Jhoni Parubak Kembali Jabat Kadis Dukcapil Torut – Palopo Pos
Toraja

Jhoni Parubak Kembali Jabat Kadis Dukcapil Torut

*Bupati Dianggap Melabrak Undang-Undang

TORAJA UTARA–Bupati Toraja Utara, Dr Kalatiku Paembonan melantik kembali Joni Parubak sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara di ruang Pola Kantor Bupati Toraja Utara, Kamis, 07 Septenber 2017.

Jhoni Parubak yang pernah menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di era pemerintahan Bupati Frederik Batti Sorring, periode 2010 hingga 2015 lalu.

Dengan berjalannya pemerintahan Bupati Kalatiku Paembonan di Tahun 2016, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat teguran kepada Bupati Toraja Utara. Untuk mengembalikan Jhoni Parubak sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tetapi surat dari Kemendagri di abaikan oleh Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan.

Akhirnya Joni Parubak di lantik dan di kukuhkan kembali oleh Bupati Toraja Utara sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menggantikan Lorenzt Para’pak.

Pelantikan pejabat baru dilakukan oleh Kalatiku setelah dianggap menyalihi mekanisme beberapa prosedur dan sesuai dengan aturan yang ada. Dan jika saja Bupati Toraja Utara melabrak aturan yang ada, tentunya persoalan, pergantian pejabat Dukcapil yang sempat dijabat Joni Parubak digantikan Lorenz Parapak sarat dengan pelanggaran.

BACA JUGA:  Tiang Listrik Roboh di KM 19 Mengkendek

“Sesuai Permendagri nomor 477-2310 tahun 2017 tanggal 2 Maret dan Keputusan Bupati Toraja Utara nomor 8212255 tanggal 6 September 2017. Maka dengan resmi saya melantik saudara Jhoni Parubak sebagai Kadis Dukcapli yang baru dan Saudara Lorenzt Para’pak sebagai staf Ahli Bidang Kemasyarakatan.

Saya percaya bahwa saudara-saudara melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan semoga tuhan memberkati kita sekalian,” papar Kalatiku.
Ditambahkan Bupati, bahwa pelantikan ini juga mendapat restu dan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo.

Sementara Jhoni Parubak selaku pejabat yang di kembalikan pada Dinas Dukcapil mengatakan bahwa merupakan kegembiraan buat dirinya karena dipercaya oleh Bupati lagi untuk memangku jabatan. Khususnya di jabatan tinggi pratama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Saya siap mengemban amanah yang telah disampaikan oleh Pak Bupati dan siap melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab ,termasuk pelayanan -pelayanan masyarakat,” ungkapnya.

Pelantikan tersebut dilakukan secara mendadak sehingga luput dari pantuan wartawan. Pelantikan diketahui setelah mendapat tekanan dari Mendagri setelah adanya intruksi soal jabatan pejabat Dukcapil seluruh Indonesia himbau oleh Mendagri setiap kepala daerah tidak asal main lantik pejabat baru.

BACA JUGA:  Nico-Kalatiku Janjikan Reward Bagi Siswa Berprestasi di UAN

Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada unit kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil, didasarkan pada Pasal 83A (ayat 2) UU nomor 24 tahun 2013 sebagai perubahan dari UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Di situ sangat jelas, diurai oleh oleh UU tersebut, pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Bupati.

Namun, rupanya Bupati Kalatiku Paembonan lupa atau tidak mencermati aturan itu. Akibatnya, penyimpangan dari penerapan pasal ini, bisa berakibat pidana yakni sebagaimana Pasal 87A dan Pasal 96 dan 96A UU no.24/2013 tentang administrasi Kependudukan.

Seperti yang tertuang dalam pasal 87A menyangkut penggunaan sumber dana. Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi Kependudukan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
Dengan dipertegas juga pada Pasal 96 dan 96A jika pejabat yang melaksanakan kegiatan Kependudukan bukan yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri bisa diancam pidana mencetak, menerbitkan dan atau mendistribusikan blanko dokumen kependudukan sebagaimana Pasal 5 huruf f dan g terancam pidana.

BACA JUGA:  Kajati Kecewa, Awan di Lolai 'Sembunyi'

Dengan adanya aturan ini membuat Kalatiku Paembonan kembali melantik Kadis Dukcapil lama, Joni Parubak tujuannya Bupati Toraja Utara terkesan menghindari jerat hukum. (mg5-gsi/udy)

Click to comment

Most Popular

To Top