Indah Jadi Saksi di Sidang Tipikor Makassar – Palopo Pos
Luwu Utara

Indah Jadi Saksi di Sidang Tipikor Makassar

*Mengakui Bertandatangan dalam Dokumen DID

LUTRA — Bupati Luwu Utara (Lutra) Hj. Indah Putri Indriani mengakui bertanda-tangan dalam dokumen usulan anggaran proyek Dana Insentif Daerah (DID).

Hal Itu diungkapkan dalam kesaksiannya dalam sidang dugaan korupsi proyek Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Luwu Utara (Lutra), yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Kamis 20 April kemarin.

Kendati demikian, dokumen yang diusulkan itu ditolak pihak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Saya tanda-tangani, karena bupati pada saat itu, sedang tidak berada di tempat,” kata Indah, menjawab pertanyaan majelis hakim yang diketuai oleh Muhammad Anshar Majid, SH MH terkait tandatangan dokumen usulan DID tersebut.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi pengelolaan DID Tahun Anggaran 2011 ini, menyeret dua orang terdakwa yakni Agung, selaku pengelolaan DID Lutra, di Pengadilan Negeri Tipikor Makassar, Sarimin selaku mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lutra yang bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA).

Sebelumnya, terdakwa Agung mengatakan dipersidangan bahwa penggunaan DID berdasarkan SK Parsial yang diterbitkan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Lutra untuk digunakan dalam pelaksanaan proyek.

Sementara saksi Ronni, ketika itu mengungkapkan bahwa perjalanan penerbitan SK Parsial itu diterbitkan oleh DPRD Lutra guna pemanfaatan dana DID dengan nilai proyek Rp24 miliar.

Kejadian itu bermula, sebut Ronni, hasil dari konsultasi resmi Kepala Dinas Keuangan Pemerintah Daerah Lutra, Masud Masse, kemudian Wakil Bupati Lutra, Indah Putri Indriani, Anggota Badan Anggaran DPRD Lutra Irawan Tamsi ke Direktorat Jenderal Keuangan RI.

Ronny mengaku ikut saat itu dalam konsultasi sehingga mengetahui prosesnya.
Baik Sariming maupun Agung, keduanya dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pemberantasan korupsi.

Bahwa proyek tersebut bersumber dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terbagi dalam 11 item kegiatan terdiri dari pengadaan barang dan pembangunan fisik. Pengadaan barang masing-masing program barang dan sumber belajar virtual (PSBV) sebesar Rp4,8 miliar lebih, dan pengadaan barang program life science untuk tingkat SMP senilai Rp3.9 miliar lebih, serta pengadaan barang program modul eksperimen sains untuk tingkat SD senilai Rp2,2 miliar lebih.

Selanjutnya, kegiatan pengadaan barang program modul eksperimen sains untuk tingkat SMP senilai Rp3,3 miliar lebih, dan kegiatan pengadaan barang program modul eksperimen sains untuk tingkat SMU senilai Rp3,4 miliar lebih.

Sedangkan kegiatan fisik di antaranya pembangunan dan rehabilitasi SDN, SMPN, SMAN dan SMKN dengan total nilai Rp6,5 miliar lebih. Selain itu kegiatan jasa konsultasi perencanaan senilai Rp228 juta, dan jasa konsultasi pengawasan senilai Rp171 juta.

Kegiatan lainnya adalah pengadaan meubelair senilai Rp1 miliar lebih, pelatihan guru senilai Rp300 juta, serta kegiatan administrasi pelaksanaan kegiatan senilai Rp194,681 juta

Selain itu kegiatan perjalanan khusus jenis kegiatan pengadaan barang tersebut ditemukan adanya kesalahan spesifikasi, sehingga terjadi selisih harga dan menyebabkan kerugian negara sekitar Rp3,6 miliar.

Kerugian tersebut sesuai dengan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel setelah dimintai kepolisian menghitung kerugian negara dalam proyek ini. (fjr/him)

Most Popular

To Top