Gaji Bupati/Walikota Bakal Tembus Rp73,2 Juta/Bulan – Palopo Pos
Utama

Gaji Bupati/Walikota Bakal Tembus Rp73,2 Juta/Bulan

* Jika RPP Tentang Gaji Disahkan

PALOPO — Pemerintah tengah merampungkan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang gaji. Dalam RPP yang sudah beredar luas tersebut, struktur penggajian ASN dan pejabat Negara dan lainnya berubah. Bahkan, penghasilan bupati/walikota bisa mencapai Rp73, 2 juta per bulan.

Dari data RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS yang diperoleh, untuk bupati/walikota, indeks penghasilan pejabat negaranya mencapai 12.698 poin. Dengan indeks tersebut, maka penghasilan Bupati/Walikota per bulan mencapai Rp73.273.204.060.

Sedangkan Wakil Bupati/Walikota menerima penghasilan Rp69.718.152 per bulan dengan indeks penghasilan 12.094 poin.
Gaji Wakil Bupati/Wakil Walikota sama nilainya dengan Ketua DPRD kabupaten/kota, dan Wakil Ketua DPRD Provinsi yang tertera di materi RPP.

Sedangkan gaji Wakil Ketua DPRD Kabupaten/kota dan Anggota DPRD Provinsi dengan indeks 11.518, ditemukan angka Rp66.308.240. Indeks gaji Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebesar 10.969 poin, ditemukan angka Rp63.236.419.
Di RPP tentang gaji, presiden dan pejabat negara lainnya ikut merasakan dampak kenaikan. Penghasilan Presiden bisa mencapai Rp553,4 juta per bulan. Untuk Presiden, indeks penghasilan pejabat negaranya mencapai 96.000.

Dengan indeks tersebut, maka penghasilan Presiden per bulan mencapai Rp 553,4 juta. Sedangkan Wakil Presiden menerima penghasilan Rp368,9 juta per bulan dengan indeks penghasilan 64.000.

Sementara tertinggi selanjutnya adalah penghasilan menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Polri, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua KPK, Ketua BPK, Ketua MA dan Ketua MK dengan indeks penghasilan 16.000, maka penghasilan yang didapatkan sebesar Rp92,2 juta per bulan.

Untuk Wakil Ketua MPR, DPR, DPD, KPK, BPK, MA dan MK masing-masing memilik indeks penghasilan 15.333 dan menerima penghasilan per bulan Rp88,3 juta. Sedangkan untuk Wakil Menteri, Wakil Kepala Polri, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota BPK, dan Hakim Agung MA per bulan diasumsikan mendapatkan penghasilan Rp80,7 juta.

Dengan aturan tersebut, ada larangan bagi PNS atau ASN untuk menerima penghasilan dari sumber lain. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 RPP tentang Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas PNS.

“Dengan diberlakukannya peraturan pemerintah ini, PNS dilarang menerima penghasilan lain dan/atau honorarium apa pun yang dananya bersumber dari APBN/APBD, BUMN/BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau lembaga internasional,” tulis Pasal 33 Ayat (1).

Apabila PNS menerima penghasilan lain atau honorarium yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka PNS tersebut harus mengembalikan penghasilan lain atau honorarium yang telah diterima tersebut ke kas negara.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur menyatakan penyusunan peraturan pemerintah (PP) terkait struktur gaji pegawai negeri sipil (PNS) sudah selesai.

Kini payung hukum tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Itu sudah final, tinggal diajukan PP-nya ke Presiden,” ujar Menteri Asman, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pekan lalu.
Menurut Asman, dalam PP ini tidak membahas soal kenaikan gaji PNS. “Di RPP itu ada soal kenaikan gaji PNS? Belum ada?,” ucap dia.

Dia menyatakan, skema penggajian ditentukan melalui indeks penghasilan. Indeks penghasilan itu terdiri dari indeks gaji, presentase tunjangan kinerja dari gaji dan indeks kemahalan daerah.

Dengan adanya skema pengganjian baru ini, penghasilan sejumlah pejabat negara hingga kepala daerah pun mengalami kenaikan.

Kata dia, dokumen RPP tersebut menjabarkan asumsi penghasilan sejumlah pejabat negara, dari mulai anggota DPR hingga ke level Presiden.
Berapa gaji presiden hingga bupati/walikota saat ini? Pemerintah tidak pernah merilis angka pasti. Namun, melihat daftar gaji pejabat Indonesia periode 2014-2019, jumlahnya sangat jauh dari angka Rp73,2 juta per bulan.

Mengacu pada Keputusan Presiden No.68 tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu, gaji pokok bupati/walikota sebesar Rp2.100.000, tunjangan jabatan Rp3.780.000. Secara keseluruhan, setiap bulan para bupati dan walikota hanya menerima gaji sebesar Rp5,88 juta.

Untuk Wakil Bupati dan Wakil Walikota, hanya menerima gaji pokok sebesar Rp1,8 juta dengan tunjangan per bulan sebesar Rp3,24 juta. Jika ditotal, setiap bulan wakil Bupati dan Wakil WaliKota hanya menerima Rp5,04 juta.
Orang lokal

Akademisi asal Unanda, Abd Rahman Nur, SH, MH, menyatakan,
wajar jika bupati/walikota dan DPRD memiliki indeks penghasilan seperti itu. “Masuk akal juga kalau naik,” ujarnya, kepada Palopo Pos, malam tadi.

Menurut dia, kenaikan harus sesuai dengan kinerja bupati/walikota dan anggota DPRD. Hanya saja, lanjut dia, masih banyak anggota DPRD yang kinerjanya perlu dipertanyakan, apalagi situasi ekonomi masyarakat yang masih memprihatinkan. (jpnn-ary)

Click to comment

Most Popular

To Top