Tak Masuk di 9 Program Dinas Pertanahan – Palopo Pos
Metro

Tak Masuk di 9 Program Dinas Pertanahan

* Anggota Banggar Sebut Rp1 M Pembebasan Lahan Sirkuit

PALOPO — Anggaran pembebasan lahan sirkuit yang disebutkan Rp1 miliar oleh anggota Banggar DPRD, setelah ditelusuri tak masuk di sembilan program dinas Pertanahan Kota Palopo. Mungkin memang belum dianggarkan. Tapi, kalau desainnya sudah ada. Dibikin oleh dinas PUPR.

Kabag Pemerintahan Kota Palopo, Musakir, yang dihubungi Palopo Pos, Rabu, lalu, mengaku belum pernah membahas soal keberadaan tim pembebasan lahan. “Saya juga belum tahu itu ndik,” katanya.

Biasanya kalau berhubungan dengan pembebasan tanah diserahkan ke dinas terkait. Di Palopo ini, sudah ada OPD yang mengurusi soal pengadaan tanah untuk pemerintah. Namanya, dinas Pertanahan. “Coba kita hubungi dinas pertanahan ndik,” pintanya via WhatsApp.

Ke dinas Pertanahan Kota Palopo kurang lebih sama. Mereka juga belum dapat info kalau ada anggaran Rp1 miliar untuk pembebasan lahan sirkuit. Di program prioritas dinas pertanahan tahun ini, ada sembilan jenis program/kegiatan. Di situ, belum ada anggaran pembebasan tanah sirkuit.

“Dalam program kerja kami di sini belum ada anggaran tentang pembebasan lahan sirkuit,” ujar Kepala Dinas Pertanahan Kota Palopo, Hasanuddin, kepada Palopo Pos.
Ditambahkannya, pembebasan lahan sebenarnya tergantung dari lokasi yang akan ditempati.

Jika memang itu tanah milik pemerintah tentu anggaran untuk pembebasan lahan tidak perlu ada. ”Kecuali jika itu tanah milik swasta dan akan dibeli tentu baru dilakukan pembebasan lahan,” paparnya.

Adapun 9 program dinas pertanahan di 2018. Yaitu, pengadaan tanah untuk lokasi perluasan RSUD Rampoang di Kelurahan Rampoang, pengadaan tanah untuk pembangunan gedung industri/sagu technopark di Kelurahan Salubattang, pengadaan tanah untuk pembangunan aula kantor Lurah Purangi, pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Memed tembus SMAN 5 Palopo di Takkalala.

Selanjutnya, pengadaan tanah untuk pembangunan jalan di Kelurahan Batu Walenrang, pengadaan tanah untuk revitalisasi kawasan istana datu Luwu di Kelurahan Amassangan, pengadaan tanah untuk pembangunan taman kota di Sampoddo, pengadaan tanah untuk perluasan kawasan Masjid Agung untuk pembangunan RTH dan fasilitas umum di Batupasi, dan pengadaan tanah untuk pembangunan pasar Minjana. ”Ini semua akan dilakukan di 2018.

Anggaran yang disiapkan Rp12 miliar lebih,” sebut Hasanuddin.
Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas PUPR Kota Palopo, Hamsyari, mengatakan terkait dengan pembangunan sirkuit hingga saat ini belum dianggarkan. Hanya saja, pihaknya baru sebatas membuat desainnya saja.

“Anggaran untuk pembangunan sirkuit belum ada tahun ini. Itu masih perlu banyak kajian yang dilakukan mulai dari pembebasan lahan jika memang itu bukan tanah pemerintah, hingga pengurusan amdalnya,” terangnya, Kamis 12 April 2018, lalu.

Terkait dengan anggarannya tentu sangat besar jika ingin membangun sirkuit. Tetapi kepastian anggarannya juga belum diketahui apakah dari anggaran pusat atau anggaran daerah. “Yang jelas saat ini kami baru sekadar membuat desainnya,” tandas Hamsyari tanpa merinci seperti apa desain yang mereka buat.

Seperti diberitakan sebelumnya,
Budiman ST, anggota Banggar DPRD Palopo, menyebutkan bahwa DPRD sudah anggarkan Rp1 miliar untuk pembebasan lahan sirkuit. Lokasinya di Kelurahan Rampoang atau To’Bulung. “Sudah dianggark\an di APBD itu,” tegas legislator asal PPP. (udy/ary)

Click to comment

Most Popular

To Top