21 Juni, PNS Mulai Berkantor – Palopo Pos
Utama

21 Juni, PNS Mulai Berkantor

*Tak Masuk Pasti Kena Sanksi

JAKARTA – Libur cuti bersama menyambut lebaran telah tiba. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur mengingatkan agar segenap pimpinan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, dapat melakukan pemantauan kehadiran aparatur sipil negara usai cuti bersama dan libur Hari Raya Idulfitri.

Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/8/M.SM.00.01/2018 per tanggal 8 Juni 2018.

Dalam SE tersebut dijelaskan bahwa hal tersebut dilakukan sebagai upaya penegakan disiplin aparatur negara, serta optimalisasi pelayanan publik setelah pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1439 H. Pemantauan kehadiran para aparatur dilakukan pada tanggal 21 Juni 2018, dimana sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2018, tanggal tersebut ASN sudah diwajibkan kembali menjalankan pekerjaan di instansi masing- masing.

Dalam Surat Edaran yang ditandatangani Menteri PANRB Asman Abnur tersebut disebutkan jika laporan yang dimaksudkan dapat disampaikan melalui aplikasi https://sidina.menpan.go.id secara online, dan apabila terdapat kesulitan dalam proses pelaporan dapat menghubungi melalui aplikasi Whatsapp/SMS di nomor 081398568088.

Surat dengan tembusan Presiden RI dan Wakil Presiden RI tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Para Kepala LPNK, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

Wali Kota Palopo, Andi Arwin Azis sebelum libur mengungkapkan, sejak hari pertama masuk kerja tanggal 21 Juni mendatang, ia akan melakukan pemantauan langsung kehadiran dari ASN di Kota Palopo. Jika ada kedapatan menambah libur, akan memberikan sanksi tegas.

“Pasti ada sanksinya, karena ini cukup panjang liburnya, bisa saja mulai pemotongan Tambahan Pendapatan Pegawai (TPP). Tapi itu masih tergantung dari pelanggaran yang dilakukannya,” kata Wali Kota sambil berjalan meninggalkan Kantor Wali Kota, Rabu 6 Juni 2018.

Lebih jauh dikatakan Kepala BPKAD Provinsi Sulsel ini, tak hanya sanksi pemotongan TPP, bisa saja ada sanksi jenis lain berdasarkan juga jenis pelanggarannya. “Dilihat dari berapa hari mereka menambah libur dan sebagainya,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) memutuskan jumlah hari cuti bersama Lebaran 2018 tetap berdasarkan kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang ditandatangani 18 April 2018. Dalam SKB yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Agama tersebut, diputuskan cuti bersama sebanyak tujuh hari, yakni 11- 14 Juni, dan 18 – 20 Juni 2018. (idr)

Click to comment

Most Popular

To Top