Hamil Duluan, PA Beri Dispensasi – Palopo Pos
Utama

Hamil Duluan, PA Beri Dispensasi

* Januari-Juni 2017, Pernikahan Dini di Palopo-Luwu 21 Pemohon

PALOPO — Pernikahan anak dengan anak di Palopo dan Luwu cukup banyak. Selama enam bulan terakhir, 21 bocah yang belum cukup umur mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama (PA) Palopo.

“Untuk tahun ini kemungkinan masih akan terus bertambah. Mengingat saat ini saja masih ada yang sementara proses,” ujar Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama (PA) Kota Palopo, Nasra Arif, kepada Palopo Pos, Jumat 14 Juli 2017, di kantornya.

Dia menyatakan, permohonan dispensasi kawin diajukan orang tua anak yang hendak menikah. Sebab, anak tersebut belum cukup umur untuk menikah. Anak yang minta izin nikah dini rata-rata berusia 15 tahun.

Mengacu UU Perkawinan No:1 Tahun 1974, perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki telah berumur 19 tahun dan perempuan 16 tahun. ”Usia anak yang akan menikah itu kurang dari ketentuan Undang-Undang,” ujarnya.

Ada juga usia termuda yang mengajukan permohonan dispensasi ke PA adalah 13 tahun. Rata-rata calon mempelai muda tersebut berusia sama. Keduanya harus segera menikah karena sang perempuan telanjur berbadan dua.

BACA JUGA:  Wapres Support Boka Palopo

”Dispensasi diberikan jika terdapat penyimpangan, mereka bisa meminta dispensasi atau izin dari Pengadilan Agama. Tapi sebelum ke pengadilan agama, terlebih dahulu ada konfirmasi dari KUA setempat,” tambah Nasra Arif.

Data pernikahan dini dari Januari-Juni 2017 sekitar 21 pemohon. Sedangkan yang diberi izin 19 pemohon. ”Ada dari Luwu dan Palopo. Datanya saya belum bisa rincikan. Berapa dari Luwu dan Palopo,” tambahnya.

Sepanjang tahun 2016, terdapat 47 pemohon izin nikah dini ke PA Palopo. Sedangkan yang diberi izin hanya 41 kasus. (rinciannya lihat tabel). Jadi jumlah keseluruhan pemohon untuk nikah di bawah umur sekitar 68, yang diberi izin 60 pemohon untuk nikah dini.

“60nya itu sudah menikah-mi, tapi yang 8 itu masih proses. Tapi jarang atau bahkan tidak ada yang tidak diberikan dispensas,” ungkapnya.

Dijelaskan, dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan atau hukum pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi negara).

BACA JUGA:  Pemprov Maunya Jadi Jalan Nasional

Menurutnya, sebelum ke Pengadilan Agama, kedua pasangan ini telah diinterogasi oleh atau diverifikasi oleh Kantor Urusan Agama daerah mereka masing-masing setempat. Kemudian setelah itu, KUA mengutus ke Pengadilan Agama.

Lanjutnya, sebagian besar pasangan muda ini biasanya didahului dengan sebuah masalah. Misalnya, hamil duluan. Kondisi seperti ini jadi pertimbangan pihak pengadilan. Demi status jabang bayi, sering kali permohonan dispensasi terpaksa diamini.

”Jadi, hampir 90 persen permohonan dikabulkan. Jarangji tidak diberikab,’’ tambah dia lagi.
Panitera muda PA Palopo mengimbau kepada para orangtua untuk selalu memperhatikan tingkah laku anak-anaknya.

Pernikahan Dini di Bulukumba Tidak Sah dan Langgar Hukum Kasus pernikahan dini yang melibatkan Awal Nurahman dan Awalia Ma’ra di Bulukumba jadi trending topik. Hanya saja, pernikahan ini di Bulukumba itu dinilai tidak sah dan melanggar hukum.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bulukumba, Cjamiruddin ikut angkat bicara soal pernikahan dini tersebut. Dia menjelaskan bahwa jika mengacu pada undang-undang perkawinan, maka pernikahan tersebut dianggapnya ilegal.

BACA JUGA:  'Mapasilaga Tedong' Jadi Atraksi Budaya Terpopuler di Anugerah Pesona Indonesia 2016

“Pernikahan itu tidak sah, kalau kita merujuk UU Pernikahan karena harus cukup umur dan jika tidak cukup umur maka harus meminta dispensasi di Pengadilan Agama (PA),” kata Cjamiruddin, Minggu 16 Juli 2017.

Tetapi, kata mantan Kepala Kementerian Agama Bulukumba bahwa jika merujuk pada Agama Islam, maka pernikahan itu sah jika kedua belah pihak orang tua dan ada wali masing-masing dinilai sudah sah sekalipun masih di bawah umur.

Namun tak hanya dua unsur itu yang saling mengait dan biasanya dianut oleh warga Bulukumba. Tapi juga biasanya memberlakukan hukum adat. “Keputusan adat, keputusan itu biasanya berlaku untuk hal-hal yang diatur dalam sosial masayarakat,” katanya.

Dari ketiga pokok tersebut, maka Cjamiruddin menyarankan agar sebagai warga yang baik maka harus mengikuti undang-undang pernikahan sesuai dengan ajaran Islam.(cr1/ary)

Click to comment

Most Popular

To Top