GM PLN Sulsel Bahas PLTMH Bambalu – Palopo Pos
Utama

GM PLN Sulsel Bahas PLTMH Bambalu

* Pada Rakerda AKLI Sulsel di Hotel Horas Palopo

PALOPO — GM PLN Wilayah Sulselrabar Bob Saril menghadiri rapat kerja (raker) AKLI se Sulsel, Senin 20 Maret 2017, kemarin.

Di rakerda ini, ia berjanji akan menuntaskan masalah kontraktor listrik dan status sejumlah pembangkit bermasalah. Salah satu yang dibahas adalah PLTMH Bambalu Kota Palopo.

Rakerda DPD AKLI Sulawesi Selatan diikuti enam DPC AKLI se Sulsel. Raker berlangsung di Hotel Horas. Puluhan kontraktor listrik berkumpul.

Mereka ini tergabung dalam Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) DPD Sulawesi Selatan. Raker ini yang pertama di bawah kepemimpinan Ketua DPD AKLI Sulsel, Arsyad Daeng Salle.

Hadir dalam Rakerda AKLI General Manager (GM) PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselrabar), Bob Saril, Manager PLN Area Palopo, Himawan, Anggota DPRD Kota Palopo, Alfri Jamil.

Rakerda yang mengusung tema ‘AKLI Tetap Solid dan Profesional Menyikapi Regulasi Ketenagalistrikan’ dibuka oleh Asisten II, Taufik mewakili Wali Kota Palopo, HM Judas Amir, Senin 20 Maret 2017.

Dalam sambutannya, Asisten II menyampaikan harapannya agar AKLI bisa menjaga integritas dan profesionalisme.

“Kita berharap ada hasil yang bagus dalam rakerda ini. PLN dan AKLI ke depan bisa menghilangkan citra negatif di masyarakat,” katanya.

Ia juga berpesan agar, ada edukasi pemakaian listrik yang benar kepada masyarakat. Sebab, tidak ada kota modern tanpa adanya listrik. “Pemkot sepakat dengan percepatan pemasangan baru,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua DPD AKLI, Arsyad Daeng Salle, saat dimintai keterangannya, menegaskan, ia berjanji akan membawa AKLI semakin baik.

BACA JUGA:  Garuda Beri Sinyal Buka Rute ke Bua-Toraja

”Rakerda ini merupakan eveluasi hasil kerja dalam AD/ART dalam satu periode kepemimpinan sebelum pemilihan ulang. Evaluasi program kerja yang sudah dibuat untuk mengetahui sejauh mana yang sudah dilakukan dan rencana kedepannya bagaimana,” ujarnya.

Dalam Rakerda ini, semua ketua bidang akan memaparkan tugas masing-masing. Bagaimana progresnya dan apa kendalanya. ”Dan itu akan kita carikan solusi,” sebutnya.

Dalam organisasi AKLI ini, masalah-masalah seputar proyek dan kontraktor antar anggota dicarikan solusi terbaik. AKLI sendiri berdiri sejak tahun 80-an dan sudah mempunyai anggota sebanyak 307. Itu dari 307 perusahaan.

Sedangkan DPCnya sudah ada enam DPC. Yakni DPC Palopo, Makassar, Bone, Pinrang, Pare-Pare dan Bulukumba.

Kata dia, yang perlu diubah saat ini adalah image masyarakat yang mengira PLN adalah yang mengerjakan semua. “PLN itu jualan listrik, yang di lapangan itu adalah kami. Mulai dari pengerjaan hingga pemeliharaan,” tandasnya.

Sementara itu, General Manager PT PLN (Persero) Sulselrabar, Bob Saril, yang juga dewan pembina AKLI Sulsel pada kesempatan yang sama mengungkapkan pihaknya akan tetap terbuka dan mengharapkan kritik serta saran yang membangun dalam membangun bangsa dan negara melalui kelistrikan.

Kehadiran Bob Saril di Rakerda AKLI, bisa menjadi titik cerah masa depan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH) Bambalu, Kota Palopo.

Pasalnya, PLTMH yang menghabiskan APBN sekitar Rp8,7 miliar masih menunggu regulasi terkait pembelian daya dari PLTMH ke PLN. Namun, GM PLN yang baru berjanji akan menuntaskan masalah yang dihadapi terkait dengan regulasi.

BACA JUGA:  Memanas, Polwan Dikerahkan Amankan Aksi 121

“Saya belum mendapat info tentang PLTMH Bambalu yang ada di poros Palopo-Toraja. Saya belum tahu statusnya. Saya takut salah menjawab. Jadi saya akan pelajari dulu mengenai PLTMH Bambalu ini,” kata Bob.

Sebelumnya, Alfri Jamil, anggota DPRD Palopo, mempertanyakan status PLTM Bambalu. “Saya hadir di sini untuk mewakili masyarakat Kota Palopo, untuk mempertanyakan kejelasan progres dari PLTMH Bambalu ini sudah sejauh mana.

Dan kami juga berharap agar ke depannya pemadaman listrik bisa diminimalisir,” kata Alfri tertuju pada GM PLN, Senin 20 Maret 2017.

Menurut GM PLN, pada hakekatnya PLN sangat mendukung proyek pemerintah untuk energi terbarukan. Kata dia, itu sangat bermanfaat untuk jangka panjang dan sudah tertuang dalam Permen No.12 Tahun 2017 yang mengaitkan dengan energi terbarukan.
“Intinya, PLN sudah siap,” tegasnya.

Soal seringnya pemadaman lampu, diakui Bob karena pemeliharaan. “Terkait pemadaman, PLN tidak boleh memadamkan, karena kita mau jualan listrik. Apalagi sekarang kita ditargetkan 13,2 pertumbuhan,” ucapnya.
Dia berharap kepada pemerintah ikut berperan dalam pemeliharan listrik ride of war, yang kendalanya adalah pohon-pohon yang berada disekitar jaringan listrik. Kata dia, di luar negeri ada undang-udangan semacam Perda yang mengatur tidak boleh ada pohon di bawah jaringan. Minimal 3 meter.

“Mengingat listrik sangat penting bagi segi sosial, ekonomi dan politik. Jadi, sangat miris jika semua itu terganggu hanya karena gangguan pohon. Jadi peran Pemda sangat penting. Untuk di Indonesia, baru Banjarmasin yang menerakannya,” sebutnbya.

BACA JUGA:  Polres Simulasi Penanganan Aksi Terkait Pilkada

Terkait sering padamnya lampu di wilayah Luwu Utara dan Luwu Timur, menurut Bob, karena disana tidak ada Gardu Induk (GI). Pembangung GI Wotu terkendala pembebasan lahan. Masyarakat yang punya laha, meminta ganti rugi dengan harga cukup fantastik.

“Warganya minta ganti rugi ngak masuk akan. Masa 1 meter dihargai Rp700 juta. Di Jakarta saja, tidak ada harga tanah sampai sebesar itu. Itu ngak masuk akal,” bebernya.

Jadi, proyek pembangunan kelistrikan juga perlu didukung oleh semua pihak. Baik pemerintah maupun masyarakat. Karena yang punya lahan meminta ganti rugi cukup fantastik, sehingga masyarakat di Kabupaten Lutim terkena imbasnya. Tidak bisa menikmati listrik dengan nyaman.

Bob juga menyebutkan, saat ini, PLN tengah melakukan pembangunan-pembangunan PLTH dan PLTMH. “Secara umum, pasokan kita cukup.

Tetapi tidak memiliki marjin yang cukup besar. Artinya, marjin yang cukup besar itu secara internasional sebesar 30 persen. Kalau katakanlah beban puncak 1.000 kita punya sper 300. Mengapa? Apabila satu pembangkit besar dipelihara seperti yang di Jeneponto Bosowa Energi, seharusnya tidak ada masalah kalau ada sper,” jelasnya.

Untuk itulah, lanjut pria yang mengawali karier di PLN pada tahun 1994 di Kota Palopo, PLN sekarang mengembangkan pembangkit baru. Seperti di Jeneponto ditambag lagi pembangkit listrik. Demikian juga di Takalar dan beberapa lagi di daerah lain. Termasuk PLTMH.(ara/ary)

Click to comment

Most Popular

To Top