Cukup Logis, Jaga Stabilitas Pilkada – Palopo Pos
Utama

Cukup Logis, Jaga Stabilitas Pilkada

* Ditetapkan 12 Februari, Paslon Tak Diganggu Pemanggilan Proses Hukum

PALOPO — Pengamat hukum di Palopo mendukung kebijakan ini. Kapolri, Bawaslu, dan KPK sepakat untuk tidak mengganggu calon kepala daerah saat ditetapkan jadi pasangan calon pada tanggal 12 Februari 2018. Gangguan yang dimaksud adalah pemanggilan dengan proses hukum.Hal ini cukup logis dalam rangka menjaga stabilitas pilkada.

Untuk diketahui, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Bawaslu, dan KPK melakukan MoU soal ini. Kesepakatannya tidak melakukan proses hukum kepada paslon yang sudah ditetapkan KPU tanggal 12 Februari 2018. Jadi, tidak ada lagi pemanggilan kepada mereka. Proses hukum dilanjutkan setelah pilkada selesai. Itu baru fair.

Hisma Kahman, SH, MH, mengatakan, sebaiknya calon kepala daerah yang akan bertarung di pilkada 2018 harus bebas dari proses hukum.

”Ini untuk menjaga stabilitas dan keamanan jelang pilkada,” ujar Hisma, mantan ketua Panwaslu Palopo, kepada Palopo Pos, kemarin. Tapi, lanjutnya, bukan berarti kalau ada calon kada yang terbelit kasus hukum, kasusnya berhenti di tengah jalan. Tidak lanjut lagi. Tidak begitu MoU tiga lembaga ini.

”Tetap lanjut. Jadi, ini juga perlu dipastikan bahwa setelah selesai pemilihan proses tersebut tetap berlanjut demi kepastian hukum,” tandasnya.

Kata dia, jangan sampai setelah pemilihan dan orang tersebut terpilih, kemudian kasusnya tidak dilanjutkan dengan berbagai alasan. Untuk itu, lanjutnya, harus ada jaminan untuk itu.

Menurut Kapolri Tito Karnavian, siapa pun yang sudah ditetapkan jangan diganggu dengan pemanggilan proses hukum, karena pemanggilan itu bisa memengaruhi proses demokrasi yang mungkin tidak fair.

Pasalnya, kata dia, pemanggilan atau pemeriksaan akan sangat berpengaruh untuk opini publik. “Politik sangat dipengaruhi opini publik,” tambah kapolri.

Tito lantas mengatakan, antara Polri, KPK, Kejaksaan, dan Bawaslu telah ada kesepakatan atas hal itu. Semuanya kata dia tertuang dalam MoU yang telah mereka lakukan sebelumnya.

“Kesepakatan untuk tidak melakukan proses hukum kepada paslon yang sudah ditetapkan KPU tanggal 12 Februari,” urai dia.

Tito menambahkan, proses hukum bisa dilakukan kepada paslon kalau ada operasi tangkap tangan (OTT). “Misalnya dugaan suap oleh paslon. Atau kapasitas dia kepala daerah tertangkap tangan pidana korupsi,” tambahnya.

Sementara untuk perkara lainnya tak akan diperbolehkan. “Jadi pesan pentingnya jaga netralitas dan jangan digunakan alat politik, serta proses hukum paslon ditunda sampai pilkada selesai,” tandas dia.(jpnn-ary)

Click to comment

Most Popular

To Top