Penceramah di Palopo Tolak Sertifikasi Khatib – Palopo Pos
Walmas

Penceramah di Palopo Tolak Sertifikasi Khatib

PALOPO — Rencana Menag Lukman Hakim Saifuddin melakukan sertifikasi khatib, mendapat tanggapan dari penceramah di Kota Palopo. Mereka cenderung menolak dan meminta menag untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut.

Ketua Majelis Ulama Islam (MUI) Palopo, Dr KH Syarifuddin Daud, MA, mengatakan, sertifikasi khatib tersebut perlu kajian yang mendalam. ”Masalah sertifikasi ini perlu kajian yang mendalam. Tidak bisa langsung begitu saja diterapkan karena ini menyangkut ummat, kalangan orang banyak,” sebut Ketua Majelis Ulama Islam (MUI) Palopo, Dr KH Syarifuddin Daud, MA, kepada Palopo Pos, Rabu 1 Februari 2017, kemarin.

Dikatakannya, hari ini saja menyediakan khatib untuk setiap masjid, panitia agak kerepotan. Jika sertifikasi ini diberlakukan dan beberpa saja yang mendapat sertifikasi oleh pemerintah, maka akan lebih kewalahan, bisa jadi nantinya ada masjid yang tidak ada khatibnya. ”Nah, ini juga menjadi persoalan tersendiri,” ungkapnya.

Disampaikan Syarifuddin Daud, domainnya bukan pada wilayah setuju atau tidak setuju. Tapi perlu melihat di lapangan. Yang perlu dilakukan adalah bagaiamana pemerintah memberikan pemahaman-pemahaman kepada para penceramah agar khutbahnya tidak memuat unsur politik melainkan bagaimana mengajak umat dalam hal amar ma’ruf nahi mungkar.

“Karena jangan sampai kita kembali ke masa orde lama dan baru, para penceramah ini agak terbelenggu, padahalkan sekarang ini zaman demokrasi, sepanjang yang disampaikan mengajak kebaikan, saya kira tidak menjadi masalah, tinggal para dai ini diberikan training-training, tapi kalau sertifikasi kita perlu kaji lebih mendalam, jangan sampai kita kekurangan khatib nantinya,” terang Syarifuddin Daud.

Sementara itu, Sekretaris Umum NU Palopo, Dr Abbas Langaji, MA, yang dikonfirmasi Palopo Pos, menyebutkan bahwa adapun rencana menteri agama terkait sertifikasi khatib dalam waktu dekat ini tentunya belum akan diterapkan.

Ini masih dalam proses panjang.
“Jadi saya kira, ada beberapa tahapan yang akan dilakukan. Mulai dari mengundang ormas-ormas Islam serta lembaga terkait untuk melakukan beberapa kajian. Setelah itu, dibuatkan payung hukum, kemudian uji coba, setelah itu dilakukan evaluasi barulah diterapkan untuk semua daerah, itupun yang disertifikasi ini bukan untuk khatibnya melainkan sebagai muballigh,” ungkap Abbas.

Pada prinsipnya keinginan menag ini cukup bagus. Dalam artian bahwa tidak sembarang orang yang harus berdiri di atas mimbar. Dengan adanya sertifikasi ini menjadi instrumen kapasitas bagi sang penceramah. Bahkan, di beberapa negara seperti di Brunei dan Malaysia tidak sembarang orang yang melakukan berdiri di atas mimbar.

“Jadi yang disertifikasi ini bukan karena materi ceramahnya, melainkan kapasitas orang tersebut, layakkah dirinya untuk berdiri di atas mimbar, seperti pengetahuan keagamaan dan lainnya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Palopo, Imam Pribadi, menolak dengan keras rencana menag memberlakukan sertifikasi khatib. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk reaksi pemerintah yang sudah tidak percaya terhadap para dai yang ada saat ini.

“Hal ini merupakan bentuk fobia terhadap dunia Islam. Padahal, kita tahu Islam itu merupakan rahamtan lil alamin, yang tidak pernah menyebarkan ketidakbaikan, selalunya mengajak kepada kebaikan,” ujar Imam.

Dai itu tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. ”Nah kalau dai juga disertifikasi mestinya yang lain juga harus disertifikasi,” sebutnya.

Kalupun ada alasan untuk melakukan kebijakan ini, yang pada gilirannya menghambat para dai dalam hal amar ma’ruf nahi mungkar, ia menduga ini adalah hal yang dibuat-dibuat saja.

“Jangan sampai karena konstalasi politik yang lagi keras-kerasnya, agama dibawa-bawa, jadi agak keliru ketika persoalan politik dibawa ke persoalan agama,” terangya.
Program sertifikasi khatib yang diwacanakan Kementerian Agama (Kemenag) rupanya tak sekadar wacana.

Untuk merealisasikannya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sudah melakukan road show ke beberapa organisasi masyarakat yang berbasis Islam.

Penceramah mana yang disasar pertama dari program sertifikasi khatib tersebut? Saat mengahdiri rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Senin 30 Januari 2017, lalu, Menag Lukman menjelaskan bahwa yang pertama adalah dai yang mengisi ceramah di kantor-kantor instansi pemerintah.

Menyusul khatib langganan masjid nasional, masjid akbar, masjid raya (provinsi), masjid agung (kabupaten/kota), masjid besar (kecamatan), sampai masjid jami’ (kelurahan/desa).

’’Perlu batasan kualifikasi sebagai penceramah,’’ jelasnya.
Sebab, kemenag ingin ceramah yang disampaikan tidak lagi berisi adu domba dan menghina kelompok lain.

Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) Prof Achmad Satori Ismail mengatakan bahwa isi ceramah dari seorang da’i tidak bisa diseragamkan. Apalagi, di masyarakat, umat Islam memiliki patokan yang berbeda-beda. Ada yang NU, Muhammadiyah, serta ormas-ormas Islam lainnya.

Secara internal Ikadi sudah melakukan sertifikasi dai sendiri. Sertifikasi itu dilakukan untuk mengetahui kompetensi masing-masing dai.

Misalnya, mengukur keahlian di bidang keagamaan apa, banyaknya surat Alquran yang dihafal, dan lain sebagainya. Ketua MUI Zainut Tauhid Sa’adi menjelaskan MUI melalui Komisi Dakwah sudah memiliki program sertifikasi da’i.

’’Bahkan kita sedang menyiapkan 150 ribu dai bersertifikat,’’ jelasnya. Dia mengatakan kaderisasi dai memang harus melalui proses pendidikan dan pelatihan khusus.
MUI dalam pengkaderan dai menanamkan sikap tawasuth (moderat), tawazun (seimbang), dan sikap I’tidal (memegang prinsip) dalam melaksanakan tugas amar maruf nahi munkar.

Di Jawa, program ini mendapat penolakan dari ulama. Salah seorang yang menentang adalah ulama besar Tasikmalaya, KH Abun Bunyamin Ruhiat. KH Abun khawatir sertifikasi akan menjadi celah bagi pemerintah mengintervensi ulama.

“Dikhawatirkan suaranya (khatib, Red) menjadi suara pemerintah, bukan suara yang diinginkan mereka (penceramah, Red),” ujar pimpinan Pondok Pesantren Cipasung itu seperti yang dilansir Radar Tasikmalaya (Jawa Pos Group), Rabu 1 Februari 2017.

Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Islam, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, KH Dedi Anwar Muhtadin berharap pemerintah tidak sampai melakukan sertifikasi kepada para khatib.

Dia beralasan, setiap khatib mempunyai keilmuan masing-masing. Seperti menguasai ilmu waris, pemerintahan, zakat, wakaf, kerukunan beragama, keluarga sakinah, perkawinan, radikalisme, baca tulis Alquran dan lainnya.

Kalau pun pemerintah tetap bersikeras merealisasikan wacana tersebut, lanjutnya, setidaknya jangan sampai ada pembatasan materi ceramah.

“Para khatib ini dalam ceramahnya harus dengan penuh dengan keikhlasan dengan ilmu agama yang ada dimanfaatkan untuk mencari barokah dan keridoan Allah SWT,” ujarnya.
Kementerian Agama (Kemenag), sebelumnya, merancang program sertifikasi khatib.

Namun sampai sekarang belum diputuskan lembaga mana yang menjalankan program tersebut. Rencana Kemenag tersebut diingatkan berbagai pihak supaya tidak meniru model pengawasan ceramah khatib di era Orde Baru (Orba).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Malik Haramain meminta Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin mengkaji ulang rencana melakukan standarisasi atau sertifikasi terhadap khatib Jumat.

“Apa persoalan bangsa ini sudah gawat, sehingga perlu ada standarisasi khatib, isi khotbah. Jangan sampai jadi alat politik pemerintah dan cara represif dalam membungkam sikap kritis para ulama,” kata Malik, kepada wartawan di Jakarta, Selasa 31 Januari 2017.

Menyikapi rencana ini, kata Malik, Komisi VIII akan mengundang para ulama maupun organisasi kemasyarakatan untuk dimintai pendapat, apakah standarisasi tersebut diperlukan atau tidak.

“Komisi delapan belum bisa menerima usulan itu. Kami akan undang ormas, kiai dan ulama terkait rencana Kemenag tersebut. Apa standarisasi itu kebutuhan,” ujar politikus PKB tersebut.

Dia berharap Kemenag lebih mengedepankan bimbingan dan pembinaan terhadap para khatib, jika ditemukan ada di antara mereka menyampaikan materi khotbah keluar dari konteks ibadah.

Ditambahkan anggota Komisi VIII DPR Iqbal Ramzi mengatakan program sertifikasi khatib ini sensitif dan cenderung provokatif. ’’Kenapa yang disertifikasi hanya penceramah Islam. Agama lain tidak,’’ kata politisi PKS itu.

Pernyataan itu disampaikan Iqbal menanggapi wacana yang digulirkan Menteri Agama Lukam Hakim Saifuddin. Lukman akan melakukan sertifikasi khatib sebagai bentuk kampanye moderasi agama. Dia juga menjelaskan isi ceramah seorang khatib atau da’i tidak bisa diseragamkan.

Meskipun begitu Ramzi sepakat bahwa kerukunan umat seagama dan antar agama harus dijaga.

Anggota Komisi VIII DPR Ledia Hanifa Amalia mengatakan Kemenag seharusnya mengutamakan standarisasi tempat ibadah dahulu.

’’Bukan lebih dulu penyertifikatan penceramahnya,’’ katanya.(jpnn-ich/ary)

Most Popular

To Top