PTT Palopo dan Luwu Tak Diakomodir, Lutra 81 Lolos – Palopo Pos
Utama

PTT Palopo dan Luwu Tak Diakomodir, Lutra 81 Lolos

ilustrasi

* Kemenkes Angkat 39.090 CPNS Tenaga Kesehatan

PALOPO — Perjuangan bidan dan dokter PTT dari Palopo, Luwu, dan Luwu berujung sial. Nasib baik belum memihak mereka. Dari 39.090 orang tenaga kesehatan PTT kemenkes yang diumumkan menjadi CPNS, tak ada satupun yang lolos. Kecuali 188 bidan PTT kemenkes di Luwu Utara yang terangkat jadi CPNS.

Di Palopo, dokter PTT sebanyak 10 orang, bidan PTT pusat 7 orang. Sedangkan bidan PTT daerah berjumlah 10 orang. ”Mereka sebenarnya begitu berjasa. Tapi, mereka tetap konsisten dalam mengabdikan dirinya kepada masyarakat. Walaupun upah honor yang diberikan kurang cukup dalam memenuhi kebutuhan financialnya,” ujar Kadis Kesehatan Kota Palopo, Dr dr Ishak Iskandar, M.Kes, kepada Palopo Pos, Kamis 23 Februari 2017.
Lanjutnya, mereka tersebar di seluruh pelosok wilayah. Ada di Tandung, Siguntung, Peta, dan Battang Barat.

Selain 7 bidan PTT pusat tersebut, dinkes Palopo berupaya memperjuangkan nasib 10 bidan PTT daerah. Sayangnya, bidan PTT daerah ini belum dimasukkan dalam database CPNS. Karena kuota terbatas. ”Pengabdian mereka kepada masyarakat sudah cukup lama. Rata-rata selama 5 tahun. Tetapi tidak menutup kemungkinan PTT daerah akan senasib pula dengan PTT pusat. Jika tetap konsisten dalam pengabdiannya kepada masyarakat,” paparnya.

Selama ini, kata dia, bidan PTT pusat hanya diupah Rp600 ribu. Pengangkatan seluruh bidan PTT pusat menjadi PNS menjadi hak prerogatif pemerintah pusat, tetapi tidak semuanya akan bisa diakomodir oleh pemerintah pusat serta ada aturan tertentu yang harus dipenuhi seperti umur. “Terus bekerja, konsisten, Insya Allah hasil yang kita inginkan tercapai,” ujarnya memberi semangat.

BACA JUGA:  Identitas Pelapor Pungli Dirahasiakan

Ketika ditanya berapa jumlah bidan status PNS di Kota Palopo, ia mengatakan 86 yang menyandang PNS. Apa dampaknya ketika kekurangan bidan, dr Ishak mengatakan, perlu diketahui dulu fungsi bidan itu apa.

”Bidan merupakan petugas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Tentunya kesenjangan kesehatan pada bumil akan terganggu. Tetapi di wilayahKota Palopo sejauh ini kebutuhan akan pelayanan bidan kepada masyarakat tidak menemukan masalah,” ujarnya.

Setiap kelurahan, kata dia, ditempatkan beberapa bidan.
Sehingga, kebutuhan bidan oleh masyarakat dapat dilayani. ”Dan saling mengisi ketika ada bidan yang berhalangan,” jelasnya.

Sedangkan jumlah dokter di Kota Palopo sebanyak 75 orang. 15 orang merupakan dokter gigi, 36 orang dokter umum, serta 24 orang dokter spesialis yang bertugas di rumah sakit umum Sawerigading Palopo.

Untuk dokter spesialis, kata Dr dr Ishak Iskandar, Palopo masih membutuhkan sekitar 15 orang. Yaitu 1 orang dokter ahli jiwa, 1 orang gizi klinik, 1 orang rehab medik, 1 orang spesialis anak, 1 orang patologi anatomi, 1 orang dokter rontgen, bedah syaraf, jantung, paru-paru, bedah tumor, bedah digestif, bedah usus, sub spesialis endokrin metabolik, spesialis ginjal, anastesi, saraf THT, serta patologi anatomi.

Berapa di Luwu? Di Kabupaten Luwu, terdapat 157 bidan PTT dan 1 dokter gigi dan 1 dokter umum. Mereka berharap bisa diangkat jadi CPNS. Mereka telah mengikuti test. Katanya tinggal menunggu hasil.
Namun, dari yang diumumkan kemenkes seperti yang dikutip dari Koran Fajar (Palopo Pos Group), tak ada nama bidan PTT dari Luwu.

BACA JUGA:  Fenomena MJO dan Dampaknya

“Jumlahnya di Luwu ada 159 orang, kalau memang pemerintah pusat sudah mau mengangkat alhamdulillah. Karena memang mereka telah mengikuti test sejak lama,” ujar Kadis Kesehetan, dr Suharkimin Sumar, M.Kes, kepada Palopo Pos, Rabu 22 Februari 2017.

Hanya saja, mantan direktur RSUD Batara Guru Belopa ini enggan berspekulasi soal nasib bidan PTT itu. “Kalau soal lulus atau tidak, itu kewenangan pusat. Kami berharap semuanya bisa diangkat,” ujarnya. Sekkab Luwu Utara, Abdul Mahfud, membenarkan, 81 bidan dan dokter PTT telah terankat CPNS. ”Mereka juga masih aktif,” tandasnya.
NIP Terbit 1 Maret

Sebanyak 39.090 orang tenaga kesehatan pegawai tidak tetap (PTT) Kemenkes diangkat menjadi CPNS. Rencananya nomor induk pegawai (NIP) mereka keluar 1 Maret depan. Awalnya jumlah tenaga kesehatan PTT yang mengikuti seleksi berbasis computer assisted test (CAT) berjumlah 42 ribu orang lebih. Namun, setelah diverifikasi, khususnya dari sisi usia dan kompetensi, dinyatakan 39.090 orang yang lolos menjadi CPNS baru. Perinciannya, adalah 863 orang dokter umum, 418 orang dokter gigi, dan 37.815 orang bidan.

Sekjen Kemenkes Untung Seseno Sutarjo mengatakan tenaga kesehatan PTT semula adalah pegawai kontrak Kemenkes.
Nah, setelah pengangkatan ini, status mereka menjadi CPNS kabupaten, kota, dan provinsi. ’’Mereka tersebar di 475 kabupaten dan kota, serta ada di tiga provinsi,’’ katanya, Selasa 21 Februari 2017.
Namun secara formal, keputusan penerbitan NIP dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dia berharap tidak lama lagi NIP sudah keluar dan para tenaga kesehatan itu bisa langsung bekerja. ’’Target pemerintah NIP sudah bisa keluar 1 Maret,’’ jelasnya.

BACA JUGA:  Warga Gowa Ditolak Nginap di RS Madyang Palopo

Menteri PAN-RB Asman Abnur berpesan kepada seluruh bupati, walikota, serta gubernur untuk menjalankan arahan dari Kemenkes itu. ’’Dalam waktu yang cukup lama, biarkan tenaga kesehatan ini untuk mengisi tempat kerja selama ini,’’ tuturnya.

Asman mengatakan pengangkatan tenaga kesehatan PTT itu sudah melalui analisis beban kerja (ABK) dan analisis jabatan (anjab). Sehingga pengangkatannya memang dibutuhkan untuk pelayanan publik.

Dia berharap seluruh tenaga kesehatan yang diangkat menjadi CPNS tidak mengendurkan kinerjanya dibandingkan saat masih berstatus PTT. Proses penetapan dari CPNS menjadi PNS diserahkan kepada instansi masing-masing.
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Windiyanto menuturkan proses pengurusan NIP dilakukan di kantor pusat dan kantor regional BKN.

Dia menjelaskan akan mengejar target penetapan NIP pada 1 Maret 2017. Aris menjelaskan BKN tetap harus melakukan verifikasi seluruh tenaga kesehatan PTT yang diangkat jadi CPNS.
’’Diantaranya kita verifikasi usianya. Apakah masih memenuhi kriteria diangkat menjadi CPNS,’’ jelasnya.

Aris mengatakan syarat menjadi CPNS untuk para tenaga kesehatan itu tetap maksimal 35 tahun.
Aris berharap untuk kelancaran penerbitan NIP itu, kantor regional BKN segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).(jpnn-fan-rhm/ary)

Click to comment

Most Popular

To Top