Asdar Menang di Mahkamah Konstitusi – Palopo Pos
Politik

Asdar Menang di Mahkamah Konstitusi

* Balon Wawali Palopo dari Profesi Pengacara

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan Putusan Gugatan Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Tahun 2017. Di tengah kesibukannya menghadapi pilwalkot Palopo, Asdar Thosibo, yang juga merupakan bakal calon wakil wali Kota Palopo kembali membuktikan sebagai kuasa hukum pasangan calon dan penyelenggara pemilu tidak pernah gagal alias kalah. Tetapi selalu menang di MK.

Seperti saat mendapat amanah sebagai tim kuasa hukum pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya, Provinsi Aceh (Jamin-Khalidin). Balon yang berprofesi sebagai pengacara
hasilnnya juga menang.

Ia merasa gembira dan bersyukur karena paslon yang memberinya amanah sebagai tim kuasa hukum kembali memenangkan perkaranya di MK sehingga tahapan selanjutnya adalah pelantikan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Nagan Raya 2017-2022. ”Syukur alhamdulillah, baru saja MK memutuskan perkara yang saya dampingi.

Kami menang. Alhamdulillah,” tegas Asdar Thosibo, via selulernya, kepada Palopo Pos, Selasa 4 April 2017, kemarin.
Sementara kuasa hukum dari pemohon Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Nagan Raya yang gugatannya tidak diterima adalah Dr. A. Muh. Asrun, SH.MH. Dalam gugatannya tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

BACA JUGA:  Calon Ketua DPD PAN Palopo Dua Hari Ini Ditentukan

Demikian juga Prof Yusril Ihza Mahendra, SH.MH sebagai kuasa hukum paslon gubernur dan wakil gubernur Aceh (Muzakki-Khalid) permohonannya juga tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi (PHP No.23). Adapun pertimbangan hukum Mahkamah tidak menerima permohonan yang diajukan Prof Yusril Ihza Mahendra (PHP No.31) dan Permohonan yang diajukan DR.

A.Muh. Asrun, SH.MH adalah pemohon tidak memenuhi kriteria pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No.8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. ”Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo,” ujarnya mengutip putusan majelis MK.

Dengan demikian, eksepsi termohon dan terkait mengenai kedudukan hukum pemohon adalah beralasan menurut hukum.(ary)

Most Popular

To Top