Kantor Dinkes Luwu Dibangun dari Cukai Rokok – Palopo Pos
Luwu

Kantor Dinkes Luwu Dibangun dari Cukai Rokok

* Anggaran Mobil Dinas Pejabat Dihilangkan

BELOPA — Pemerintah Kabupaten Luwu berkeinginan mengembangkan sarana prasarana kesehatan di daerah ini. Sayangnya, anggaran yang digunakan berasal dari bea cukai rokok dan tembakau. Termasuk pembangunan kantor Dinas Kesehatan yang menelan anggaran Rp5 miliar.

Pelapor pembahasan KU-PPAS Kabupaten Luwu, Ir Yani Mulake, saat melaporkan hasil pembahasan KU-PPAS tahun anggaran 2018, Senin (27/11) lalu mengungkapkan, Pemkab Luwu akan membangun kantor Dinas Kesehtan yang anggarannya bersumber dari bea cukai rokok sebesar Rp3 miliar.

“Pembangunan kantor dinas kesehatan Kabupaten Luwu semula dianggarkan sebesar Rp 5 miliar, yang bersumber dari bea cukai rokok dan tembakau. Tetapi anggaran tersebut dikurangi, menjadi Rp3 miliar saja.

Dengan catatan sisa anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan sarana prasarana kesehatan lainnya, seperti Puskesmas. Adapun jika terjadi kekurangan dalam pembangunan kantor dinas kesehatan akan diperhitungkan kembali pada APBD Perubahan 2018,” ungkap Yani Mulake.

Lebih lanjut Yani Mulake mengatakan, disamping perubahan di atas, juga ada beberapa belanja di OPD lingkup Pemkab Luwu yang mengalami perubahan, diantaranya rapat-rapat kordinasi Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp650 juta dikurangi sebesar Rp150 juta.

Demikian pula program peningkatan sarana prasarana dan rehabilitasi pemeliharaan alat berat juga dikurangi, dari Rp1,221 miliar menjadi Rp675 juta atau dikurangi Rp546 juta.
Pula dilakukan pengurangan untuk pemeliharaan Penerangan jalan umum pada dinas PUTR dari awalnya sebesar Rp 1,071 miliar, dikurangi sebesar Rp 500 juta.

Demikian pula terhadap biaya perencanaan umum program kerja kegiatan 2018 sebesar Rp 387 juta lebih, dihilangkan. Demikian pula penyusunan Ranperda Nilai Zona Tanah dalam wilayah Kabupaten Luwu senilai Rp 225 juta juga dihilangkan, serta pengadaan kendaraan operasional Dinas Pemberdayaan MasyarakatDesa sebesar Rp 610 juta dihilangkan, pengadaan kendaraan operasional Dinas Pariwisata Rp 286 juta dihilangkan, termasuk pengadaan kendaraan operasional Badan Kesbangpol dan Linmas sebesar Rp 80 juta, pengadaan kendaraan dinas operasional dinas Sosial sebesar Rp 35 juta juga ikut dihilangkan. (and/ary)

Click to comment

Most Popular

To Top