Palopo Raih Penghargaan Menteri Perdagangan – Palopo Pos
Metro

Palopo Raih Penghargaan Menteri Perdagangan

* Sebagai Daerah Tertib Alat Ukur Nasional 2017

PALOPO— Kota Palopo kembali meraih penghargaan nasional. Kali ini bidang perdagangan, tepatnya Daerah Tertib Alat Ukur Nasional 2017 dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita kepada Wali Kota Palopo, Drs HM Judas Amir yang diwakili oleh Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Palopo, Zulkifli Halid ST MSi di Hotel El Royale Bandung, Senin, 4 Desember 2017.

Menurut Zulkifli kepada Palopo Pos, Rabu, 6 Desember 2017 kemarin, Kota Palopo meraih penghargaan Daerah Tertib Alat Ukur Nasional 2017 setelah dua pasar di kota ini, ditetapkan sebagai Pasar Tertib Ukur (PTU) yakni kepada Pasar Pusat Niaga (PNP) dan Pasar Rakyat Andi Tadda (PRAT).

”Keberhasilan ini adalah upaya Pemerintah Kota Palopo dibawah kepemimpinan Bapak HM Judas Amir menuju Daerah Tertib Ukur.

Dengan demikian, Palopo dianggap sebagai daerah yang dipercaya dan masyarakatnya taat dan sadar dalam implementasi penerapan alat-alat takar, ukur dan perlengkapannya, demi perlindungan terhadap konsumen sebagai amanat undang-undang,” jelas Zulkifli. Ada 35 daerah kabupaten/kota se Indonesia yang mendapatkan penghargaan ini.

Mendag Enggar dalam siaran persnya, mengatakan, keberhasilan yang telah dicapai Pemkab/Pemkot mendapat penghargaan Daerah Tertib Alat Ukur (DTU) Nasional 2017, diharapkan dapat menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya untuk mewujudkan daerahnya menjadi DTU juga.

Ia menekankan, pembentukan DTU bukan sekadar seremonial ataupun guna menghabiskan anggaran. Menurut Enggar, DTU dan PTU dapat menjadi cermin untuk budaya masyarakat dan aparat guna menciptakan budaya tertib dan jujur di dalam perdagangan.

Predikat DTU 2017 bagi daerah diberikan setelah Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), dalam hal ini Direktorat Metrologi bersama dinas kabupaten/kota yang membidangi perdagangan bekerja keras melakukan beberapa tahapan kegiatan pembentukan DTU.

“Bagi kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai DTU mempunyai kewajiban menjaga konsistensinya melalui program kegiatan pengawasan, penyuluhan, dan pelayanan tera/tera ulang. Selain itu, kabupaten/kota tersebut harus membentuk unit metrologi legal, sebagaimana juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” tutur sang menteri.

Penetapan sebagai DTU 2017 tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1250/M-DAG/KEP/11/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Penetapan Daerah Tertib Ukur Tahun 2017, beserta piagam penghargaan kepada masing-masing kepala daerah.

Sebagai bentuk apresiasi, Kemendag memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai DTU berupa piagam penghargaan, timbangan ukur ulang, timbangan elektronik atau peralatan standar pelayanan tera/tera ulang yang disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut. (ikh)

Click to comment

Most Popular

To Top