Korupsi DD Mekarsari Dilimpahkan ke Kejari – Palopo Pos
Luwu Utara

Korupsi DD Mekarsari Dilimpahkan ke Kejari

MASAMBA — Proses pemberkasan kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) Mekarsari Jaya Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara telah rampung.

Unit tipikor Polres Luwu Utara bersama tim penyidik sudah melimpahkan berkasnya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu Utara pada Rabu, 11 April 2018.

Unit Tipikor Polres Luwu Utara telah menyerahkan tahap I berkas kasus tindak pidana korupsi Desa Mekarsari Jaya Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, di Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu Utara.

Kapolres Luwu Utara, AKBP Boy FS Samola melalui Kasat Reskrim Iptu H Samsul Rijal mengatakan, proses penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) Mekarsari Jaya Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara dan penyidikannya sudah dituntaskan termasuk pemberkasannya sehingga diserahkan di Kejari Luwu Utara.

Penyerahan berkas perkara nomor, Pol. B10/19/IV/2018 pada tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 11.00. Wita dengan tersangka Kepala Desa Mekarsari Jaya, Hasfendi bin Mappatang.

Kanit Tipikor Polres Luwu Utara, IPDA Abdul Latief bersama unitnya telah melakukan lidik dan sidik, menjelaskan pada tanggal 11 Juli 2017, Kades Mekarsari Jaya, Haafendi bin Mappatang bersama Bambang Kartono melakukan penarikan anggaran APBN 2017 (pencairan tahap 1) di Bank Sulselbar Cabang Masamba sebesar Rp466.470.000,- untuk anggaran biaya pembangunan fisik pada enam item pekerjaan namun anggaran yang digunakan sebesar Rp15.000.000.

”Dengan rincian sebagai berikut Rp10.000.000 untuk dipakai membayar konsultan perencanaan dan Rp5.000.000 untuk pembayaran mobilisasi alat, dan sisa anggaran tersebut dipakai untuk kepentingan pribadinya,” jelas IPDA Abdul Latief kemarin.

Abdul Latief menambahkan, Kades Mekarsari Jaya, Hasfensdi telah menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan perekonomian negara terkait Dana Desa Mekarsari Jaya Tahun Anggaran 2017, lalu sebagaimana yang dimaksud rumusan pasal 2 subs pasal 3 Undang-undang RI Nomor 20 tahun. 2001. Atas perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (mah/rhm)

Click to comment

Most Popular

To Top