Hadiri Kampanye, Kades Parekaju Diadili – Palopo Pos
Kriminal

Hadiri Kampanye, Kades Parekaju Diadili

PALOPO — Sidang perdana kasus pelanggaran pilkada kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Palopo, Kamis, 12 April 2018 kemarin. Kali ini, terjadi di Kabupaten Luwu, tepatnya di Jalan Tumale, Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang.

Seorang Kepala Desa (Kades) Parekaju, Kecamatan Ponrang bernama Karim (60), yang ditengarai ikut serta dalam pertemuan atau silaturahmi salah satu calon gubernur nomor urut 3 yaitu Prof Nurdin Abdullah. Pertemuan itu dilakukan disalah satu rumah warga.

Surat dakwaan dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Luwu, Ardiansyah dihadapan majelis hakim yang diketuai oleh Arief Winarso SH, didampingi Erwino M Amahorseja SH dan Heri Kusmanto SH, berlangsung di ruang sidang utama Kusuma Atmadja, sekira pukul 14.00 Wita.

Dijelaskan jaksa, bahwa terdakwa yang merupakan Kepala Desa Parekaju telah melanggar aturan pilkada yaitu netralitas ASN. Dimana terdakwa menghadiri acara silaturahmi atau kampanye dialogis salah satu pasangan calon (paslon) Gubernur Sulsel nomor urut 3. Walaupun saat itu terdakwa tidak diundang secara khusus oleh tim dari calon.

Akan tetapi, terdakwa dipanggil datang karena ada salah satu keluarganya menelpon bahwa salah satu calon gubernur akan melakukan silaturahmi di Jalan Tumale, Lingkungan Idaman, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang. Sehingga terdakwa datang mengadiri acara silaturahmi tersebut.

Saat berada dilokasi, terdakwa terlihat menggunakan atribut Kepala Desa dengan menggunakan topi yang bertuliskan Kepala Desa Parekaju. Selain itu, terdakwa juga duduk dekat dengan calon gubernur saat tengah melakukan orasi tentang visi misinya kepada warga setempat. Walaupun sebesarnya terdakwa selama acara berlangsung hanya duduk saja mendengarkan apa yang disampaikan oleh calon gubernur tersebut.

Lanjut jaksa, bahwa dengan kehadiran Kepala Desa tersebut merupakan perbuatan yang dapat memberikan keuntungan ataupun kerugian kepada calon gubernur.

Perbuatan terdakwa dikekankan dalam pasal 188 junto pasl 71 ayat 1 UU nomor 10 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2015. Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2014, tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi UU.

Usai pembacaan dakwaan sidang dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari beberapa saksi yang dihadirkan. Diantaranya saksi dari Panwascam bernama Basnawir, ada dua warga yaitu Rustam dan Bambang, serta satu orang dari KPU bernama Andi Aksa. Hadir pula dua Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa.

Dari keterangan Rustam, mengatakan memang terdakwa hadir dalam acara tersebut namun tidak diundang. Beliau hadir karena mengetahui bahwa akan ada calon gubernur yang akan datang bersilaturahmi. “Saya memang tau kalau terdakwa kepala desa,” ujarnya.

Lanjutnya, selama Prof Nurdin berbicara kepala desa memang duduk didepan dekat dengan dirinya dan dekat dengan Prof. Akan tetapi terdakwa memang tidak berbicara dan hanya mendengarkan saja selama silaturahmi itu hingga selasai. (udy/him)

Click to comment

Most Popular

To Top