Cabut Moratorium DOB Lewat Cara Politis – Palopo Pos
Utama

Cabut Moratorium DOB Lewat Cara Politis

Prev1 of 3
Use your ← → (arrow) keys to browse

* Kampanye Pilgub Nudin Halid

MASAMBA — Calon Gubernur Sulsel, HM Nurdin Halid kembali menyakinkan masyarakat Tanah Luwu akan programnya untuk memekarkan Luwu Raya menjadi provinsi jika terpilih menjadi Gubernur Sulsel.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Calon Gubernur Nurdin Halid saat kampanye dialogis di Lapangan Subiantoro Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, Jumat 13 April 2018.

Menurutnya, sebagai orang yang masih mempunyai keturunan Luwu, pastinya akan berjuang mewujudkannya.

“Saya ini masih wija to Luwu. Nenek saya adalah orang Malangke asli. Sehingga keinginan masyarakat Luwu Raya ini, harus diperjuangkan. Apalagi kalau saya terpilih jadi Gubernur,” ucapnya.

Saat salah seorang bertanya terkait moratorium tentang tidak adanya pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), pasti akan menjadi penghalang untuk mewujudkannya. NH menjawab bahwa dirinya sebagai tokoh nasional akan memperjuangkan itu.

“Saya ini punya kedekatan dengan pemerintahan (Jokowi) hari ini. Tentunya secara politis punya akses kesana untuk mengkomunikasikan,” ungkapnya.

“Kita perjuangkan, cabut itu moratorium DOB dengan pendekatan politik kekuasaan,” tambahnya, diikuti sorak tepuk tangan seribuan massa yang hadir.

Selain pembentukan Provinsi Luwu Raya, NH juga mengungkapkan program unggulan pasangan NH-Aziz seperti Pendidikan, Kesehatan dan Pertanian.

Guru Honorer

Usai Paparkan Programnya NH yang didampingi partai pengusung Salah seorang guru honorer asal Luwu Utara adukan nasib kepada Pasangan Calon Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Halid dan Azis Qahar (NH-Azis) saat kampanye dialogis di Lapangan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, Jumat 13 April 18.

“Jika bapak terpilih jadi Gubernur, apakah bapak bersedia memperjuangkan nasib kami sebagai honorer,” ucap seorang perempuan yang mengaku guru honorer di hadapan Nurdin Halid (NH).

Sebagai calon gubernur Nurdin Halid langsung merespon dan mengumumkan jika persoalan Honorer ini menjadi salah satu prioritas mereka ketika terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.

Namun memang lanjut NH, kewenangan mengangkat Honorer menjadi PNS bukanlah kewenangan provinsi namun kewenangan pusat. Akan tetapi dirinya akan memperjuangkan hak Honorer kepada pemerintah pusat untuk diangkat sebagai PNS.

“Kasihan memang kalau hanya digaji Rp250 ribu. Kalau kami terpilih, In sha Allah pendapatan honorer akan ditingkatkan sesuai standar atau diatas Rp1 juta,” terang calon gubernur nomor urut satu.

Prev1 of 3
Use your ← → (arrow) keys to browse

Click to comment

Most Popular

To Top