Komisi III: Ini Tanggung Jawab PT Vale – Palopo Pos
Luwu Timur

Komisi III: Ini Tanggung Jawab PT Vale

-Soal Jalan di Pancuran Desa Karebbe Terancam Longsor

MALILI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur melalui Komisi III mendesak perusahaan tambang nikel milik PT Vale Indonesia melakukan perbaikan di Sungai Karebbe, Desa Karebbe, Kecamatan Malili.

Desakan itu dilakukan karena akses jalan dari arah Malili menuju Sorowako tepatnya di Pancuran Desa Karebbe terancam longsor, akibat terkikisnya tanah akibat derasnya air Sungai Larona ke Sungai Karebbe Malili.

Ketua Komisi III DPRD Luwu Timur, Herdinang mengatakan, pihak Komisi III baru-baru ini telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Vale, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Lingkungan Hidup.

RDP itu dilakukan, kata legislator Partai Demokrat, menindaklanjuti informasi masyarakat dan hasil peninjauan lapangan yang dilakukan oleh rekan-rekan Komisi III DPRD Luwu Timur pada Jumat, 30 Maret 2018 lalu.

“Abrasi di Sungai Karebbe akibat dari pada tidak menentunya derasan air sungai Larona karena adanya DAM Karebbe sehingga mengakibatkan pengikisan di Pancuran dan perkampungan Simata di Desa Karebbe,” ungkap Herdinang, Rabu 4 April 2018.

Ia pun mendesak PT Vale agar melakukan perbaikan di Sungai Karebbe berdasarkan Rencana Tanggap Darurat (RTD) PT Vale itu sendiri.

“Setelah RTD dibuka ternyata seluruh kerusakan yang terjadi di areal sungai itu pasca dibangunnya DAM tanggung jawab Vale,” ungkapnya.

Oleh karena itu, tambah Herdinang, PT Vale wajib melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap segala kerusakan yang ditimbulkan dengan adanya aktivitas air yang ada di wilayah itu.

“Tidak ada alasan, apa lagi desainnya sudah ada. PT Vale harus bertanggung jawab,” ungkapnya.
Selain di Pancuran, kata Herdinang, 17 rumah warga di perkampungan Simata juga terancam jatuh ke sungai jika PT Vale tidak segera melakukan pembenahan.

“Sangat parah di sana (Sungai Karebbe), pihak dari PT Vale juga hadir saat rapat itu,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Luwu Timur, Muh Sabur menambahkan, berdasarkan dokumen RTD dengan pernyataan yang ditandatangani langsung oleh Nico Kanter (President PT Vale) Juli 2017 lalu.

“Kalau berdasarkan dokumen PT Vale bertanggung jawab,” ungkapnya.

Dalam pernyataan itu, kata Sabur, sangat dijelaskan agar memberikan rasa nyaman kepada warga masyakat dan bertanggung jawab sampai hulu dan hilir.

“Dokumen sangat jelas sekali kalau PT Vale bertanggung jawab dari hulu sampai hilir,” ungkapnya.(krm/rhm)

Click to comment

Most Popular

To Top