PDGI Minta Daerah Data Tukang Gigi – Palopo Pos
Kesehatan

PDGI Minta Daerah Data Tukang Gigi

PALOPO — Mengantisipasi maraknya praktik ilegal tukang gigi, Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB-PDI) mengeluarkan surat edaran (SE) ke PDGI wilayah dan cabang. SE berisikan pendataan praktik ilegal yang bergerak di bidang gigi. Jadi, PDDI wilayah sampai cabang diminta turun mendata tukang gigi.

”Ini sekali lagi dalam rangka mengantisipasi maraknya oknum masyarakat yang melakukan praktek ilegal (yang bukan kompetensinya) dengan menggunakan alat, obat, dan bahan kedokteran gigi yang akibatnya masyarakat luas yang dirugikan,” ujar Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Dr R.M. Sri Hananto Seno, drg, Sp.BM, MM, seperti yang dituangkan dalam suratnya dan ditembuskan pula ke redaksi Palopo Pos, kemarin.

Ia meminta kepada pengurus wilayah PDGI dan pengurus cabang PDGI, termasuk Kota Palopo untuk turun mendata mengenai praktik ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum. Karena, kata dia, banyak masyarakat yang belum paham.

Untuk itu, imbuhnya, PDGI diminta untuk mendata tukang gigi dari lulusan SMA, mahasiswa, perawat ataupun perawat gigi yang telah melewati batas kewenangannya. ”Masyarakat banyak yang kurang paham. Dari pendataan ini bisa ditarik kesimpulan metode apa yang harus dilakukan guna menjaga masyarakat dari praktik ilegal tersebut,” paparnya.

Kata dia, PDGI sangat berkepentingan melindungi masyarakat dari oknum-oknum tersebut, hanya semata-mata untuk pasient safety. ”Sekali lagi kami minta PDGI di daerah supaya proaktif mendata tukang gigi yang lulusan SMA,” imbuhnya, serius.

Ketum PDGI Indonesia mengingatkan ancaman pidana bagi oknum-oknum yang melakukan praktik ilegal. Merujuk pada pasal 73 ayat 2 jo pasal 78 UU Nomor 29 tahun 2004 tentyang praktik kedokteran. Di pasal 73 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangklutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan atau surat izin praktik”.

Selain ada larangan, ia juga menyebut ancaman pidana. Ini diatur di pasal 78. Bunyinya. ”…setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp150 juta”.

DR Simon Liling, SH, MH, penasehat PDGI Cabang Kota Palopo, membenarkan surat yang masuk dari PB-PDGI. Di surat tersebut, PDGI di daerah diminta turun mendata tukang gigi yang melakukan praktik di Kota Palopo. ”Kita akan turun mendata. Ini sesuai arahan PDGI Pusat ke daerah,” ucap DR Simon Liling, kepada Palopo Pos, kemarin. (ary)

Click to comment

Most Popular

To Top