Pelayanan Dasar Pemerintah Belum Maksimal – Palopo Pos
Metro

Pelayanan Dasar Pemerintah Belum Maksimal

-DPRD Paripurnakan Hasil Reses

PALOPO — Setelah melakukan penyerapan aspirasi ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing (Reses), anggota DPRD Palopo rapat paripurna, Senin 12 Maret 2018. Selama reses masalah infrastruktur jalan, jembatan hingga pelayanan dasar pemerintah yang belum maksimal dikeluhkan.

Rapat paripurna itu dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Palopo, Harisal A Latif dan Wakil Ketua I, Hj Hasriani yang dihadiri semua unsur fraksi di DPRD Palopo, di ruang rapat paripurna kantor DPRD Kota Palopo.

Dalam rapat itu pula masing perwakilan dapil membacakan laporan hasil reses masa sidang pertama 2018. Adapun laporan itu dibacakan Abdul Jawad dari dapil I, Herman Wahidin dari dapil II, dan Asrianti dari Dapil III.

Pada rapat paripurna itu, anggota DPRD menyampaikan masukan kepada eksekutif (Wali Kota), terkait masukan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil) masing-masing, untuk dapat diakomodir dalam pembiayaan pembangunan kemasyarakatan, utamanya terkait pembangunan fisik, jalan dan jembatan ke kantong-kantong produksi yang dibutuhkan masyarakat.

Ketua DPRD Kota Palopo, Harisal A. Latief mengatakan, berdasarkan hasil laporan masing-masing dapil, diketahui bahwa masih banyak isu-isu pembangunan hingga kesejahteraan yang didapat pihaknya selama masa reses berlangsung. Menurutnya, hal itu harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

“Salah satu tujuan reses yakni untuk menyerap aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Kegiatan itu sendiri bersifat terbuka yang dilakukan perorangan oleh anggota dewan,” katanya.

Aspirasi masyarakat tersebut, ujarnya, telah disampaikan dalam forum rapat paripurna. Sehingga bakal menjadi dokumen resmi lembaga DPRD untuk dapat direalisasikan.

“Tindaklanjutnya minimal bisa masuk dalam program-program Pemkot Palopo 2019 mendatang,” imbuhnya.

Politisi Golkar ini menuturkan, adapun tujuan reses yakni untuk mencari informasi dan saran langsung dari masyarakat di daerah pemilihan dalam upaya percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Serta menginformasikan seluruh kegiatan pemerintahan maupun yang akan dilakukan DPRD Palopo ke depan.

“Apakah kebijakan-kebijakan yang kami sampaikan itu sudah mencapai target sesuai keinginan masyarakat atau belum. Sekaligus upaya untuk mengevaluasi kembali berbagai program atau kegiatan yang dirasa kurang berdampak kepada masyarakat,” cetusnya.

Sasaran reses sendiri, kata dia, untuk memperoleh data langsung tentang keperluan masyarakat. Kemudian data itu akan dijadikan pokok-pokok pikiran di lembaga DPRD agar masuk dalam rencana kerja pada masa berikutnya. “Banyak sekali hal yang kami dapat dalam reses, antara lain terjadinya interaksi antara masyarakat dengan DPRD,” tukasnya.

Terkait isu-isu yang diperoleh selama masa reses cukup banyak, salah satu isu klasik yaitu masalah infrastruktur jalan, jembatan hingga pelayanan dasar pemerintah yang belum maksimal.

“Demikian pula terhadap masalah pendidikan, mulai dari bangunan gedung belajar SD sampai SMA yang memerlukan perhatian sampai dengan belum meratanya penyebaran tenaga guru. Sejumlah hal itu merupakan dinamika yang masih dihadapi masyarakat,” sebutnya.
Dirinya menegaskan, laporan hasil reses anggota DPRD yang telah disampaikan masing-masing dapil hendaknya menjadi catatan oleh pihak eksekutif.
“Saya berharap catatan itu bisa ditindaklanjuti oleh SKPD masing-masing, sebab aspirasi itu datang langsung dari masyarakat. Tentu tidak semua bisa direalisasikan, paling tidak pemerintah harus mempertimbangkan aspirasi tersebut berdasarkan skala prioritasnya masing-masing,” tandasnya.(rul/rhm)

Click to comment

Most Popular

To Top