Tak Fokus Awasi ASN, Luthfi Sebut Penyakit Daerah yang Mau Pilkada – Palopo Pos
Walmas

Tak Fokus Awasi ASN, Luthfi Sebut Penyakit Daerah yang Mau Pilkada

DI Luwu Raya, ada dua daerah yang akan mengikuti pilkada serentak pada Juni 2018. Daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Luwu dan Kota Palopo.

Kaitan pengawasan kedisiplinan ASN dengan pesta demokrasi lima tahunan tersebut, jelas pengaruhnya ada. Luthfi A Mutty, anggota komisi II DPR RI memunculkan ini sebagai ‘penyakit’ daerah yang mau pilkada. Karena pejabatnya mau berpilkada sehingga tak fokus lagi mengawasi kedisiplinan ASN.

Perhelatan pilkada serentak yang akan digelar tahun ini, kerap membuat iklim di sejumlah daerah mulai memanas. Akibat memanasnya suhu politik tersebut, dikhawatirkan bakal menyeret peran Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga anggota TNI, dan Polri yang seharusnya bersikap netral.

Hal tersebut bahkan berpengaruh sampai ke tingkat kinerja dan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN). Contohnya, dilihat dengan masih adanya sejumlah ASN yang menambah libur pasca libur panjang natal, cuti bersama, dan tahun baru. Menteri Asman Abnur sudah minta supaya PPK aktif melakukan monitoring kedisiplinan anak buah di lapangan, namun laporan ASN yang tambah libur dari Luwu, Palopo, dan Lutra belum jelas.

Anggota Komisi II DPR RI asal Sulsel, Dr H Azikin Solthan menanggapi situasi seperti ini menjelaskan, jika ASN dilarang keras untuk ikut dalam berpolitik. Sebab, itu melanggar UU ASN dan kode etik. Hanya saja, untuk pemberian sanksi kode etik terletak pada kebijakan masing-masing daerah.

Untuk itu, lanjut Azikin, pada masa sidang DPR selanjutnya, dirinya meminta agar MenPAN-RB melakukan revisi terhadap UU ASN yang salah satu isinya mengenai pencantuman sanksi kode etik.

Ditambahkan Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Luthfi A Mutty, bahwa kedisiplinan ASN itu suatu keharusan. Kedisiplinan itu tumbuh karena beberapa faktor, yakni adanya kesadaran, keteladanan, dan lingkungan kerja yang kondusif.

Nah, bagaimana mau disiplin kalau tidak ada yang awasi. Di daerah-daerah yang mau pilkada, pengawasan ketat terhadap kedisiplinan ASN sangat jarang ditemukan. ”Bosnya ikut pilkada, pengawasan terhadap ASN sama sekali tidak ada,” ujarnya.

Di Luwu, bupati dan wakilnya disebut-sebut bakal ikut pilkada serentak Juni 2018. Bupatinya akan maju di pilgub Sulsel. Ia berpaket dengan Ichsan Yasin Limpo. IYL balon gubernur, Cakka wakilnya. Begitu juga Wakil Bupati Luwu Amru Saher. Ia disebut-sebut bakal maju di pilkada Luwu.

Begitu juga di Palopo. Saat pimpinannya maju, mestinya pengawasan disiplin ASN di tangan sekretaris daerah. Di Palopo, lanjutnya, posisi sekkot yang masih plt juga ikut berpengruh karena sebagai plt tentunya dia tidak power full untuk menegakkan disiplin.

“Disiplin ASN tidak tercermin pada apel tapi pada pemberian pelayanan yang maksimal. Buat apa apel pagi atau sore kalau pelayanan lamban, pungli merajalela,” tandasnya.

MenPAN-RB pada beberapa kesempatan mengatakan, ada sanksi yang akan dijatuhkan kepada PNS/ASN jika masih melanggar aturan yang sudah ditentukan. Hukuman disiplin dari sedang sampai berat. Jadi tidak ada hukuman yang ringan.

Upaya mencegah pelanggaran netralitas PNS/ASN sudah dilakukan terus. Tahun 2015 Kementerian PANRB menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Netralitas ASN dengan Kementerian Dalam Negeri, KASN , Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu).(idr/ary)

Click to comment

Most Popular

To Top