DIPA Sulsel Naik Rp2 Triliun – Palopo Pos
Utama

DIPA Sulsel Naik Rp2 Triliun

* Dari Rp29,6 Triliun pada 2017 Menjadi Rp31,2 Triliun di 2018

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan dokumen (DIPA) Tahun 2018 untuk Provinsi Sulsel di Istana Bogor. DIPA 2018 tersebut diterima langsung Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

Penyerahan DIPA 2018 ini dilakukan lebih cepat dari jadwal semestinya, yang diharapkan mampu mempercepat pencairan APBN 2018 dan selanjutnya dapat segera memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.

Di tahun 2018, DIPA Sulsel sebanyak Rp31,2 triliun. Angka ini meningkat dari DIPA Sulsel tahun 2017, sebesar Rp29,6 triliun, dan naik jika dibandingkan DIPA tahun 2016, yang hanya sebesar Rp19,2 triliun. “Setiap tahun Sulsel ada kenaikan anggaran. Untuk tahun 2018 ada kenaikan hampir Rp2 triliun,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Pemrov Sulsel, Devo Khaddafi, kepada Palopo Pos, Rabu 6 Desember 2017.

Lanjutnya, angka inipun juga belum termasuk dengan dana APBN untuk lembaga dan instansi vertikal yang ada di Sulsel.

Selanjutnya, Gubernur Sulsel Syahrul Y Limpo akan segera melakukan penyerahan DIPA kepada 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulsel. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyerahkan Dana Desa Tahun 2018 serta Anugerah “Dana Rakça” Tahun 2017 kepada gubernur yang dinilai berhasil menata keuangan daerah.

Pada tahun 2018 anggaran belanja negara mencapai Rp2.227 triliun, di mana belanja melalui K/L sebesar Rp 847,4 triliun, nonkementerian Rp 607,1 triliun transfer ke daerah, dan dana desa Rp 766,2 triliun, dibandingkan nilai transfer ke daerah pada tahun 2014 yang hanya Rp 574,4 triliun atau naik 33 persen.

“Tahun 2018 belanja negara mencapai Rp2.2207,1 triliun, ini angka yang sangat besar, oleh sebab itu harus kita jaga bersama-sama, baik dari sisi perencanaan, baik dari pengangguran, maupun nantinya dalam implementasi pelaksanaannya,” kata Presiden RI Jokowi dalam arahannya.

Jokowi meminta, perbaikan kualitas harus dijalankan semua kementerian/lembaga dan daerah dengan mempelajari persoalan-persoalan yang lalu, agar tidak terulang lagi kesalahan pernah terjadi.

“Sangat kebangetan sekali kalau kita sudah tahu, kalau itu keliru, kalau itu salah, masih kita ulang-ulang,” ujar ?Jokowi. Ditambahkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, DIPA yang diserahkan Presiden Jokowi kepada pimpinan K/L diproritaskan pada pelaksanaan tugas dan fungsi kepemerintahan, khususnya untuk mengatasi kesenjangan pembangunan dan kemiskinan yang nilainya mencapai Rp 283,7 triliun.

Sementara itu, alokasi untuk pembangunan infrastruktur nilainya mencapai Rp 410,7 triliun, program untuk mendukung sektor- sektor unggulan Rp 34,8 triliun, perbaikan kinerja aparatur negara serta pelayanan pemerintah Rp 365, 8 triliun dan program di bidang pertahanan keamanan serta Pilkada dan Pemilu sebesar Rp 220,8 triliun.

Pada tahun 2018, dana transfer ke daerah dan dana desa juga mengalami sejumlah perubahan dalam penetapan formulanya. “Untuk kebijakan transfer ke daerah, kita akan menggunakan penganggaran dana alokasi umum sebesar Rp 401, 5 triliun yang bersifat dinamis. Artinya, tergantung pada penerimaan dalam negeri netto, daerah juga akan berharap berharap penerimaan pajak kita meningkat sehingga yang dibagikan lebih banyak,” katanya.

Menkeu mengungkapkan, pemerintah juga akan melakukan afirmasi kepada daerah kepulauan melalui peningkatan bobot wilayah laut menjadi 100 persen dan dana bagi hasil sebesar Rp 89,2 triliun.

“Fokusnya adalah untuk dana bagi hasil reboisasi termasuk dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta kegiatan pendukungnya,” katanya.(idr/ary)

Click to comment

Most Popular

To Top