K2 Tua Prioritas CPNS – Palopo Pos
Utama

K2 Tua Prioritas CPNS

* Honorer se Luwu Raya Gembira, Batas Usia Maksimal 35 Dihapus Baleg dan Pemerintah

PALOPO — Ribuan honorer kategori dua (k2) se Luwu Raya gembira sangat. Kabar batas usia maksimal 35 dihapus Baleg DPR RI dan pemerintah bikin mereka semangat lagi. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memastikan honorer kategori dua (K2) berusia tua prioritas diangkat CPNS.

Sejak awal, mereka memang berharap batas usia 35 tahun seperti yang termaktub dalam UU ASN dihapuskan. Rupanya, aspirasi mereka sampai ke DPR RI. ”Usia saya sudah kepala empat. Maksudnya usia sudah 44 tahun,” ujar honorer inisial RA, kepada Palopo Pos, malam tadi.

Ia mengaku honor di salah satu kantor kelurahan dalam kota. Selama di kelurahan sejak 2005, sudah ada 10 lurah yang berganti. Sampai saat ini, hanya begitu-begitu saja. Dengan penghasilan yang sebenarnya sangat tidak cukup, apalagi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. ”Syukurlah kalau batas usia dihapus. Tidak adil buat kami kalau ada batasan usia 35 tahun,” tambahnya.

KA, salah seorang honorer di lingkup OPD Pemkot Palopo. Ia sudah sekitar 12 tahun mengabdi. Usianya 40 tahun. ”Kalau benar sudah dihapuskan, syukurlah. Jelas kami hanya berdoa semoga impian jadi CPNS bisa terwujud,” terangnya.

Hal senada juga dikemukakan honorer K2 dari Luwu Utara, Luwu, dan Luwu Timur. Mereka menyambut gembira dengan dihapusnya batas usia tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, honorer kategori dua di Luwu Utara mencapai 1.534 orang, Luwu Timur setelah dilakukan verifikasi tinggal 439 orang. Sedangkan Kota Palopo masih cukup besar honorer k2-nya. Masih di angka 2.638 orang.
Di rapat bersama pemerintah, Baleg DPR RI bersama pemerintah akan membuat payung hukum lewat revisi UU ASN. ”K2 yang usia tua pasti masa pengabdiannya sudah belasan hingga puluhan tahun,” ujar Wakil Ketua Baleg DPR RI, Toto Daryanto, di Jakarta, Kamis 1 Febrauri 2018.

Dia menyebutkan, dengan revisi UU ASN, honorer K2 yang sudah tua sudah pasti diangkat CPNS. Namun, verifikasi dan validasi tetap dilaksanakan. “Kalau UU ASN sudah direvisi tidak ada alasan lagi untuk menolak pengangkatan CPNS dari honorer K2. Namun, ini harus diwaspadai juga karena bisa saja kepala daerah memainkan datanya dan honorer K2 yang berhak tidak terakomodir. Nah ini harus dikawal bersama agar tidak adalagi yang tercecer,” papar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Senada dengan Toto, anggota Baleg dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Riyanto menegaskan, niat DPR mengubah UU ASN itu memang untuk mengakomodir honorer K2. Terutama honorer K2 yang bekerja per Januari 2005 sampai sekarang.

Dia mengaku heran, begitu ada wacana UU ASN mau direvisi tiba-tiba banyak bermunculan honorer dari berbagai kategori.

“Saya sampai kaget lihatnya. Kok jumlahnya jadi banyak, bisa-bisa pemerintah keder,” ucapnya.
Menurut Bambang, pemerintah hanya sepakat membahas honorer K2 sesuai tujuan dari pembahasan revisi UU ASN. “Ya tahu sendiri anggaran negara sangat terbatas makanya nanti diatur lagi. Prinsipnya Baleg dan pemerintah fokus pada penyelesaian honorer K2,” tandasnya.

Draf revisi Undang Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang sudah beredar di sejumlah kalangan masih berpeluang berubah. Draf revisi UU ASN yang beredar tidak hanya mengakomodir honorer kategori dua (K2) untuk diangkat menjadi CPNS, tapi juga tenaga kerja yang mengabdi di atas 2005. Padahal, kemampuan keuangan negara terbatas. “Ya nggak mesti ikut draf itu. Kalau ikut draf itu apa pemerintah punya uang untuk mengangkat CPNS seluruhnya,” kata Bambang Riyanto.

Dia mencontohkan, di salah satu pasal dicantumkan ada honorer K2, pegawai pemerintah non PNS, pegawai tidak tetap, tenaga harian lepas, dan lain-lain. Total jumlah seluruhnya hampir sejuta orang. “Ya mana bisa diakomodir semua makanya perlu ada pembahasan ini. Rujukannya di PP 48/2005 jo PP 43/2007 yang jelas melarang pimpinan instansi merekrut honorer dan sejenisnya,” tegasnya.

Politikus Gerindra ini menambahkan, revisi UU ASN ini hanya khusus mengakomodir honorer yang diangkat minimal per Januari 2005. Mulai dari guru, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, penyuluh, dan tenaga teknis lainnya. “Draf itu nggak pakem, bisa berubah sesuai kebutuhan. Yang jelas prioritas honorer K2 dulu,” tandasnya.

Revisi Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pembahasannya sedang berjalan bukan untuk menampung honorer bodong. Revisi ini, menurutnya, khusus untuk memberikan payung hukum pengangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS.

“Harus dirunut dulu kenapa sampai ada revisi. Itu kan karena ada 440 ribu honorer K2 yang tidak bisa diangkat CPNS lantaran ada batasan usia di UU ASN,” kata Bambang kepada JPNN, Kamis 1 Februari 2018.
Ia menjelaskan, honorer K2 itu sudah terdiri dari berbagai profesi. Mulai guru, operator, tenaga kesehatan, penyuluh, dan tenaga teknis lainnya.

Namun, untuk K2 ini ada syaratnya. Hanya terbatas pada yang bekerja minimal per Januari 2005 dan masih aktif sampai saat ini. Di luar itu bukan K2 lagi. (jpnn-ary)

Click to comment

Most Popular

To Top