Jalal: PNS Tak Netral Bisa di-OTT – Palopo Pos
Utama

Jalal: PNS Tak Netral Bisa di-OTT

PALOPO —- Netralitas PNS terus dikampanyekan jelang pilkada serentak Juni 2018. PNS diminta sayang masa depan dan jangan mau korbankan jabatan untuk kepentingan politik praktis. Kabarnya, Panwas bisa operasi tangkap tangan (OTT) bagi yang tak netral. Tapi, Panwas Palopo mengistilahkan tertangkap basah.

Dalam rangka menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) terus mengkampanyekan netralitas aparat sipil negara (ASN). Kampanye ini dimaksudkan agar ASN di Palopo tetap bersikap netral terhadap para calon walikota dan wakil walikota. Bahkan, pihak Panwas tetap melakukan tindakan bila nantinya ada ASN secara melakukan tindakan yang bertentangan dengan netralitasnya.

Adapun kampanye ini dilakukan di tiga titik di Kota Palopo, yakni Jalan Andi Djemma, Jalan Sultan Hasanuddin, dan Jalan Dr Ratulangi. Para anggota Panwas membagikan bunga kepada setiap pengendara yang melintas di wilayah itu sekaligus menyerukan akan pentingnya netralitas ASN jelang pilkada khususnya di Kota Palopo, Rabu, kemarin.

Ketua Panwaslu Palopo, Syafruddin Jalal, mengatakan, jelang pilkada serentak, baik pilwalkot dan pilgub Sulsel 2018 mendatang sangat diharapkan ASN tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang berlaku terkait dengan netralitas. “Apalagi kalau ASN sudah sangat terangan-terangan mensosialisasikan bakal calon yang dinilai merupakan pelanggaran yang fatal,” ujarnya, usai turun memimpin anggotanya membagi-bagikan bunga.

Dijelaskan, dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2O14 dinyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN antara lain berdasarkan pada asas netralitas. “Yang dimaksud dengan asas netralitas adalah bahwa setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” katanya.

Adapun Panwas juga telah melayangkan surat ke pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo dan para SKPD terkait. Himbauan kepada seluruh jajaran ASN lingkup agar tetap menjaga netralitas dalam menyambut pesta demokrasi pemilihan gubernur Sulsel dan Pilwalkot Palopo 2018.

“Kami harapkan agar walikota Palopo bisa mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajaran ASN agar tetap menjaga netralitas dalam pesta demokrasi 2018 yang tahapannya sudah berjalan,” kata mantan komisioner KPU Palopo ini.

Terkait soal operasi tangkap tangan (OTT) bagi PNS tak netral, baginya itu adalah hal yang dapat dilakukan. Adapun OTT bukan dalam pengertian seperti yang sering dilakukan KPK. Tapi, lebih dalam pengertian.

Istilahnya tertangkap basah dengan mengambil bukti baik identitas para pelaku, saksi atau dokumentasikan situasi. “Kami tidak memiliki kewenangan polisionil berupa penangkapan kendati dalam lembaga kami melekat unsur kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Gakumdu,” katanya.

Tetapi, lanjut Jalal, ketika dugaan pelanggaran telah direkomendasi ke kepolisian, maka institusi tentu punya kewenangan untuk lakukan penangkapan sebagaimana diatur dalam KUHAP. ”Jadi, istilahnya kami hanya lakukan tangkap basah.
Terkait netralitas ASN pidana bagi pelanggarnya akan diberlakukan setelah ada calon yg ditetapkan, selain itu sanksi administrasi,” jelasya.

Panwaslu juga optimis aksi moral bertemakan Seribu Bunga Sejuta Cinta buat netralitas ASN meraih respon positif dari para ASN. Sebab, terbetik keyakinan, himbauan moral yang disampaikan dengan cara simpati insya Allah akan mendapat simpati pula. Sehingga materi imbauan ditaati bukan karena sanksi yang ada padanya melainkan simpati yang berasal dari cara yang santun.

”Apalagi, kita memiliki filosofi, sipakatu, sipakalebbi. “Kita cegah sejak dini kemungkinan pelanggaran yang akan terjadi untuk menghasilkan pilkada yang bersih, jujur, adil dan bermartabat,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkot) Palopo, H Jamaluddin Nuhung, SH, MH, sangat merespon aksi yang dilakukan Panwaslu terkait imbauan dalam menjaga netralitas ASN. Pihaknya juga mulai mengimbau kepada jajaran ASN lingkup Pemkot Palopo agar mengedepankan sikap netral jelang pilkada serentak yang akan dilaksanakan 2018 mendatang.

“Sesuai penyampaian Panwaslu kepada kami bahwa jajaran ASN Pemkot Palopo akan tetap menjaga netralitas, kami juga tegaskan agar ASN tidak boleh betindak yang melanggar katetuan perundang-undangan khususnya soal netralitas jelang pilkada,” katanya. (rul/ary)

Click to comment

Most Popular

To Top