan sudah kami cairkan, hari terakhir kerja. Sementara untuk gaji 13 usai lebaran,” lanjutnya.

Arsal juga menjelaskan, jika jumlah THR yang akan diterima masing-masing PNS berbeda. “Nilainya tidak sama, sebab THR itu besaranya hanya sama gaji pokok,” urainya.
Tidak hanya itu, dirinya juga memastikan jika pada 1 Juli mendatang pihaknya akan membayarkan gaji milik PNS Luwu. Sementara untuk gaji 13 pemerintah mengaku baru akan membayarkan pasca lebaran.

“Tanggal 1 Juli juga kita akan bayar gaji PNS Luwu, kalau untuk gaji 13 peruntukannya untuk membantu PNS jelang tahun ajaran baru sekolah, makanya baru kita bayarkan setelah lebaran. Dananya sudah siap,” jelasnya.
Menyusul PNS akan menerima pemberian gaji dobel bulan ini, PNS diingatkan untuk meningkat kinerja. Saat ini ditengarai masih banyak PNS di daerah yang belum disiplin menaati jam kerja.

“Di era digital dewasa ini, saya minta pemerintah daerah segera mengembangkan sistem absensi elektronik. Pengawasan akan mudah dilakukan, bukan hanya oleh pimpinan instansi tapi langsung kepala daerah. Pimpinan bisa memonitor rekapitulasi kehadiran pegawai di tiap-tiap SKPD,” ujar MenpanRB Yuddy Chrisnandi, baru-baru ini.

Menurut Yuddy, saat ini kesejahteraan PNS sudah jauh lebih baik. Apalagi sebentar lagi akan mendapatkan gaji ke-14 dan ke-13. Karenanya harus diimbangi dengan peningkatan disiplin yang dimulai dari jam kerja yang teratur.
Dari Jakarta dilaporkan, Presiden Jokowi telah menandatangani empat peraturan pemerintah. Yakni, PP pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), dan gaji ke-13 untuk seluruh PNS, Prajurit TNI, anggota Polri, dan Pejabat Negara.

Pemberian gaji ke-13 dan tunjangan pensiun ke-13 untuk PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan penerima pensiun atau tunjangan, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016. Sementara pemberian THR untuk PNS, Prajurit TNI, anggota Polri, dan Pejabat Negara tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016.

Pejabat Negara adalah Presiden dan Wakil Presiden; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MPR; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPD; Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkama Agung, serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua peradilan Ad Hoc; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK; Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial; Ketua dan Wakil Ketua KPK; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala Perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa Penuh; Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan Pejabat Negara lainnya.
Kedua Peraturan Pemerintah (PP) ini diteken oleh Presiden Joko Widodo(Jokowi) pada tanggal 17 Juni 2016, dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 17 Juni 2016.

Selain kedua PP itu, pada hari yang sama Presiden Jokowi juga menandatangani PP Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghasilan ke-13 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada Lembaga Non Struktural, dan PP Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pemberian THR dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada Lembaga Non Struktural.

Dalam PP Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan, gaji, pensiun atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, prajurit TNI, anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Tunjangan atau Pensiun diberikan sebesar penghasilan bulan Juni.
“Penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja,” bunyi Pasal 3 ayat (3a) tersebut.

Sementara Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. Penerima Pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan. Sedangkan penerima tunjangan menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Pemberian gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum ketiga belas sebagaimana dimaksud dibayarkan pada bulan Juni,” bunyi 4 ayat (1) PP tersebut.

Sedangkan pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dibayarkan pada bulan Juli.
Pemberian pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan/atau tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dibayarkan pada bulan Juli.

Adapun dalam PP Nomor 21 Tahun 2016 disebutkan, penghasilan ketiga belas bagi Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada Lembaga Non Struktural dibayarkan pada bulan Juli.

THR

Untuk THR, menurut PP Nomor 20 Tahun 2016 diberikan kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara diberikan sebesar gaji pokok pada bulan Juni 2016. Gaji pokok sebagaimana dimaksud tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
“Pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dibayarkan pada bulan Juni 2016,” bunyi Pasal 4 PP No. 20 Tahun 2016.

Ketentuan pemberian THR sebagaimana dimaksud berlaku juga bagi: a. pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat: 1. Menteri; dan 2. Pejabat Pimpinan Tinggi; b. Wakil Menteri; c. Staf Khusus di lingkungan Kementerian; d. Anggota DPRD; e. Hakim Ad Hoc; dan f. pegawai lainnya yang diangkat Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan,” bunyi Pasal 10 PP No. 20 Tahun 2016 itu.

Ketentuan mengenai pemberian THR itu juga berlaku bagi Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada Lembaga Non Struktural, dan dibayarkan pada bulan Juni 2016 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2016.
Keempat Peratuan Pemerintah itu, yaitu PP Nomor 19, 20, 21, dan 22 Tahun 2016 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 17 Juni 2016.(fan-rhm/ary/e)

Most Popular

To Top