Samsul: Betul Kata Prof Aswanto – Palopo Pos
Metro

Samsul: Betul Kata Prof Aswanto

* Keanggotaan KPU dan Bawaslu Tersisa 3 Orang, Manajemen Pemilu Dipastikan Alami Hambatan

PALOPO — Keanggotaan KPU dan Bawaslu di Kota Palopo dengan berlakunya UU No.7/2017 tersisa 3 orang. Prediksi Prof Aswanto, para komisioner yang di-reduksi bisa kewalahan menyelenggarakan pemilu. Hal ini diakui komisioner KPU Palopo. Kalau tinggal 3 orang, manajemen pemilu dipastikan mengalami semacam hambatan. Jadi, betul kata Prof Aswanto.

Tanpa ragu sedikitpun, Samsul Alam, anggota KPU yang membidangi teknis penyelenggaran pilkada, mendukung dan setuju statemen Prof Aswanto. Apalagi yang ngomong wakil ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Orang tahu selama ini bahwa MK adalah satu-satunya lembaga yang berwenang membatalkan UU, termasuk UU tentang pemilu yang mereka sedang uji.

Namun, tidak semua komisioner, baik dari KPU dan Panwaslu Palopo yang dapat memberikan pendapatnya terhadap statamen wakil ketua MK RI tersebut. Ada anggota KPU dan ketua Panwaslu yang dimintai pendapatnya via WahatsApp sama sekali tak memberi tanggapan. Hanya sekadar dibaca begitu saja. Ada juga anggota Panwaslu Palopo yang mengirim tanggapannya via WhatsApp sedikit lucu. ”Maaf dinda tidak bisa beropini. Hehe..hehee…”.

St Aisyah, SH, anggota Panwaslu Kota Palopo ketika dimintai tanggapan soal statemen Prof Aswanto kalau tersisa 3 komisioner, menyebutkan bahwa semenjak dilantik sampai hari ini Panwas Kota Palopo sudah bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan dan tetap profesional.
Untuk diketahui, keanggotaan Panwaslu Palopo yang dulu 5 orang, kini tinggal 3 orang saja.

Jadi acuannya di UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Mereka adalah Syafruddin Djalal, Dr Asbudi Dwi Saputra, SH, M.Kn, dan St Aisyah, SH.
”Alhamdulillah semenjak dilantik sampai hari ini, Panwas Kota Palopo sudah bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan dan tetap profesionl dalam melakukan pengawasan sesuai tahapannya,” tandas St Aisyah, kepada Palopo Pos, Senin 14 Mei 2018, kemarin.

Selain itu, lanjut dia, setiap laporan atau aduan yang masuk ke Panwas sejak masuk tahapan pilkada serentak, semua aduan laporan dari masyarakat semuanya diterima dan ditindaklanjuti.

”Jadi, pada dasarnya kami di Panwas harus siap bekerja dengan penuh waktu dan menjunjung tinggi integritas,” papar keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara pemilu.

Dengan jumlah anggota KPU kabupaten/kota yang tersisa 3 orang, kata Samul Alam, maka manajemen pemilu dipastikan akan mengalami semacama hambatan-hambatan organisasional dan personal.
Hambatan organisasional itu, lanjut mantan ketua IPMIL, menyangkut aspek koordinasi baik secara horisontal (sesama komisioner di satu kabupaten/kota), maupun secara vertikal (kordinasi dengan KPU di atasnya).

”Praktik yang terjadi selama ini cukup baik dan harmonis karena tata laksana organisasi itu berkesesuain dengan struktur organisasi di atasnya,” terangnya.

Sehingga, lanjut dia, memudahkan proses koordinasi, komunikasi, dan konsolidasi. Begitu juga dengan koordinasi horisontal juga berjalan baik dan harmonis karena seluruh divisi dapat didistribusi dengan baik karena berkesesuain dengan jumlah personil komisioner KPU kabupaten/kota.

Keanggotaan KPU dan Bawaslu diatur di UU No.7/2017 tentang Pemilu. Keanggotaan KPU diatur di pasal 10 ayat 1 dan 2. Ayat 1 pada huruf a menyebutkan jumlah anggota KPU RI sebanyak 7 orang, huruf b berbunyi KPU provinsi sebanyak 5 atau 7 orang, dan huruf c KPU kabupaten/kota sebanyak 3 atau 5 orang.

Di ayat 2 menyebutkan penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota didasarkan jumlah penduduk.

Sedangkan keanggotaan Bawaslu diatur di pasal 92 ayat 2. Jumlah anggota di ayat 2 pada huruf a bawaslu sebanyak 5 orang, huruf b bawaslu provinsi sebanyak 5 atau 7 orang, dan huruf c bawaslu kabupaten/kota sebanyak 3 atau 5 orang. Dan, panwaslu kecamatan sebanyak 3 orang. (ary)

Click to comment

Most Popular

To Top