Aktivitas Galian C Ilegal Dihentikan – Palopo Pos
Luwu Timur

Aktivitas Galian C Ilegal Dihentikan

MALILI — Tim Terpadu yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol-PP, pemerintah kecamatan dan Desa Tarabbi berhasil mengamankan tiga titik lokasi tambang galian C ilegal beserta tiga alat berat eskavator.

Penertiban dipimpin langsung Kepala DLH Luwu Timur, Andi Tabacina, Minggu 16 Juli 2017.
Andi Tabacina yang dikonfirmasi Palopo Pos mengatakan, di lokasi itu ditemukan kegiatan pertambangan yang masih beraktifitas yang berlokasi di lahan milik Iwan Barnas dengan luas galian sekitar 1 Ha.

Juga ada galian quary sekitar 100 meter bujur sangkar milik anggota Polsek Mangkutana dan 1,5 hektar lahan yang dikuasai oleh mantan Sekdes Manurung.

“Masing-masing lokasi tersebut di atas tidak memiliki izin lingkungan hidup dan izin pertambangan,” kata Andi Tabacina kemarin.

Dikatakan Andi Tabacina, di lokasi itu juga diketahui hasil tambang/material tersebut itu disuplai ke pelaksanaa proyek APBD yang dikerjakan PT Star Mitra Sulawesi di Desa Tarabbi sepanjang 2,5 Km.

BACA JUGA:  Empat Mantan Petinggi Inco Dihukum Dua Tahun Penjara

“Para kontraktor ini memang mengandalkan timbunan dari para penambang ilegal. Jadi memang sangat dilematis urusan ini,” jelas Tabacina.

Terkait suplai material ke lokasi proyek itu, sebut mantan Kepala BKD ini, pihaknya menekankan kepada kontraktor agar tidak lagi mengandalkan material ke penambang ilegal.

“Kami sudah koordinasi ke kontraktor, termasuk PT SMS selaku pembeli material di lokasi tambang galian C yang sepakat tidak akan membeli material lagi di lokasi tersebut. Dikarenakan tambang tersebut tidak mengantongi izin lengkap dan dianggap ilegal,” tegasnya.

Ditanya soal sanksi terhadap pelaku tambang galian C ilegal, dirinya mengaku akan mengusahakan terlebih dahulu untuk mencari solusi terhadap pelaku tambang galian C.

“Itu salah satu topik yang kita sudah bahas di Rakerling dengan pemerintah kecamatan dan desa. Kita cari solusi bersama dan material memang dibutuhkan untuk kegiatan konstruksi. Tapi yang jelas harus mengikuti kaidah pertambangan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Penataan dan Penaatan Lingkungan, Nasir yang dikonfirmasi mengatakan langkah yang dilakukan terhadap penambang tersebut adalah menghentikan seluruh aktivitas penambangannya.

BACA JUGA:  HUT Otoda, Bupati Minta Pelayanan Ditingkatkan

Selain itu, mendesak pihak pengelola segera mengurus dan melengkapi perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

“Untuk kepentingan umum kami minta untuk dilakukan perbaikan dan memindahkan material yang berpotensi meluber ke badan jalan pada saat hujan dan menata ulang lahan tambang dengan membuat kolam endapan/pond sedimen di dalam lokasi agar air limpasan tidak langsung secara keseluruhan masuk ke saluran drainase,” jelasnya lagi.

Ia menambahkan, berdasarkan, UU Nomor 32 tahun 2009 pasal 109, setiap kegiatan yang berjalan atau beraktivitas tanpa memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan maka akan dikenai denda Rp1 Miliar hingga Rp3 Miliar dan kurungan penjara selama 1 tahun hingga 3 tahun. (krm/rhm/d)

Click to comment

Most Popular

To Top