Revisi UU ASN Hilangkan Batasan Usia – Palopo Pos
Utama

Revisi UU ASN Hilangkan Batasan Usia

* K2 Luwu Raya: Hargai Kerja Kami

PALOPO — Honorer K2 se Luwu Raya masih berharap lewat revisi UU ASN. Hanya melalui ini, kerja-kerja mereka selama berpuluh-puluh tahun dihargai oleh negara. Diangkat jadi CPNS. Karena revisi UU ASN salah satu poinnya menghilangkan batas maksimal usia 35 tahun.

Honorer K2 se Luwu Raya mendukung langkah DPR RI. Melakukan revisi UU ASN sebagai payung hukum pengangkatan K2. Saat ini, sudah masuk dalam Prolegnas 2017 untuk revisi UU ASN, dan sekarang tinggal menunggu surat presiden (surpres) untuk proses tindak lanjut.

”Kami butuh kejelasan dari usulan revisi UU ASN tersebut. Karena kalau tak direvisi, ini jadi penghambat nasib kami,” ujar Alimuddin, kepada Palopo Pos, Rabu 8 Maret 2017, kemarin.

Alimuddin sendiri berstatus honorer K2 di kantor disnakertrans Luwu Timu. Sampai saat ini, Alimuddin masih mengabdi di SKPD tersebut setelah ada perombakan OPD baru. “Saya mengabdi di kantor disnakertransos mulai tahun 2009, terhitung hingga 2017. Jadi, sudah genap 7 tahun,” kata Alimuddin.

Alimuddin menyambut baik revisi UU ASN. ”Karena kalau tak direvisi, maka pengangkatan honorer K2 jadi Pegwai Negeri Sipil (PNS) tidak akan kami rasakan,” paparnya.

Kenapa? Pengangkatan honorer K2 di UU ASN, ada pembatasan umur. Usia di atas 35 tahun tak diikutkan dalam seleksi CPNS.

”Ini yang menjadi kendala kami yang sudah lama mengabdi. Bahkan, ada honorer yang melebihi pengabdian saya juga berharap kepastian revisi UU ASN dirubah,” katanya.

BACA JUGA:  Pemkab Target Boeing 737

Ditambahkan Alimuddin, bukan hanya dirinya yang masuk honorer K2 berusia di atas 35 tahun, masih banyak teman-teman yang juga bernasib sama dengannya.

”Otomatis kalau itu yang mendasari pasti semuanya tidak ada yang lolos,” tambahnya.
Permasalahan pengangkatan tenaga Honorer Kategori Dua (K2) hingga saat ini masih belum menemui titik terang. Meskipun beberapa waktu lalu, DPR telah mengumumkan akan memasukkan revisi UU ASN dalam inisiatif DPR.

Tetapi, hingga kini, masih belum ada perkembangan kapan akan dimulai dibahas.
Ditambah dengan DPR hingga pertengahan Maret ini masih memasuki masa reses. Sehingga, kegiatan persidangan dan pembahasan revisi UU, anggaran, dan pengawasan di tiap komisi juga sepi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Herman Suryatman, ketika dimintai tanggapan Harian Palopo Pos, Rabu 8 Maret 2017, kemarin, mengungkapkan, jika aturan pembatasan pengangkatan honorer K2 adalah sudah menjadi dasar dan tidak bisa ditawar lagi. “Payung hukumnya adalah UU ASN. Jadi harus kembali merujuk kesitu,” ujarnya singkat.

Terkait kapan dikelurkannya Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan bertahap honorer K2, dikatakan Herman kalau sampai saat ini dari KemenPAN-RB belum ada perkembangan.

Sebelumnya, Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Setiawan Wangsaatmadja di Jakarta, belum bisa ambil tindakan apa-apa. Sampai saat ini, pijakan hukum rekrutmen CPNS adalah UU ASN.

BACA JUGA:  NH Dua Hari Garap Lutra

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI asal Sulsel, H Azikin Solthan, yang dihubungi Palopo Pos, mengaku kalau masalah utama penghambat pengangkatan honorer K2 adalah UU ASN ini sendiri. Sebab, di dalamnya tidak diatur tentang pengangkatan honorer K2.

Dengan dijadikannya revisi UU ASN sebagai salah satu UU yang akan direvisi di DPR ke depan bakal menjadi payung hukum pengangkatan K2. “Saat ini, sudah masuk dalam Prolegnas 2017 untuk revisi UU ASN, dan sekarang tinggal menunggu surat presiden (surpres) untuk proses tindak lanjut,” jelasnya.

Komisi II, lanjut Azikin, sebagai mitra kerja pemerintah yang membidangi ASN, juga menargetkan “zero growth”. Misalnya, di tahun 2017 ada 100 ribu PNS yang pensiun, maka yang diangkat juga harus 100 ribu orang. Sehingga, tidak ada pertumbuhan jumlah ASN. Bahkan, komisi II DPR mengusulkan nantinya yang diangkat adalah tenaga honorer yang mendesak, seperti tenaga medis, tenaga guru, dan penyuluh.

“Setiap hari bertambah jumlah orang yang diobati, setiap tahun bertambah siswa yang diajar. Di satu sisi setiap tahun jumlah tenaga medis, guru, dan penyuluh pertanian, perikanan, peternakan pensiun. Sehingga kekosongan ini harus segera ditutupi,” uajrnya.

Selanjutnya, Komisi II DPR juga mengusulkan agar tidak ada pembatasan usia pengangkatan honorer K2. “Inilah salah satu poin juga yang akan kami masukkan dalam revisi UU ASN nantinya,” sebutnya.
Serta DPR juga meminta pengangkatan honorer K2 nantinya mengutamakan yang terancam pensiun.

BACA JUGA:  Wings Air Menunggu Izin Terbang

“Mungkin 2 tahun setelah diangkat sudah pensiun jadi bisa menikmati masa pensiuannya tawwa. Yang mengabdi sudah puluhan tahun. Inilah yang akan kami masukkan dalam revisi nantinya,” tandasnya.

BIDAN PTT

Sebanyak 4.102 bidan desa PTT menuntut kepastian nasib.
Mereka merasa berhak diangkat CPNS seperti 37.815 bidan desa PTT yang sudah mendapatkan formasi.
Pada 21 Februari, 37.815 bidan desa resmi diangkat CPNS.

Saat ini mereka dalam proses pemberkasan untuk mendapatkan NIP. Namun, dari bidan desa PTT yang diangkat masih terselip 4.102 orang. Mereka belum diangkat karena terbentur usia yang di atas 35 tahun.

“Kami 4.102 bidan desa PTT (Pusat) belum diselesaikan dan diserahkan berkas kepegawaian untuk difasilitasi oleh pemerintahan daerah,” kata Ketum Forbides Indonesia Lilik Dian Ekasari, di sela-sela aksi unjuk rasa ribuan bidan desa PTT di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rabu 8 Maret 2017.

Akibat kebijakan pemerintah tersebut, menurut Lilik, menimbulkan keresahan dan terdiskriminasinya bidan desa PTT, yang semestinya memiliki kesempatan hak kepastian kerja sama. Apalagi, bidan desa PTT (Pusat) yang justru telah mengabdi lebih dari 10 tahun lamanya.

Lilik menambahkan, saat ini bidan desa yang tengah menjalani proses pemberkasan NIP mengalami intimidasi dalam bentuk pungli. “Kami bertekad untuk mengawal dan menyerukan pengawasan signifikan dari semua pihak,” ucapnya.(jpnn-krm-idr/ary)

Click to comment

Most Popular

To Top