Pengamat: Bisa Jadi Rawan Korupsi – Palopo Pos
Utama

Pengamat: Bisa Jadi Rawan Korupsi

* Soal Lutim Jadi Binaan KPK

PALOPO — Tim KPK saat melakukan koordinasi, supervisi, dan pencegahan menyebut Lutim jadi binaan KPK. Pernyaatan yang dilontarkan Dwi Aprilia Linda mengundang perhatian sejumlah pengamat di Palopo. Kata mereka, bisa jadi rawan korupsi.

”Jadi ada potensi penyalahgunaan anggaran. Bisa juga begitu. Apalagi Lutim memang daerah yang potensi sumber pendapatan daerahnya cukup signifikan,” ujar Abd Rahman Nur, SH, MH, pengamat hukum dari Unanda, kepada Palopo Pos, kemarin. Apalagi, tambahnya, di sana ada PT Vale dan memang KPK sekarang fokus dan penanganan korupsi sektor pertambangan.

Menurut dia, pertanyaan apakah Lutim rawan korupsi sehingga masuk salah satu daerah binaan KPK, hanya bisa dijawab oleh KPK dan pihak Pemkab Luwu Timur sendiri.

Selain dianggap rawan korupsi, lanjut Abd Rahman Nur, yang juga wakil dekan Fakultas Hukum Unanda, Lutim jadi binaan KPK bisa juga karena dalam pengelolaan keuangan daerahnya dianggap sesuai dengan standar-standar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Kemudian bisa juga jadi binaan karena dianggap respon pemerintah Lutim yang dianggap KPK potensial untuk menjadi pemerintahan yang bisa menggerakkan kampanye anti korupsi ke depan. ”Tiga point ini yang saya tangkap dari penjelasan tim KPK di hadapan anggota DPRD, Kami, lalu,” ucapnya.

Abd Rahman Nur mengingatkan kepada Lutim dan daerah se Luwu Raya supaya mengikuti apa yang jadi petunjuk KPK melalui koordinasi supervisi dan monitoring. ”Kita tidak mau ada pejabat di Luwu Raya kena OTT oleh KPK. Cukuplah di luar Luwu Raya, masyarakat melihat orang yang jadi tangkapan KPK pakai baju oranye,” katanya.

Seperti diberitakan edisi Jumat, lalu, tim KPK yang terdiri dari Heri Nurudin dan Dwi Aprilia Linda. Mereka ini satu tim di satuan pencegahan korupsi KPK RI.
Dwi Aprilia Linda menyebutkan, Lutim ini masuk daerah binaan KPK karena rawan. Sebagai daerah binaan KPK, maka segala bentuk penyimpangan dan praktik korupsi ke depan di Luwu Timur tidak boleh lagi terjadi.

“Setelah paparan saya berakhir, saya minta, tahun 2018 kita semua berkomitmen untuk menghindari hal-hal yang berpotensi masuk kriteria korupsi. Jika tidak diindahkan, jangan salahkan kalau tim penindak kami yang bertindak,” tegas Dwi.

Sementara itu, Bupati Luwu Timur, Thorig Husler, mengatakan, pertemuan dengan tim KPK pada prinsipnya bertujuan untuk mengukuhkan dan memperkuat langkah yang strategis dalam upaya pencegahan pemberantasan korupsi bagi seluruh jajaran eksekutif dan legislatif.

“Kami mengapresiasi kegiatan monev ini sebagai upaya bersama untuk mencegah korupsi terintegrasi. Kami berharap bimbingan dan dukungan KPK agar pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai aturan dan jauh dari segala bentuk penyimpangan,” ujar Husler.(ary)

Click to comment

Most Popular

To Top