Ada Ada Sel Ternak Liar – Palopo Pos
Metro

Ada Ada Sel Ternak Liar

* Draf Ranperda Peternakan dan Penertiban

PALOPO — Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Peternakan dan Penertiban sudah disorong ke DPRD, kemarin. Bersamaan dengan delapan ranperda lain. Draft ranperda peternakan dan penertiban cukup menarik perhatian. Di situ, akan dibangun sel ternak liar.

Lewat rapat paripurna DPRD Palopo yang dipimpin Ketua DPRD Palopo, Harisal A Latief, 9 ranperda diserahkan Sekkot Palopo Jamaluddin Nuhung. Dari sembilan ranperda yang diserahkan, regulasi yang mengatur peternakan dan penertibannya mendapat perhatian dari berbagai kalangan.

Selama ini, penertiban ternak liar kurang efektif dilaksanakan oleh pihak terkait. Dinas terkait hanya berdasarkan peraturan walikota dengan memasang papan himbauan pada setiap kecamatan terkait pengawasan hewan ternak liar.

Itu karena tidak adanya lahan untuk menampung keberadaan hasil tangKAPAN ternak liar tersebut. Untuk itu, Pemkot dan DPRD Palopo mulai memikirkan perangkat dalam penyediaan salah satu fasilitas tersebut.

Ketua DPRD Palopo, Harisal A Latief mengakui keresahan atas keberadaan hewan ternak liar di Kota Palopo. Bahkan, sejauh ini, masyarakat banyak mengeluh hingga akhirnya berbuntut ke DPRD.

Sebagai tindaklanjut dari aspirasi tersebut, DPRD mengundang pihak dinas pertanian, peternakan, dan perkebunan (DPPP) Palopo, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol-PP) membicarakan perihal tersebut.

“Jadi kendala utamanya adalah tidak adanya ketersediaan tempat khusus untuk menampung ternak liar bila ada yang ditangkap oleh petugas,” katanya.

Dengan adanya adanya rancangan regulasi melalui ranperda tentang penertiban ternak tersebut akan memberikan ruang yang seluas-luasnya dalam menerapkan penertiban ternak liar di Palopo.

Regulasi ini, lanjut ketua DPRD, menjadi dasar dinas terkait mengusulkan anggaran untuk pengadaan sel ternak di tahun mendatang sebagai tempat penampungan.

Di regulasi ini, dapat memuat semua kebutuhan, baik dari sarana dan prasarana, pengawasannya, termasuk anggaran operasionalnya. ”Jadi kita harapkan ranperda secepatnya dijadikan perda untuk selanjutnya dapat direalisasikan,” tegas politisi asal Golkar Palopo ini.

Menanggapi kehadiran Ranperda tentang Peternakan dan Penertiban, Abd Rahman Nur, pengamat hukum dan pemerintahan,
mendukung lahirnya sejumlah regulasi daerah. Termasuk Ranperda tentang Peternakan dan Penertibannya.

Hanya saja, ujar wakil dekan Fakultas Hukum Unanda ini, memang dibutuhkan kajian yang mendalam terkait sel atau rumah tahanan hewan.

”Baik dari kajian filosofis, sosiologis, dan yuridisnya, apakah rumah tahanan hewan menjadi kebutuhan atau tidak,” ujarnya.
Begitu juga pembebanan biaya kepada pemiliknya, ia meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut.

”Apakah tidak merugikan masyarakat? Dan masih banyak aspek lainnya,” tutur Maman–sapaan akrab Abd Rahman Nur, kemarin, yang dalam perjalanan dari Makassar ke Palopo.

Selain Ranperda tentang Peternakan dan Penertibannya, eksekutif diwakili Sekkot Palopo Jamaluddin Nuhung, menyerahkan 8 jenis ranperda saat sidang paripurna ke-11 masa sidang kedua 2018.

Sekretaris Kota Palopo, H Jamaluddin, SH, MH, menyampaikan bahwa penyerahan draf ranperda tersebut sejalan dengan napas otonomi daerah yang intinya adalah kemandirian daerah.

“Salah satu komponen pelengkap yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah tersedianya Instrumen hukum berupa perangkat aturan perundang-undangan yang memadai yang dapat menjadi payung hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah.” ungkap sekkot.

Sehubungan dengan hal tersebut, lanjutnya, maka Pemerintah Kota Palopo menyerahkan 9 draf rancangan peraturan daerah Tahun Anggaran 2018 untuk dibahas bersama-sama dengan teliti bersama Pansus yang dibentuk oleh DPRD Kota Palopo dan selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Adapun draf rancangan peraturan daerah yang diserahkan pada rapat paripurna tersebut, yakni, draf ranperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kuwalitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Selanjutnya, Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Draf Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol.

Kemudian Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang RTRW 2012-2023.
Selain itu, draf Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Palopo, Ranperda tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Pemerintah Daerah Kota Palopo, Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mangkaluku Daerah Kota Palopo, dan Ranperda tentang perubahan  perda nomor 7 tahun 2006 tentang peternakan dan penertibannya.

Sekkot pada kesempatan itu berharap 9 ranperda tersebut dapat menjadi perda agar dapat menjadi payung hukum guna mengatur urusan rumah tangga Pemkot Palopo sendiri yang nantinya dapat meningkatkan kemandirian dan tidak lagi sepenuhnya tergantung kepada Pemerintah pusat.

Mengenai draf ranperda tentang perubahan perda nomor 2 tahun 2006 tentang peternakan dan penertibannya, kata sekkot, ranperda ini dilakukan perubahan untuk tersedianya sarana dan prasarana rumah tahan hewan.

Kemudian, katanya, ada penambahan pembebanan biaya kepada masyarakatpemilik ternak yang ditangkap ternaknya pada saat penertiban oleh tim terpadu Pemkot Palopo. ”Ini harus dimuat dengan jelas,” ucap sekkot Palopo.(rul/ary)

Click to comment

Most Popular

To Top