Kemdagri Sebut Mutasi Petahana Sah – Palopo Pos
Utama

Kemdagri Sebut Mutasi Petahana Sah

Prev1 of 5
Use your ← → (arrow) keys to browse

*Panwaslu Konsisten Itu Pelanggaran

PALOPO — Kisruh kasus mutasi yang dilakukan petahana HM Judas Amir beberapa hari ini sempat ‘panas’ mulai mereda dan menemui titik terang. Keputusan Kemendagri menyatakan pengisian jabatan kosong yang dilakukan HM Judas tidak perlu izin Mendagri.

Dirjen Otoda Sumarsono yang bertandatangan dalam surat berlambang burung garuda dengan nomor 820/J6.J6/OTDA yang dikeluarkan 18 April 2018, menyatakan, kalau apa yang dilakukan petahana HM Judas Amir dalam hal terjadi kekosongan pejabat di lingkup pemerintahan Kota Palopo, yang disebabkan karena terdapat pegawai yang pensiun, mengundurkan diri, dan alasan lain. Maka penunjukkan pelaksana tugas (Plt) tidak harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian penunjukan Plt oleh wali kota tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Surat tersebut mengharapkan Pjs Gubernur Sulsel menyampaikan hal ini kepada Panwaslu Kota Palopo dan melaporkan pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri.

“Memang wali kota harus dapat izin dari Mendagri dalam melakukan mutasi. Tetapi, itu berlaku untuk jabatan strutural dan fungsional. Dan yang terjadi di Palopo karena yang dimutasi kepala sekolah, guru, plt tidak termasuk harus izin. Jadi apa kata wali kota betul tidak perlu izin.Dengan demikian tidak ada pelanggaran yang dilakukan wali kota,” sebut Dirjen Otoda Sumarsono di Makassar, Rabu 18 April 2018.

Menanggapi surat Dirjen Otoda Kemdagri, Panwaslu Kota Palopo masih bersikukuh dengan rekomendasi yang dikeluarkan, terkait pelanggaran yang dilakukan calon wali kota Palopo, HM Judas Amir.

Meskipun, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Otoda menegaskan, Judas Amir tak melanggar dalam hal mutasi alias penggantian pejabat.

Ketua Panwaslu Kota Palopo, Syafruddin Djalal mengatakan, surat yang dikeluarkan Mendagri itu, hanya sebuah pendapat. Bukan produk hukum.

“Andai kata surat edaran, saya ikuti. Tapi ini surat biasa, bukan pendapat hukum. Hanya dalam bentuk WA. Makanya rekomendasi Panwaslu tetap jalan,” kata Djalal, Kamis 19 April 2018.

Prev1 of 5
Use your ← → (arrow) keys to browse

Click to comment

Most Popular

To Top