Tanya Progres Infrastruktur – Palopo Pos
Utama

Tanya Progres Infrastruktur

* Tim KPK ke Ruang Kerja Bupati Indah

MASAMBA — Tim KPK bidang pencegahan tiba di Lutra. Kemarin, langsung melakukan tinjauan lapangan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sebelum ke kantor DPRD, KPK ke ruang kerja Bupati Indah Putri Indriani. Mereka serius mendengar sekilas penjelasan orang nomor satu di Lutra. KPK memang sempat tanya progres infrastruktur.

Tim KPK Bidang Pencegahan diwakili oleh Heri Nurudin dan Aprilia Linda. Mereka tiba di Lutra Selasa malam. Pukul 8 pagi, mereka langsung melakukan tinjauan lapangan ke kantor DPMPTSP. Di sana, mereka diterima langsung Kepala DPMPTSP Lutra, Ahmad Yani dan jajarannya. Dari situ, KPK langsung menuju ke Bagian Unit Layanan Terpadu (ULP) Sekretariat Daerah. KPK diterima langsung Kabag ULP, Amri Alauddin, dan beberapa pimpinan SKPD.

Banyak masukan diberikan kepada pimpinan ULP dan DPMTSP terkait dengan pencegahan korupsi. Dari ULP, KPK menuju ke ruang kerja bupati. Kurang lebih satu jam di ruang kerja bupati, Heri dan Dwi jalan kaki menuju kantor DPRD Lutra. Pertemuan di DPRD dalam rangka melaksanakan konsolidasi eksekutif-legislatif dalam rangka melaksanakan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Tim KPK disambut hangat oleh Ketua DPRD Luwu Utara, H Mahfud Yunus, dua orang wakil ketua, masing-masing, Andi Sukma, Rahmat Laguni, dan anggota DPRD Lutra lainnya. Kemudian Bupati Indah Putri Indriani dan pejabatnya.

Road show tim KPK ke Luwu Raya dalam rangka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi. Lutra adalah kabupaten ketiga yang dikunjungi tim KPK tersebut. Kunjungan KPK ke Luwu Raya diawali di Palopo, Luwu. Hari ini, Luwu Timur.

Tiba di kantor DPRD, mereka langsung diarahkan ke ruang sidang Kantor DPRD.

Pada pertemuan tersebut, Aprilia Linda, menyebutkan ada 10 komitmen bersama pemberantasan korupsi terintegrasi di daerah, termasuk di Luwu Utara. Namun, ada lima rencana aksi utama yang mesti segera diimplementasikan.

Lima yang prioritas, yakni, e-Planning dan e-Budgeting, pengadaan barang dan jasa, perbaikan pelayanan perizinan satu pintu. Selajutnya, perbaikan manajemen SDM, dan penguatan kapabilitas aparat pengawas Intern Pemerintrah (APIP).

Sementara itu, Bupati Indah Putri Indriani menyebutkan ada 10 komitmen bersama yang telah dibangun KPK bersama pemerintah daerah. Untuk itu, kata Indah, kegiatan Konsolidasi Eksekutif-Legislatif, serta Monev Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dilakukan.

10 komitmen bersama pemberantasan korupsi terintegrasi, sebutnya, melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran APBD melalui implementasi e-planning yang terintegrasi dengan e-budgeting, melaksanakan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik, termasuk pendirian Unit Layanan Pengadaan (ULP) mandiri dan penggunaan e-procurement.

Kemudian melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan proses penerbitan perijinan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang transparan dan jelas dengan mengoptimalkan teknologi informasi.

Lanjut Indah, melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang kompeten dan independen dengan didukung oleh SDM dan anggaran pengawasan yang memadai.

Selanjutnya, melaksanakan perbaikan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja, melakukan pembaruan peraturan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan membentuk Unit Pengelola LHKPN serta membangun Sistem Pengendalian Gratifikasi dan membentuk Unit Pengendali Gratifikasi, melaksanakan perbaikan manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah dengan didukung sistem, prosedur, dan aplikasi yang transparan dan akuntabel.

Komitmen lainnya, beber Indah, melaksanakan tata kelola Dana Desa, termasuk pemanfaatan yang efektif dan akuntabel, membangun sinergitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan. ”Ini komitmen yang terakhir.

Melaksanakan rencana aksi dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Komitmen yang ke-10 inilah yang merupakan lima rencana aksi kita yang segera kita implementasikan,” tegas Indah.

Lalu, apa isi pertemuan di ruang kerja bupati? Kunjungan tim KPK bukan hanya menggelar sosialisasi.

Sebelum menggelar pertemuan di ruang aspirasi gedung DPRD Kabupaten Luwu Utara bersama lembaga eksekutif dan legislatif, terlebih dahulu tim KPK menyambangi ruang kerja bupati Luwu Utara.

Di depan Bupati Indah, Heri Nurudin, tim Deputi Pencegahan Korupsi menanyakan progres pengembangan infrastruktur yang ada di Kabupaten Luwu Utara.

Mendengar pertanyaan tersebut, sontak bupati cantik pertama di Sulsel menyambutnya dengan semangat. Ia langsung membeberkan bahwa untuk Luwu Utara, ada tiga wilayah yang sarana jalur transportasinya itu sulit.

Kata Indah, Luwu Utara memiliki tiga wilayah yang sarana jalur transportasinya itu sulit diakses. Daerah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah.

Namun, kata Indah, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara tetap berupaya berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk menghadirkan akses jalan yang baik bagi masyarakat yang ada di sana.

Mendengar hal tersebut, Heri Nurudin, tim deputi pencegahan korupsi, meminta dengan rinci pemetaan lokasi.

“Jadi minta tolong pemetaan lokasi itu diberikan kepada kami. Sehingga, kami juga mampu memberi dorongan langsung kepada pemerintah pusat,” pinta Heri.

Jadi, lanjut dia, permasalahan infrastruktur seperti yang dihadapi Pemkab Luwu Utara ini mesti dibantu bersama. Sebab, ini bukan tanggungjawab sendiri, melainkan tanggungjawab bersama. Sehingga persoalan kesejahteraan itu dapat pula dirasakan masyarakat di tiga wilayah tersebut. (jun/ary)

Click to comment

Most Popular

To Top