Dizalimi, Buya Tempuh Jalur Hukum – Palopo Pos
Politik

Dizalimi, Buya Tempuh Jalur Hukum

* Haedar: Kami Sudah Bekerja Profesional

PALOPO— Bakal pasangan calon independen, H Buya Andi Iksan Mattotorang – Andi Togelangi Sulthani (Buya-Togelangi) merasa dizalimi oleh penyelenggara Pilkada dan diintimidasi secara tidak langsung oleh pendukung calon tertentu.

Upayanya membawakan suara 15 ribu rakyat Palopo dijegal dengan berbagai cara. Belum penetapan paslon secara resmi, dirinya sudah dinyatakan tidak lolos.

”Atas penzaliman dan intimidasi tersebut, kami menempuh jalur hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Jalur hukum yang kita tempuh adalah melapor ke Panwaslu dan akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN),” jelas Buya saat menggelar jumpa pers di lobi Hotel Platinium, Jl. Andi Mackulau, Palopo, Senin, 12 Februari 2018 kemari. Andi Togelangi dan Sultan Habibi (LO Balon Buya-Togelangi) hadir pada jumpa pers ini.

Tidak lolosnya Buya menjadi peserta Pilwlakot 2018 menimbulkan berbagai pertanyaan. Yang pertama, ketika KPU minta dukungan KTP sebanyak 15 ribu, Buya memenuhinya. Bahkan jumlah dukungan yang diserahkan lebih yakni 16 ribu.

”Tapi mengapa tidak bisa lolos. Kalau mau dibandingkan Pilwalkot lalu, empat calon independen bisa lolos. Pilwalkot sekarang hanya satu calon independen, kok tidak bisa lolos. Tidak mungkin mi dukungan ganda karena cuma satu calon independen,” terang Buya.

Kedua, saat verifikasi faktual kedua, PPS selalu perpanjangan tangan KPU tidak bekerja secara profesional. Saat pendukung Buya-Togelangi sudah kumpul untuk diverifikasi faktual, justru PPS yang terlambat datang sehingga sudah banyak pendukung yang pulang saat verifikasi berlangsung.

Anehnya lagi, verifikasi tidak dimulai karena Ketua PPS tidak hadir, walau sudah ada dua anggota PPS. Juga ada yang tidak mulai hanya karena Babinkamtibmas tidak ada.

Kemudian, PPS over dalam melaksanakan tugasnya. Harusnya PPS saat verifikasi hanya melontarkan dua pertanyaan yakni “apakah saudara mendukung pasangan calon Buya – Togelangi atau tidak”. Tapi pertanyaan PPS melampaui batas sehingga pendukung Buya merasa terintimidasi secara tidak langsung.

“PPS bertanya, apakah saudara mengenal Buya – Togelangi, jelas ada pendukung yang tidak kenal kami. Tapi kalau ditanya apakah mendukung, pasti dijawab mendukung,” terangnya.

Dan rupanya, ada juga pendukung calon tertentu yang menakut-nakuti pendukung Buya saat verifikasi. ”Difoto-lah, diancam akan dilapor-lah, dan berbagai bentuk intimidasi. Sehingga verifikasi tidak jadi,” terangnya.

Dan yang menjadi pertanyaan besar Buya adalah betulkah 7.000 pendukung Buya telah ditemui oleh PPS saat verifikasi faktual?
Dengan demikian, secara defakto maupun deyure, harusnya pasangan Buya-Togelangi dinyatakan resmi menjadi peserta Pilwalkot Palopo periode 2018-2023.

Ketua KPU Palopo, Haedar Djidar yang dikonfirmasi secara terpisah, menegaskan, pihaknya telah bekerja secara profesional dalam melaksanakan verfikasi faktual dukungan paslon independen. ”Kita merujuk ke Undang-undang Pilkada dan beberapa peraturan KPU sebagai petunjuk pelaksanaan,” jelasnya.

Kalau memang tidak puas, lanjut Haedar, sudah ada saluran yang dibuat oleh undang-undang kepada pihak yang tidak terima keputusan KPU. ”Bisa melapor ke Panwaslu, atau instansi lainnya dibenarkan undang-undang,” katanya. (ikh)

Click to comment

Most Popular

To Top