Dosen Hukum Unanda Minta KPK Buka Identitas 10 Kada Pemilik Rekening Gendut – Palopo Pos
Walmas

Dosen Hukum Unanda Minta KPK Buka Identitas 10 Kada Pemilik Rekening Gendut

PALOPO — Dosen hukum Unanda meminta KPK dan PPATK untuk membuka identitas 10 kepala daerah pemilik rekening gendut. Hal ini dilakukan supaya tidak jadi bola liar dan menimbulkan kesan fitnah. Apalagi, sejumlah daerah sedang menghadapi pilkada pada 2017. Lepas 2017, sejumlah daerah kembali bersiap menyongsong pilkada serentak 2018.

”Oh, iya saya pikir itu penting,” tandas Abd Rahman Nur, SH, MH, kepada Palopo Pos, Kamis 15 September 2016. Kata dia, pemerintahan adalah organisasi publik, maka sewajarnya jika KPK dan PPATK mengumumkan identitas 10 kepala daerah yang disinyalir masuk kategori rekening gendut. ”Lebih bagus lagi jika para kepala daerahnya yang mengumumkan sendiri rekeningnya ke publik,” tandas wakil dekan Fakulta Hukum Unanda ini.

Jika itu dilakukan, lanjutnya, tujuan KPK tentu bagian dari alat kontrol atau pengawasan terhadap tindak pidana pencucian uang. Jadi, lanjutnya, kepala daerah tidak perlu menanggapi berlebihan rekening gendut oleh KPK. ”Karena sekali lagi ini menjadi alat kontrol negara terhadap pengelolaan uang rakyat,” papar Maman.

Hal senada juga dikemukakan politikus Partai NasDem, Johnny G Plate, Kamis 15 September 2016, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Sebaiknya, kata dia, KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka identitas 10 kepala daerah yang disinyalir memiliki rekening gendut.

Keterbukaan KPK itu dapat menjadi acuan bagi partai-partai politik jika ingin mengusung pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Serentak tahun 2017. ”Yang bagus sekarang menjelang pilkada. Informasi seperti itu dibutuhkan juga buat partai pada saat menetapkan usungannya sebagai paket calon,” ujarnya.

Menurut dia, jika partai tidak memiliki informasi detail, maka akan mengalami kesulitan dalam menentukan sosok calon kepala daerah yang mereka usung. “Tentu kita harap orang-orang yang punya rekening besar dengan sumber dana yang tidak jelas, supaya tidak jadi calon dalam Pilkada,” tegas Johnny.

“Karena kalau memang nanti rekening gendutnya yang ditelusuri KPK itu bermasalah dan kemudian ia jadi eksekutif, nanti dia bisa dibatalkan,” jelasnya.

Sebelumnya, data 10 kepala daerah yang memiliki rekening gendut dilaporkan oleh PPATK. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo langsung merespons laporan tersebut.

Tjahjo meminta KPK mengusut sumber dana tak wajar milik 10 kepala daerah itu.
Sebelumnya, tiga kepala daerah di Tana Luwu sudah memberikan tanggapan. Ada tanggapan dari Wali Kota HM Judas Amir, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, dan Bupati Luwu Timur, Thorig Husler. Mereka tidak mempermasalahkan kalau KPK mau mengusut tuntas sejumlah rekening yang disinyalir rekening gendut.(rm-ary)

Most Popular

To Top