Dana Desa Jangan Jadi Bala – Palopo Pos
Utama

Dana Desa Jangan Jadi Bala

* 2018 akan Dikucurkan Rp120 T

BELOPA— Tahun 2018, pemerintah pusat mengusulkan anggaran untuk dana desa sebesar Rp120 Triliun. Ini, lipat dua kalinya dari tahun 2017. Melihat besarnya itu, maka Bupati Luwu, Andi Mudzakkar pun berpesan kepada setiap kepala desa supaya menggunakannya dengan baik. Jangan sampai, menjadi bala atau bermasalah di kemudian hari.

“Kenaikan ini bermakna bentuk perhatian pemerintah sangat besar untuk pembangunan di tingkat desa. Olehnya itu, kepala desa wajib menggunakan anggaran itu sebaik-baiknya untuk rakyat. Jangan disalahgunakan,” ujarnya kepada Palopo Pos, Minggu 20 Agustus 2017.

Untuk diketahui, tahun ini jumlah keseluruhan dana desa yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke Luwu sebesar Rp162,2 Miliar, dengan alokasi anggaran yang ditujukan ke-207 desa. Sehingga setiap desa mendapatkan anggaran minimal Rp750 juta.

Selain itu, masih terdapat anggaran alokasi formula sebesar Rp13,1 miliar dari Total Dana Desa Rp 162,2 Miliar yang dibagi ke 207 desa dengan pembagian berdasarkan kondisi geografis wilayah, maupun jumlah penduduk.

BACA JUGA:  Usung Paslon, Parpol Harus Koalisi

Alokasi anggaran itu, belum termasuk alokasi dana desa yang ditransfer pemerintah daerah ke desa yang sumbernya dari APBD Luwu.
Mendapat informasi adanya kenaikan dana alokasi desa membuat kepala desa di Kabupaten Luwu sumringah. Kades Seppong, Suhaidi Alwi yang dihubungi menyampaikan jika Bupati Luwu, Andi Mudzakkar dalam setiap kesempatan selalu mengingatkan agar penggunaan dana desa tepat sasaran.

”Arahan Bupati memang seperti itu, makanya kami pelaksana ditingkat desa senantiasa membuat prosesnya transparan. Dengan memanfaatkan musrenbang dalam mengakomodir usulan masyarakat, kami bersyukur jika ada kenaikan dana desa sebab memang sasarannya untuk pembangunan,” tandasnya.

Sementara itu, dana desa di Luwu Utara seperti yang dikutip dari website desa membangun sebesar Rp Rp132 miliar lebih, Lutim Rp99.140.948. Kemudian Tana Toraja Rp90.547.246 dan Toraja Utara Rp88.526.067.

Dana desa sendiri pertama kali bergulir pada 2015 silam dengan jumlah anggaran sebesar Rp 20,76 triliun. Angka tersebut termasuk yang cukup besar digulirkan kepada kepala desa.

Hingga akhir tahun 2015, serapan dana desa mencapai 82 persen dari total yang digulirkan.
“Kita tahu mayoritas aparat desa enggak siap menerima dana sebesar itu. Tapi Presiden berkomitmen membangun desa, kalau enggak dimulai sekarang, enggak bakal pernah siap. Karena negara kita ini negara besar,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Eko Putro Sanjoyo di Forum Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu (19/8).

BACA JUGA:  Mayat Tanpa Identitas Ditemukan di Battang

“Pertama kali digulirkan pada 2015 lalu, jumlah angaran dana desa mencapai Rp 20.76 triliun. Meningkat menjadi 46,9 triliun di 2016 dan naik lag menjadi Rp 60 triliun di 2017,” ujar Eko.

Menurut Eko, anggaran dana desa terus bertambah setelah pemerintah melihat realisasi dari penggelontoran dana yang begitu besar. Pada 2016 berhasil dibangun 66.884 km jalan desa. Kemudian 511,9 km jembatan, 1.819 unit pasar desa dan 14.034 unit sumur.

“Kemudian juga berhasil dibangun 686 unit embung. Lalu 65.998 drainase, 12.596 unit irigasi, 11.296 unit PAUD, 3.133 unit polindes, 7.524 posyandu, 38.184 unit penahan air, 1.373 unit tambatan perahu, 16.295 unit air bersih dan 37.368 unit MCK,” kata Eko.

Kendati dana desa belum maksimal serapannya, pemerintah tetap meningkatkan nilainya. Pada tahun 2016 dana desa menjadi Rp 46,9 triliun, kemudian Rp 60 triliun pada tahun 2017, dan direncanakan untuk tahun 2018 akan naik dua kali lipat menjadi Rp 120 triliun.

BACA JUGA:  Segera Operasi Besar-besaran

“Tahun 2016 kita dikagetkan dana desa banyak mencapai hasil yang belum terjadi selama Indonesia merdeka. Untuk bangun jalan, sarana air bersih, saluran irigrasi. Ini belum ada dalam sejarah RI, meski dana desa baru, tapi manfaatnya sangat besar,” katanya.

Pada diskusi itu, selain Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Eko Putro Sandjojo hadir, juga Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Keterpaduan Pembangunan Adang Saf Ahmad.

Kemudian Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Hadi Prabowo selaku Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). (jpnn)

Click to comment

Most Popular

To Top