Aktivis Ingatkan Potensi Gesekan Pilkades – Palopo Pos
Luwu

Aktivis Ingatkan Potensi Gesekan Pilkades

BELOPA — Jika tidak ada aral melintang, 27 November mendatang akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di 28 desa se-kabupaten Luwu. Mengingat pelaksanaan Pilkades serentak ini baru pertama kali akan dilaksanakan di Bumi Sawerigading, sehingga perlu dilakukan kajian dan persiapan untuk pelaksanaannya.

Koordinator Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (FP2KEL), Ismail Ishak, kepada harian ini, kemarin mengungkapkan, pelaksanaan Pilkades yang akan dilakukan secara serentak bulan November mendatang sesungguhnya dibutuhkan persiapan yang matang untuk suksesnya pelaksanaan tersebut.

“Bulan November hanya tersisa beberapa minggu saja. Sementara kita ketahui bersama dalam pesta demokrasi Pilkades ada tahapan yang harus dilaksanakan seperti yang diatur dalam Undang-undang desa pasal 34 ayat (3) dimana disitu secara tegas disitu diatur tahapan penyelenggaraan Pilkades meliputi: tahapan pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Pertanyaan selanjutnya apakah tahapan ini sudah dilaksanakan ditingkat desa,” ungkap Ismail Ishak.

Tidak hanya pada persoalan tahapan penyelenggaraannya, Pilkades yang akan dilaksanakan serentak di kabupaten Luwu ini sangat membuka peluang terjadinya rawan konflik, mengingat pelaksanaan Pilkades faktanya gesekan sosial politik lebih terasa bila dibanding Pilkada dan Pemilu.

BACA JUGA:  Bupati Didesak Lakukan Sidak PNS *Setelah Libur Lebaran

“Atmosfir politik pelaksanaan Pilkades sangat ‘panas’ dibanding Pemilu yang lebih tinggi diatasnya, mengingat jarak yang sangat dekat secara fisik, geografis, psikologis dan sosiologis antara calon, tim sukses, pendukung, serta pemilih yang satu, dengan yang lainnya,” kata Ismail Ishak.

Belum lagi jika terjadi sengketa hasil Pilkades, dimana penyelesaiannya sangat lemah dan tidak projustisia, karena UU Desa tidak menyandarkan pada aturan hukum ketika terjadi sengketa hasil Pilkades, melainkan akan menjadi kewenangan Bupati untuk penyelesaian perselisihan hasil Pilkades, sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (6).

Sementara itu, beberapa desa memang sudah membentuk panitia pelaksana untuk melaksanakan pemilihan kepala desa. Seperti di Desa lempopacci kecamatan Suli, Rabu 11 Oktober kemarin dilaksanakan rapat pembentukan panitia pemilihan kepala desa yang difasilitasi oleh BPD.

“Perbup yang mengatur soal jadwal dan tahapan pemilihan kepala desa sudah ada, makanya kami langsung bentuk panitia. Hasilnya terpilih sebagai ketua yakni Jalaluddin, sekretaris Hasrul bendahara Parti Mukhlis dan anggota Ikaldi serta mansur,” ujar ketua BPD Lempopacci, Mujahid S.Ag kemarin.(fan/ary)

BACA JUGA:  Sekkab Pantau Lokasi Luwu Expo 2017

Click to comment

Most Popular

To Top