Rekanan Teken Kontrak di Kejari – Palopo Pos
Metro

Rekanan Teken Kontrak di Kejari

* Anthonius Dengen: Tahap Pertama 5 Paket Senilai Rp33 Miliar

PALOPO— Pemkot Palopo bikin terobosan baru. Semua kontrak perjanjian kerja proyek pengadaan barang dan jasa antara PPK dengan rekanan, diteken di Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo.

Dengan demikian, semua proyek terkawal dengan baik, agar tidak terjadi tipikor.
Pada Kamis, 18 Mei 2017 kemarin, sebanyak lima paket proyek pembangunan infrastruktur senilai Rp33 miliar, teken kontrak di Kantor Kejari Palopo.

Disaksikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Palopo, Walikota Palopo diwakili Asisten II Pemkot Palopo, M Taufik, Kepala Dinas PUPR Palopo, Ir Anthonius Dengen MSi, dan Ketua TP4D Palopo Muh Risal Manada yang juga Kasi Intel Kajari Palopo.

Lima paket proyek tersebut terdiri pengadaan jalan kabupaten/kota sebanyak tiga ruas dengan nilai Rp7 miliar. Tiga ruas jalan tersebut yakni ruas jalan lingkar, ruas jalan Beruang, dan ruas jalan Pelanduk.

Paket kedua adalah proyek peningkatan saluran sekunder D.I Sumarambu senilai Rp1,4 mliar. Paket ketiga proyek peningkatan saluran sekunder D.I Padang Lambe senilai Rp1,39 miliar. Paket keempat peningkatan saluran sekunder D.I Murante senilai Rp1,6 miliar. Dan terakhir paket pembangunan revitalisasi Lapangan Pancasila senilai Rp9,9 mliar.

Paket satu hingga empat diteken oleh masing-masing rekanan dengan Awaluddin S selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bina Marga Dinas PUPR Palopo.

Sedang paket kelima, diteken oleh Anthonius Dengen dengan direksi PT Tahta Pratama Sejati selaku penyedia jasa.

Anthonius dalam sambutannya, mengatakan, penandatanganan kontrak penjanjian kerja lima paket ini merupakan tahap pertama. Masih ada tahap berikutnya, untuk penandatanganan kontrak proyek lainnya.

”Semua proyek Pemkot akan teken kontrak di Kejari. Ini merupakan implementasi dari kerjasama TP4D antara Pemkot Palopo dengan Kejari Palopo,” terangnya.

Untuk diketahui, TP4D adalah singkatan dari Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Dibentuk atas instruksi Presiden Jokowi dengan melakukan pengawalan, mendorong percepatan, serta pencegahan tipikor pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Lanjut Anthonius yang juga Ketua Ikatan Keluarga Tana Toraja (IKAT) ini, pada tahun anggaran 2017 proyek pembangunan infrastruktur Kota Palopo yang ditangani Dinas PUPR senilai Rp80 miliar dengan jumlah paket pekerjaan 17 item. Itu terdiri pekerjaan Bina Marga, Cipta Karya, dan paket irigasi (PSDA).

Sementara Taufik dalam sambutannya, kegiatan seperti ini sudah pernah dilaksanakan Pemkot Palopo. Namun tidak berjalan secara rutin. Namun ke depan, semua kontrak kerja proyek ditandatangani di Kejari.

Asisten II juga menyampaikan target Pemkot kepada rekanan. Bahwa pada tahun 2017 tidak ada lagi kegiatan yang lambat apalagi sampai menyeberang ke tahun berikutnya.

Kalau pun ada proyek yang terpaksa harus diperpanjang kontra, bisa dilakukan tapi selesai tahun ini juga. ”Kalau nyebrang, pasti jadi pekerjaan lagi,” terangnya.

Ia juga berterima kasih kepada Kadis PUPR karena mempercepat penandatanganan kontrak pengadaan barang jasa yang dilaksanakan pada Mei 2017. Kalau merujuk instruksi Presiden, bulan Maret sudah proses tender. Bulan Mei selesai tanda tangan kontrak.

Dan pesan Walikota yang terakhir, ucap Taufik, mohon proyek Pemkot dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab agar tidak ada kerugian negara.

Sehingga tidak ada lagi pengembalian kekurangan pekerjaan ke negara. ”Mohon TP4D kami dikawal, dibimbing, dan hasil monitoringnya disampaikan ke kami,” tandasnya. (ikh)

Most Popular

To Top