Tak Ada Pemekaran DOB Sampai Pilpres – Palopo Pos
Utama

Tak Ada Pemekaran DOB Sampai Pilpres

*Luteng Kandas Lagi

PALOPO — Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono menegaskan jika sampai Pilpres 2019 mendatang, pemerintah tidak akan membuka kran pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).

Hal itu kembali ditegaskan Dirjen Otoda Kemdagri ini, usai ber-swa foto dengan latar belakang gedung putih Palopo disela-sela acara peringatan HUT ke-16 Kota Palopo dan pelantikan Pj wali kota Andi Arwin Azis di Lapangan Pancasila, Senin 9 Juli 2018.

“Tidak ada pemekaran sampai Pilpres selesai. Tetapi semua tergantung kebijakan. Namun sekarang dihentikan dahulu berbicara mengenai pemekaran,” ucapnya singkat.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga mengatakan hal yang sama.

Kalau sampai akhir jabatan Presiden dan Wakil Presiden, tidak akan ada pemekaran daerah. Ini lantaran banyak faktor alasan. Mulai dari kesiapan infrastruktur dan fasilitas sampai faktor anggaran juga menjadi perhitungkan.

Dengan kendala di atas, kemungkinan besar pemekaran Luwu Tengah pun akan kembali kandas sampai akhir jabatan Presiden Jokowi. Padahal sebagaimana diketahui, pemekaran Luwu Tengah telah mendapat restu dari mantan Presiden SBY. Tinggal DPR dan pemerintah melaksanakan amanat presiden tersebut.

Selama empat tahun belakangan usulan pemekaran wilayah yang masuk ke mejanya mencapai 314 permintaan. Namun hingga saat ini pemerintah maupun Kemendagri masih menolak usulan itu.

“Sampai saat ini, total ada sebanyak 314 usulan (pemekaran) dari beberapa daerah. Namun sampai sekarang belum bisa disetujui,” kata Tjahjo.

Lebih jauh Tjahjo membeberkan jika melakukan pemekaran wilayah setidaknya membutuhkan anggaran minimal Rp 200 miliar. Di sisi lain pemerintah tengah jor-joran melakukan berbagai macam pembangunan, sehingga anggaran nasional akan difokuskan kepada pemerataan ekonomi di seluruh tanah air.

“Pemerintah sedang fokus untuk mempercepat pembanguban infrastruktur, jadi masih belum fokus untuk pemekaran,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Nurdin Halid berkomitmen akan memperjuangkan pemekaran di Tanah Luwu, yang dimulai dengan menggalang dukungan Fraksi Golkar DPRD se-Tanah Luwu.

Dukungan tersebut nantinya akan diserahkan kepada Presiden yang intinya mencabut moratorium pemekaran DOB, dan mempercepat pembentukan Kabupaten Luteng, dan Provinsi Luwu Raya.

Hal yang sama juga dilontarkan cagub Sulsel nomor 3 Prof Nurdin Abdullah, bahwa berbicara pemekaran di Sulsel, yang utama terlebih dahulu adalah merealisasikan pemekaran Kabupaten Luwu Tengah.

Bupati Bantaeng ini pun berkomitmen jika terpilih sebagai Gubernur Sulsel akan memperjuangkan pemekaran Luteng. “Kalau soal Luteng ini spesial dan kita akan perjuangkan ke Presiden Jokowi,” ujarnya beberapa waktu lalu saat melakukan kunjungan di Kecamatan Rampi. (idr)

Click to comment

Most Popular

To Top