ASN Harus Netral – Palopo Pos
Luwu

ASN Harus Netral

* Panwaslu Surati Bupati Antisipasi Pelanggaran

BELOPA — Berbagai langkah mulai dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) untuk mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan Juni 2018 mendatang. Salah satu yang jadi perhatian Panwaslu adalah netralitas aparatur sipil negara.

Terkait hal itu, Panwaslu memberikan peringatan dini kepada ASN. Tidak hanya itu, Panwaslu juga mengirimkan surat kepada Bupati Luwu untuk mengawasi jajarannya. Hal ini dilakukan jelang tahapan pendaftaran dan penetapan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2018, sekaligus sebagai upaya Panwaslu Kabupaten Luwu mulai untuk pencegahan dini.

“Surat tersebut berisikan hal-hal yang sangat perlu diperhatikan untuk menjaga martabat dan kualitas perhelatan Pilkada di Luwu. Sebagai upaya pencegahan awal kita telah bersurat ke Bupati Luwu. Isinya tentang larangan ASN, anggota TNI, Polri, kepala desa dan lurah, membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,” ujar Kaharuddin, divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga Panwaslu Luwu, Kaharuddin, kemarin.

BACA JUGA:  Legislator Minta Anggaran Panwaslu Disegerakan

Menurutnya, langkah ini ditempuh sebagai tindaklanjut dari Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Alumni Pasca Sarjana UMI ini berharap, setelah surat dari Panwaslu Kabupaten diterima oleh Bupati Luwu, ada surat yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten untuk menghimbau ASN dan kepala desa, serta lurah agar bersikap netral.

Lebih jauh ia menjelaskan jika di pasal 71 ayat 2 juga menerangkan Bupati atau Wakil Bupati dilarang melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Dia menuturkan, pelanggaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dengan denda maksimal Rp 6 juta, yang tertera dalam Pasal 188 dan 190 Undang-Undang No 1 Tahun 2015.

“Jadi jika dilakukan mutasi enam bulan sebelum penetapan paslon akan mendapat sanksi pidana. Jika sebagai petahana akan didiskualifikasi sebagai paslon dan sanksi pidananya akan tetap berjalan. Sementara untuk ASN, kepala desa, lurah jika tidak netral atau melakukan perbuatan menguntungkan salah satu paslon juga akan mendapat sanksi pidana,” jelasnya.(fan/ary)

BACA JUGA:  Cuaca Ekstrim, Tim Sergap Selamatkan Gabah Petani

Click to comment

Most Popular

To Top