Kemenag Palopo Rencana Bangun Proyek Balai Nikah – Palopo Pos
Utama

Kemenag Palopo Rencana Bangun Proyek Balai Nikah

* Anggarannya Berusmber dari Dana Haji

PALOPO — Kemenag Palopo keciprat Rp1 miliar dana haji yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dana haji ini rencananya akan akan digunakan kemenag Palopo untuk membangun proyek balai nikah dan manasik haji.

Demikian diungkapkan Nurul Haq, kepala seksi penyelenggaraan haji dan umrah, Drs H Nurul Haq MM, kepada Palopo Pos, Senin 20 Maret 2017. ”Dana sebesar Rp1 miliar dikumpul dari bunga jasa bank setoran awal para calon haji. Ini yang kita manfaatkan,” ujarnya.

Rencananya pada tahun 2017 ini, kemenag Palopo akan membangun satu bangunan balai nikah dan manasik haji. ”Ini sudah jalan tendernya,” tambah dia.

Lokasinya sudah. Kata dia, pembangunan balai nikah dan manasik haji dipusatkan di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, tepatnya di samping Masjid Nurul Yakin.

Hal ini, kata Nurul Haq, telah mendapatkan persetujuan dari kementerian agama pusat di Jakarta, untuk melakukan pembangunan dengan menggunakan dana haji yang dialihkan ke infrastruktur ini.

Dijelaskannya bahwa bukan sebenarnya dana haji yang mereka gunakan untuk melakukan pembangunan infrastruktur, melainkan
dana dari bunga jasa bank.

“Dana Rp1 miliar untuk pembangunan balai nikah dan manasikh haji di Palopo ini sebenarnya bukan berasal dari dana haji, malainkan bunga dari jasa bank yang bersumber dari setoran awal para calon jamaah haji,” jelasnya.

Adapun besaran setoran awal yang diharuskan kepada calon jemaah haji yaitu sebesar Rp25 juta.

BACA JUGA:  Perintah Langsung JK

“Nanti bunga dari setoran awal tersebut yang dikembalikan oleh bank kepada kemenag, dari pada menumpuk jadi kita pergunakan kembali untuk membangun infrastruktur yang juga menyentuh kegiatan calon jamaah haji atau urusan keagamaan lainnya,” tutur Nurul Haq.

“Baru tahun ini dana haji dialihkan ke infrastruktur, karena di tahun-tahun kemarin dana haji digunakan untuk mengsubsidi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) calon jemaah haji,” tambahnya.

Nurul Haq menyebutkan bahwa jumlah BPIH calon haji sebesar Rp64 juta tetapi karena disubsidikan Rp25 juta jadi yang calon jamaah haji hanya membayar Rp39 juta. Nurul Haq berharap untuk tahun ini walaupun dana haji dialihkan ke infrastruktur tetap ada subsidi yang diberikan kepada calon jamaah haji.

“Dana subsidi sebsar Rp25 juta tersebut kita gunakan untuk membiayai segala persiapan calon jemaah haji seperti manasik, paspor, visa, suntik miningitis, dan lain-lainnya, sedangkan biaya yang ditanggung oleh jemaah digunakan untuk pembiayaan biaya hidup, tiket pesaat pulang pergi, dan sewa hotel,” katanya.

Ada 5 bank syariah yang bekerjasama dengan kemenag khususnya di Kota Palopo, yaitu bank Muamalat, BNI Syariah, BRI Syariah, Syariah Mandiri, dan Mega Syariah.

Adapun daftar tunggu calon jamaah haji di Palopo adalah 20 tahun. “Karena ini kuota keberangkatan jamaah haji untuk sementara berjumlah 86 orang maka daftar tunggu yang diberlakukan adalah 20 tahun, jika ada penambahan menjadi 108 orang itu bisa mengurangi waktu daftar tunggu menjadi 16-17 tahun,” tandasnya.

BACA JUGA:  JK Tanyakan Jumlah Mahasiswa

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap agar dana yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ke depan bisa digunakan juga untuk membangun madrasah.
Menag menjelaskan bahwa Kementerian Agama memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai lembaga dengan andil terbesar dalam SBSN.

Hal ini tidak terlepas dari kebijakan Kementerian Agama untuk menempatkan tidak kurang dari Rp35 triliun dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau dana haji dalam skema SBSN.

Dari dana SBSN, Kementerian Agama juga telah membangun sejumlah gedung Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama (KUA), serta asrama haji.

“Kami juga berharap betul SBSN ini bisa digunakan untuk membangun madrasah kita. Kami merasa banyak madrasah di daerah yang memang tidak cukup anggarannya jika hanya mengandalkan dari APBN,” ujar Menag seperti dikutip dari keterangan resmi, baru-baru ini.

Kementerian Agama terus menggalakkan program pembangunan infrastruktur dengan dana yang bersumber dari SBSN. Pada tahun 2016, misalnya, Kemenag telah membangun 181 Balai Nikah dan Manasik Haji KUA. Pada tahun ini, rencananya akan kembali dibangun lebih dari 250 Balai Nikah dan Manasik Haji KUA.

Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan juga terus dilakukan oleh Kementerian Agama di Asrama Haji Embarkasi dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Negeri. Ke depan, diharapkan dana SBSN juga bisa digunakan untuk membangun madrasah di seantero nusantara.

BACA JUGA:  Malam Ini, Opick Hibur Masyarakat di Lapangan Gaspa Berbagi Umrah Gratis dari Al Buruj

Seperti diberitakan edisi kemarin, DPR RI sedikit menyoroti dana haji yang cukup besar jumlahnya tersimpan di bank dan rencananya digunakan pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur.
Usulan tersebut disampaikan langsung Presiden Joko Widodo, dengan berencana menginvestasikan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.

Dana haji yang jumlahnya mencapai Rp90,6 triliun tersebut nantinya akan dikelola oleh badan khusus di luar Kementerian Agama yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Belum (mendukung), saat ini kan belum, dan itu keputusannya ada di pemerintah, DPR Fungsi nya bukan ikut mengambil keputusan, DPR adalah ikut memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan itu,” kata Johnny di Jakarta, Sabtu 18 Maret 2017.

Sebagai informasi saja, Kementerian Agama sejauh ini menempatkan dana haji ini hanya di tiga instrumen keuangan, yakni Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan deposito berjangka berbasis syariah.

Lebih lanjut, ia mengakui dana haji itu ada yang berupa Dana Abadi Umat (DAU). DPR tak mempunyai kewenangan untuk ikut campur dalam pengelolaan dana haji tersebut. Jika pemerintah mengambil langkah-langkah, kata dia, tidak menutup kemungkinan pihak DPR akan memanggil pemerintah.

“Kita baru reses, kita akan melaksanakan (memanggil) kalau pemerintah mengambil langkah-langkah, tentu melalui komisi terkait yaitu yang berurusan dengan haji, sampai saat ini belum ada,” ujar dia.(jpnn-mg4/ary)

Click to comment

Most Popular

To Top