KPK Sebut Pengelolaan APBD Rawan Korupsi – Palopo Pos
Metro

KPK Sebut Pengelolaan APBD Rawan Korupsi

*Juga Perhelatan Pilkada

PALOPO — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pengelolaan APBD di seluruh daerah rawan terjadi tindak pidana korupsi, termasuk di Kota Palopo.

“Titik rawan terjadinya korupsi dalam proses penganggaran APBD ada pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dan evaluasi,” kata
Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Sulsel, Maruli Tua didampingi timnya Ramdani saat Monitoring Evaluasi (Monev) Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di empat wilayah yakni Luwu, Sidrap, Enrekang dan Kota Palopo, di Auditorium Saokotae Kota Palopo, Rabu 9 Agustus 2017.

Maruli mengatakan, pada tahapan perencanaan untuk kalangan eksekutif, titik rawan terjadinya korupsi yakni pada rapat koordinasi pembangunan (rakorbang) antarinstansi bersaing, termasuk pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan.

“Ada lobi-lobi ntuk menggolkan proyek, pada tingkat ini biasanya transaksi ekonomi-politik telah berlangsung di belakang meja antar instansi, dan bernuansa mengakomodir titipan sehingga tidak aspiratif,” katanya.

Dari sisi legislatif, DPRD menekan eksekutif agar mengikuti keinginan sejumlah kepentingan anggota DPRD. Biasanya DPRD menitipkan sejumlah proyek pada instansi tertentu agar dapat lolos, sehingga instansi terkait mengiyakan keinginan sejumlah anggota DPRD itu, daripada usulannya ditolak.

Pada tahapan pelaksanaan, lanjutnya, titik rawan terjadinya korupsi yakni pada penyusunan anggaran belanja dan realisasi belanja pengadaan barang, antara lain “mark up”, manipulasi kwitansi, barang, dan memberikan uang komisi, sisa diskon tidak dilaporkan, dan adanya praktik in-efisiensi dalam pembelanjaan.

“Saat belanja pembangunan/proyek fisik, titik rawan korupsi pada penunjukkan langsung pelaksana proyek, uang komisi, “mark up” sehingga volume pekerjaan dan kualitasnya dikurangi untuk membiayai praktik KKN,” ujarnya.

Sedangkan pada tahapan pertanggungjawaban dan evaluasi, titik rawan korupsi pada pembuatan laporan penggunaan dana yang dibuat seolah-olah sesuai ketentuan, dan jika ada pemeriksaan BPK atau BPKP, biasanya tim pemeriksa diberi uang sogokan, fasilitas mewah dan pelayanan istimewa agar hasil pemeriksaan tidak dipersoalkan.

Juga perencanaan, penganggaran pelaksanaan, perijinan, pembahasan regulasi, pengelolaan, rotasi, rekrutmen dan mutasi, pelaksanaan APBD-P, mark up penurunan spek kualitas, pemotongan bendahara
, dan menerima hadiah pada proses APBD.
Pada kesempatan itu, Maruli juga mengungkapkan kecenderungan jenis tindak pidana korupsi yang banyak terjadi di daerah, seperti pengadaan barang/jasa, suap-menyuap, penggunaan dana bantuan, penempatan dana milik daerah (investasi) dan penjemputan anggaran dari pusat.

“Ini yang perlu pekerja pers pahami, dan ikut membantu mengawasinya. Bila perlu memberitakan hal-hal yang bersifat mencegah terjadi berbagai tindak pidana korupsi itu,” ujarnya.
Maruli mengungkapkan, tahun ini KPK ingin menyeimbangkan tindakan dan pencegahan yang masif hingga turun ke daerah. KPK awalnya fokus ke provinsi kemudian diperluas hingga ke Sulsel.

Hal ini dilakukan untuk perbaikan sistem dan tata kelola secara efektif demi mencegah potensi korupsi APBD. Yang mana sangat rawan terjadi pada pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Untuk itu, diperlukan penguatan Inspektorat, manajemen SDM, remunerasi pegawai, laporan dan grativikasi.

”Pada Mei lalu telah dilakukan penandatangan komitmen dan rencana aksi seluruh kepala daerah se Sulsel. Nah saat ini, kami ingin melihat progresnya di daerah, seperti apa hasilnya,” katanya.
Saat ditanya apakah saat ini ada kasus yang sementara dibidik di Kota Palopo, Maruli menyebutkan, secara spesifik belum ada kasus korupsi yang dibidik.

”Kami harus ngecek aduan masyarakat. Karena bidang kami ini fokus pencegahan bukan penindakan,” sebutnya.
Ia pun menjelaskan, titik rawan korupsi juga pada perhelatan Pilkada. Biaya politik mahal, mulai dari persetujan parpol, kampanye, dan pembuatan posko itu potensial ada indikasi korupsi.

Selain itu, potensi penyimpangan juga berupa legalitas dana kampanye, politik uang, dan sebagainya.
Sementara itu, Wali Kota Palopo, HM Judas Amir, MH dalam sambutan singkatnya mengharapkan agar para PNS di lingkup Pemkot Palopo dapat mengerjakan tupoksinya sesuai prosedur perundang-undangan.

”Jangan melenceng dari aturan, karena jeruji besi pasti akan menunggu kita. Untuk itu lakukanlah dengan baik. Dan terus berkoordinasi jika ada kendala,” sebut orang nomor satu di Kota Palopo ini.

Monev ini dihadiri perwakilan dari empat wilayah yakni Luwu, Sidrap, Enrekang dan Kota Palopo, Kepala Inspektorat Kota Palopo, Samil Ilyas dan seluruh kepala SKPD Pemkot Palopo. (rhm)

Click to comment

Most Popular

To Top