300 Warga Toraja Disandera – Palopo Pos
Utama

300 Warga Toraja Disandera

* Pelakunya Kelompok Bersenjata di Papua

JAKARTA — Sedikitnya 1.300 warga Papua dari dua desa, yakni yakni Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Dari 1.300 warga tersebut diketahui kalau 300 orang diantaranya berasal dari Toraja. Mereka bermukim di Distrik Banti, Timika, Papua.

Salah seorang tokoh masyarakat Toraja di Papua, Benyamin Patondok membenarkan peristiwa penyanderaan tersebut.

Bahkan, salah seorang sandera bernama Popy sempat berkomunikasi dengan keluarga. Ia mengatakan, jika dirinya bersama sejumlah warga sedang disandera dalam hutan.

Selain disandera, Popy juga menuturkan jika semua rumah dan fasilitas dirusak dan dibakar oleh para pelaku.
Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar, mengatakan lebih dari seribu warga yang bermukim di sekitar Kimberly hingga Banti, Distrik Tembagapura, Jayapura, Papua disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KBB). Aksi ini dilakukan di dalam kampung mereka sendiri dan sudah berlangsung 2 hari.

“Jadi, warga itu dilarang berpergian meninggalkan kampungnya, artinya diisolir oleh mereka (KKB). Tidak dikurung dalam ruangan, tapi masih dalam kampung,” kata Boy Rafli, Kamis 9 November 2017.

Boy Rafli menjelaskan, kendati warga dapat beraktivitas seperti biasa, namun kegiatan tersebut dibatasi. Pasalnya, warga dilarang meninggalkan kampung meskipun banyak di antara mereka yang bekerja di luar.
“Tidak dikurung. Mereka bebas beraktivitas, hanya tidak boleh meninggalkan kampung. Mereka hanya di situ tidak ke mana-mana,” ujar dia.

Menurutnya, penyanderaan tersebut telah berlangsung selama 2 hari. Jumlah KKB yang terlibat aksi ini mencapai 100 orang. Mereka menjaga di perbatasan kampung dan juga berbaur dengan warga.
Hingga kini, kepolisian masih berupaya melakukan langkah persuasif dan preventif untuk membebaskan para sandera.

“Kita lebih fokus agar masyarakat bisa lebih maksimal keselamatannya, kita fokus ke sana dulu,” imbuh dia.

Panglima TNI

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memerintahkan pasukannya di Papua untuk melakukan pengamatan dan pengintaian terkait peristiwa penyanderaan masyarakat sipil di Desa Kimbely dan Desa Banti, Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, oleh kelompok bersenjata. Gatot menegaskan, tindakan yang dilakukan harus mengutamakan keselamatan warga masyarakat.

Sehingga, pihaknya harus bertindak secara teliti dan berkoordinasi dengan kepolisian dalam merespons peristiwa tersebut.

“Dalam pelaksanaan ini TNI mengadakan pengamatan kemudian pengintaian. Karena mereka menyandera masyarakat umum maka penanganannya harus dengan teliti. Tentunya TNI bekerja sama dengan kepolisian. Kita tunggu saja,” ujar Gatot.

Selain itu, Gatot memastikan pelaku penyanderaan adalah Organisasi Papua Merdeka.
Diketahui kelompok ini juga disebut Gatot sebagai pelaku penyerangan pos Brimob yang berlokasi di antara mile 66 dan mile 67, Tembagapura, Kabupaten Mimika pada Minggu (29/10/2017) sekitar pukul 10:35 WIT.

“Sama-sama kami pernah melihat videonya bahwa mereka mengaku OPM. Penyanderaan bersenjata,” kata Gatot.
Ditempat terpisah, ?Menko Polhukam Wiranto telah menginstruksikan Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar dan Pangdam Cendrawasih Mayor Jendral TNI George Elnadus Supit untuk mengambil langkah-langkah secara persuasif setelah adanya penyandaraan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata di Kampung Kimbely dan Banti Tembagapura, Papua.

“Oleh karena itu sekarang sudah kita minta supaya Kapolda, Pangdam Papua terutama di Timika untuk segera melakukan langkah-langkah persuasif dulu ya, untuk menyadarkan dulu bahwa tidak benar dan tidak dibenarkan oleh hukum ada klompok satu warga negara tertentu untuk kemudian melakukan kerugian-kerugian terhadap warga lain itu tidak boleh,” kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Penyanderaan atau melokalisir warga di satu daerah yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata itu tidak dapat diperbolehkan. Tindakan tersebut, kata Wiranto, telah melanggar hukum di Indonesia.
“Dan negara hukum tidak bisa, kita tidak mentolerir tindakan seperti itu. Tapi juga itu jangan sampai tindakan-tindakan yang memancing situasi. Kita kan ingin supaya keadaan itu aman damai. Semua masalah diselesaikan dgn musyawarah mufakat, tidak ada serang menyerang, tidak ada tuduh menuduh, tidak ada konflik kan begitu keinginan kita,” jelasnya.

Wiranto menerangkan, pemerintah tidak akan mentolerir atau membiarkan para pelaku tersebut bila mengancam hingga menyandra warga lainnya. Meski demikian, ia masih enggan membeberkan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan pemerintah guna menghentikan perbuatan para pelaku dari kelompok kriminal bersenjata tersebut.

“??Langkah-langkah tidak bisa diumumkan di sini. Langkah-langkahnya nanti ada tertentu, nanti di sana trus langkah yang terbaik apa itu udah ada konsepnya. Kita sudah komunikasi dengan Kapolda di sana, Pangdam tentunya dengan aparat-aparat keamanan lainnya di sana, tentunya supaya dapat diselesaikan dengan baik tanpa kegaduhan, kita kan inginkan begitu,” kata Wiranto.(idr/ary)

Click to comment

Most Popular

To Top