Gugatan BKM-WN Sudah Masuk Panwaslu – Palopo Pos
Politik

Gugatan BKM-WN Sudah Masuk Panwaslu

BELOPA— Pasangan calon Buhari Kahar Muzakkar – Wahyu Napeng (BKM-WN) kembali menggugat KPU Luwu terkait dugaan kecurangan pada penetapan pasangan calon peserta Pilkada Luwu 2018. Permohonan gugatan sudah masuk ke Panwaslu Luwu, Selasa 13 Februari 2018, kemarin.

Hal tersebut diungkapkan Abbas Djohan, SH, kuasa hukum BKM-WN, Selasa 13 Februari 2018, kemarin. Menurutnya, banyak dugaan kecurangan telah dilakukan KPU terhadap pasangan BKM-WN.

Yang pertama, KPU diduga kuat menghalang-halangi BKM-WN menjadi calon Bupati/wakil Bupati Luwu. Untuk dugaan ini, ada pasal khusus yang mengatur. Ini masuk ranah pidana.

Kedua, KPU Luwu tidak melaksanakan seluruhnya keputusan Panwaslu yakni menerima dan meneliti kembali berkas pendaftaran BKM-WN.

Menurutnya, KPU memang menerima kembali berkas pendaftarannya tapi tidak melakukan penelitian atau verifikasi kembali berkas calon.

Lanjutnya, pedoman penelitian berkas calon sangat jelas diatur dalam PKPU. Tidak bisa didefinisikan sesuka hati penyelenggara. Dalam PKPU itu, jelas diatur bahwa apabila dukungan calon diragukan, dilakukan verifikasi langsung ke DPP. Ini yang tidak dilakukan KPU Luwu, KPU hanya jalan-jalan ke KPU Sulsel di Makassar, lalu pulang ke Belopa dan memutuskan berkas BKM-WN tidak memenuhi syarat.

Gugatan kedua ke Panwas terkait keputusan KPU Luwu dengan nomor 7/PL.03.02-Kpt/7317/KPU-Kab/II/2018.
”Bahwa kami keberatan atas keputusan tersebut dimana KPU Luwu menilai bahwa partai PAN dan Hanura dikendarai oleh calon lain.

Padahal, secara tegas DPP PAN dan DPP HANURA sewaktu persidangan pertama di Panwas Luwu menyatkan bahwa yang diusung dua partai tersebut adalah bapak BKM-WN,” terangnya.
BKM-WN akan didampingi sejumlah kuasa hukum. Ada tiga orang. Yakni, Abbas Djohan, Rahmat Sujono, dan Wais Al Qarni.

”Disini curangnya KPU. Tidak melakukan penelitian berkas dukungan berdasarkan PKPU,” tambah Buhari dengan nada tinggi.

Politisi PAN ini juga menilai, keputusan KPU yang tidak meloloskan dirinya dinilai benar-benar tidak objektif dan tidak konsisten. Tidak objektifnya KPU Luwu terkait dengan Berita Acara Penerimaan berkas per 31 Januari 2018, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi keabsahannya. Dan ternyata KPU Luwu sama sekali tidak melakukan verifikasi sebagaimana mestinya.

Dinilai tidak konsisten, karena KPU seharusnya menverifikasi keabsahan berkas dukungan calon ke DPP partai pengusung, tapi tidak dilakukan verifikasi ke DPP.

Padahal, kata Buhari, kasus dukungan ganda pada Pilkada 2018 ini, sangat banyak terjadi di berbagai daerah yang melaksanaan Pikada di Indonesia. Dan mekanisme penyelesaikan dukungan ganda itu adalah melakukan verifikasi ke DPP parpol pengusung. Dan semua dinyatakan sah dan lolos setelah diverifikasi.

”Termasuk kasus Hanura, banyak dukungan yang diteken wakil sekjen. Dan dinyatakan lolos setelah verifikasi ke DPP. Yang mengherankan bagi saya, kenapa KPU tidak verifikasi ke DPP parpol, dan kenapa hanya sampai di Makassar saja verifikasinya,” ucap Buhari dengan nada heran.(ikh)

Click to comment

Most Popular

To Top