Tukin Dikurangi, Pangkat Diturunkan – Palopo Pos
Ragam

Tukin Dikurangi, Pangkat Diturunkan

* Sanksi ASN yang Bolos dan Tambah Libur 2 Januari

PALOPO — Pemerintahan Jokowi-JK tak main-main memasuki tahun 2018. Selain fokus membangun SDM, kedisiplinan aparat harga mati. Yang satu ini, tidak boleh longgar. Tanggal 2 Januari 2018, ASN harus ngantor lagi. Jangan ada bolos, apalagi tambah libur. Sanksinya cukup tegas. Tunjangan kinerja (tukin) dikurangi, pangkat diturunkan.

Di PP 53 Tahun 2010, ada beberapa tingkat dan jenis hukuman disiplin. Kalau tingkat hukuman disiplin terdiri dari; hukuman disiplin ringan; hukuman disiplin sedang; dan hukuman disiplin berat. Sedangkan jenis hukuman disiplin ringan bisa berupa teguran lisan; teguran tertulis; dan
pernyataan tidak puas secara tertulis.

Kalau hukuman disiplin sedang penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Juga ada jenis hukuman disiplin berat. Bisa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; pembebasan dari jabatan; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Ada juga di PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS. Di PP ini mendekati pada pengurangan tunjangan kinerja, dan penurunan pangkat. ”Kalau ada yang bolos dan tambah libur, saya akan kurangi tunjangan kinerjanya (tukin),” tegas Bupati Lutim Thorig Husler, kepada Palopo Pos, Jumat 29 Desember 2017, kemarin.

Tunjangan kinerja atau disingkat tukin diberikan kepada ASN sesuai dengan tingkat kinerja. Pembayaran dilakukan setiap bulan berdasarkan pada kinerja yang bersangkutan pada bulan itu. Dengan kata lain, besaran tunjangan yang diterima pegawai berbeda-beda, tergantung pada kelas jabatan, capaian kinerja dan besaran.

Bupati Lutim juga mengancam akan menunda kenaikan pangkat hingga penurunan pangkat ASN. Kenaikan pangkat PNS ditentukan dari hasil penilaian kinerja PNS di bawah kewenangan Pejabat yang Berwenang pada Instansi Pemerintah masing-masing yang didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PNS.

Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
Untuk itu, imbuh bupati Luwu Timur, pasca libur tahun baru, tanggal 2 Januarti 2018, ASN di Lutim harus kembali ngantor. Kata dia, biasanya pasca tahun baru, ada-ada saja ASN yang ‘nakal’.

Di moment ini biasanya banyak PNS yang tambah liburnya. ”Tapi, saya imbau supaya tanggal 2 Januari, semua PNS harus masuk kantor,” imbuh Thorig Husler.

Jika ditemukan ada yang tambah libur akan diberi sanksi.

”Sanksi tegasnya itu tak dibayarkan uang kinerjanya, pangkatnya juga akan saya turunkan. Saya tidak segan-segan,” tegasnya.

Ia menambahkan, langkah tegas tersebut merujuk pada aturan kemenpan sekaligus menindaklanjuti sikap tegas kemenpan bagi PNS yang tambah libur hingga 2 Januari 2018 bukanlah hari libur bersama. Jika ada pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak masuk pada hari tersebut, harus diberi sanksi tegas.

“Tanggal 2 Januari itu bukan libur bersama. Tetap masuk seperti biasa,” tandas Husler.

Pada hari pertama kerja tanggal 2 Januari 2018, ia akan turun langsung melakukan sidak. Waktunya, kata dia, akan ditentukan kemudian.
Di Luwu Utara, ASN tambah libur dan bolos saat masuk kerja akan dikenakan sanksi. Sanksinya berupa penahanan gaji dan penurunan pangkat. Atau pangkatnya tidak dinaikkan.

Sekretaris Kabupaten Luwu Utara, Abdul Mahfud, mengatakan akan menjatuhkan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menambah jatah libur Natal dan Tahun Baru.

Mahfud mengatakan, tidak ada alasan bagi pegawai pemerintahan untuk menambah jatah libur. Sebab, waktu libur yang diberikan cukup panjang.

“Jika kita temukan tanpa keterangan, tentunya akan kita berikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Sanksi tersebut, akan diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran. Seperti penundaan kenaikan pangkat hingga penahanan gaji.

Tentunya kita akan beri teguran, tetapi kalau tidak diindahkan juga dan masih membolos, kita tunda pemberian gajinya,” tandasnya.

Mengenai jumlah ASN yang disanksi selama ini, ia belum bisa merinci. Alasannya, data-data ASN yang nakal masih ada di tangan BKPSMD. ”Kalau soal sidak, pasti akan kita lakukan. Hanya saja, waktunya tidak bisa dibocorkan. Pastinya, akan ada sidak,” paparnya.

Di Palopo, sanksi PNS yang tambah libur sudah disiapkan. Sekkot Palopo, Jamaluddin Nuhung, SH, MH, menyebut sanksinya bisa dikurangi tunjangan kinerjanya. ”Tahun depan sudah diberlakukan ini. Bagi yang nekat tidak masuk kerja, ada sanksi yang telah menanti,” tegas Sekkot Jamaluddin.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyatakan tanggal 2 Januari 2018 bukan merupakan hari libur bersama dari pemerintah. Karena itu, seluruh aparatur sipil negara harus kembali masuk kerja seperti biasa.

Bagi yang melanggar, Asman mengatakan ada sanksi yang bisa dijatuhkan bagi ASN. “Sanksi itu, bisa berupa peringatan tertulis, pengurangan tunjangan kinerja, bahkan penurunan pangkat,” kata Asman di kantor Lembaga Administrasi Negara. (jun-krm-rhm/ary)

Click to comment

Most Popular

To Top