Bidan Yarni Dilarang Praktek – Palopo Pos
Luwu

Bidan Yarni Dilarang Praktek

*Inspektorat Segera Periksa Pelatihan MU IBI

BELOPA — Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pameo klasik ini mengenai seorang Bidan D.IV Yarni S.Tr Keb, asal Puskesmas Noling yang memperjuangkan dirinya untuk mendapat surat ijin praktek bidan (SIPB), dengan mengadu di komisi I DPRD Luwu, pada Rabu 4 April kemarin harus menerima kenyataan.

Betapa tidak, dirinya dilarang melakukan praktek pelayanan kesehatan kebidanan ditempat ia bertugas.

Dalam rapat dengar pendapat (hearing) di Komisi I DPRD Kabupaten Luwu, dipimpin Yani Mulake dan Kasruddin, untuk membahas keluhan bidan Yarni yang mengeluhkan adanya persyaratan pelatihan Midwefy Update (MU), sebagai syarat untuk mendapatkan perpanjangan SIPB, malah mendapat ultimatum dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu dr Suharkimin Sumar M.Kes, agar bidan tersebut tidak lagi melakukan praktek di pelayanankesehatan termasuk milik pemerintah.

“Karena Bidan Yarni gagal memperpanjang SIPB lantaran tidak mengikuti pelatihan MU, maka yang bersangkutan tidak dibolehkan melakukan aktivitas praktek kebidanan bauk secara pribadi maupun ditempat ia bertugas, ” ungkap Suharkimin, seraya mengatakan untuk dapat kembali praktek, Bidan Yarni harus mengikuti pelatihan MU sebagai syarat untuk mendapatkan SIPB.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Luwu, Yani Mulake, dan Kasruddin mengatakan, pihaknya menyayangkan, jika peningkatan SDM bidan Yarni yang nota bene hanya bekerja di instansi pemerintah, malah dibebankan secara pribadi oleh IBI Kabupaten Luwu yang melaksanakan pelatihan MU.

“Bidan Yarni inikan tugas di Puskesmas yang notabene instansi pemerintah, dan tidak membuka praktek bidan swasta, seharusnya Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu bersama IBI tempat organisasi Yarni bernaung bisa memfasilitasi dan memberikan kemudahan, tetapi nyatanya tetap harus ikut dan membayar Rp 1,7 juta. Seharusnya ia bisa dibiayaioleh negara, ” kata Yani Mulake.

Terkait soal adanya indikasi dugaan pungutan liar (Pungli) pada pelatihan MU yang dilaksanakan IBI Kabupaten Luwu pihak inspektorat Kabupaten Luwu meminta waktu untuk melakukan pemeriksaan atas kegiatan yang bernilai Rp 1,7 juta yang sudah dilaksankan beberapa gelombang tersebut, yang melibatkan ratuan bidan se-Kabupaten Luwu.

“Saat ini kami sedang memeriksa ibu Yarni selaku ASM. Kita juga tentunya akan memeriksa laporan soal pelatihan MU yang dimaksud Yarni. Sekali lagi kami minta waktu untuk memeriksa apakah pelatihan ini memnuhi kelayakan dengan biaya sebesar Rp 1,7 juta, termasuk dari sisi tempat, biaya dan waktu yang digunakan.

Kami akan memeriksa pengurus IBI Kabupaten Luwu selaku panitia pelaksana pelatihan MU, ” kata Arifin salah seorang Irban Inspektorat yang hadir dalam acara hearing di ruang komisi I DPRD Luwu.

Untuk diketahui, Yarni salah seorang bidan di Kabupaten Luwu, pekan lalu mendatangi ruang fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Luwu. Dirinya kecewa karena sebagai pegawai negeri Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu yang berprofesi sebagai bidan, dirinya terkesan ‘dipaksa’ untuk mengikuti pelatihan Midwefy Update (MU) yang dilaksanakan IBI Kabupaten Luwu, dengan biaya sebesar Rp 1,7 juta, sebelum mendapatkan sertifikat SIPB.

Yarni mengatakan, dirinya bukan tidak mau mengikuti pelatihan MU yang dilaksanakan oleh IBI Kabupaten Luwu, tetapi menurutnya, pelatihan MU tersebut tidak berlaku bagi dirinya yang saat ini sebagai Bidan D.lV Kabupaten Luwu yang sudah memiliki STRB yang diberikan oleh Majelis Tinggi Kesehatan Propinsi (MTKP) Sulawesi Selatan, setelah sebelumnya dirinya mengusulkan ke MTKP berdasarkan Surat dari Kementerian Sumber Daya Manusia Kesehatan No.TU.05.01/V.1/0356/2016.

“Yang saya tidak bisa terima pak, terkesan pelatihan dengan biaya sebesar Rp 1,7 juta dipaksakan tanpa ada aturan yang diperlihatkan kepada saya. Bagi saya ini adalah bentuk penyimpangan dari pihak pelaksana dalam hal ini Organisasi Profesi IBI Kabupaten Luwu, ” kata Yarni. (and/him)

Click to comment

Most Popular

To Top