Panwaslu Ingatkan Sanksi Pidana dan Denda – Palopo Pos
Utama

Panwaslu Ingatkan Sanksi Pidana dan Denda

* Ancam Kedaluatan Demokrasi, Tolak dan Lawan Politik Uang

PALOPO — Panwaslu se Luwu Raya-Toraja menggelar deklarasi tolak dan lawan politik uang, kemudian politisasi SARA dalam pilkada damai 2018. Ini dianggap salah satu yang mengancam kedaulatan demokrasi. Di deklarasi yang diikuti semua stakeholder, Panwaslu mengingatkan sanksi pidana dan denda bagi yang melakukan tindakan tersebut.

Acara tersebut dihadiri paslon. Paslon nomor 1 lengkap hadir. HM Judas Amir dan Rahmat M Bandaso. Sedangkan paslon nomor 2 hanya dihadiri Budi Sada.

Untuk lebih mengkampanyekan dan massive-nya gerakan ini, dari panitia acara yang terdiri dari sejumlah pegawai Panawaslu Palopo membagi-bagikan kaos berwarna hitam yang di bagian depan bertuliskan “Pilkada Keren Tanpa Politik Uang dan Politisasi SARA”. Baju inipun langsung dikenakan yang hadir di acara tersebut. Jadinya, seluruh ruangan SCC menjadi dominan hitam.

Sebagai pembuka acara, Ketua Panwaslu Kota Palopo, Syafruddin Djalal mengatakan dalam sambutannya, kalau politik uang adalah ancaman serius bagi kedaulatan demokrasi. Ancaman pidana dan dendanya jelas. Diatur dalam UU Pilkada dalam Pasal 187 poin A hingga D dalam UU Nomor 10 Tahun 2016.

Dalam pasal tersebut disebut bahwa orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Selain hukuman badan, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

“Jadi mari mulai dari diri sendiri lalu berangkat ke orang sekeliling untuk tolak dan lawan politik uang,” kata Syafruddin, Rabu 14 Februari 2018, di Gedung Saodenrae Convention Center (SCC).

Ditambahkan Syafruddin, selain politik uang juga ada politisasi SARA. Hukuman penjara 1 sampai 5 tahun bagi yang terbukti melakukan. “Jadi acara ini bukan hanya semata deklarasi saja, tetapi ada tindakan nyata dari Kita semua,” tandasnya.

Pembacaan deklarasi tersebut dilakukan anggota Panwaslu Kota Palopo, Siti Aisyah yang diikuti seluruh pasangan calon, Kapolres Palopo, Dandim 1403 SWG, Ketua DPRD Palopo, Komisioner KPU Palopo, segenap lurah di Kota Palopo, Panwascam, PPL, dan pengurus parpol pendukung masing-masing calon.

Adapun isi dari deklarasi tersebut terdiri dari lima poin. Pertama, mengawal pilkada 2018 dari politik uang dan politisasi sara karena merupakan ancaman besar demokrasi dan kedaulatan rakyat. Kedua, tidak menggunakan politik uang dan sara sebagai cara mempengaruhi pilihan pemilih karena mencederai integritas penyelenggara pilkada.

Ketiga, mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan visi, misi, dan program kerja bukan karena politik uang dan sara. Keempat, mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan sara yang dilakukan pengawas pemilu. Kelima, tidak akan melakukan intimidasi, ujaran kebencian, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan sara.

Kegiatan deklarasi yang dilakukan Panwaslu, juga digelar di Luwu yang mau pilkada serentak bersamaan dengan pilgub. Kemudian Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, dan Toraja. Panwaslu di daerah ini hanya fokus di pilgub Sulsel. (idr/ary)

Click to comment

Most Popular

To Top