KPU Tunggu Surat dari MK – Palopo Pos
Utama

KPU Tunggu Surat dari MK

*Tetapkan Paslon Terpilih

PALOPO — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo dan Kabupten Luwu belum bisa menetapkan pasangan calon terpilih walikota dan bupati. Sesuai aturan, penetapan pemenang dilakukan setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saat ini kita di KPU hanya menunggu keputusan dari MK terkait gugatan yang masuk. Apakah ada dari Palopo atau tidak,” kata Ketua KPU Palopo, Haedar Djidar yang ditemui di kantor KPU Palopo, Selasa 10 Juli 2018.

Hal tersebut sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018.

“Menurut informasi yang kami terima, MK baru akan meregister seluruh perkara PKPU Pilkada pada tanggal 23 Juli. Berarti sampai dengan tanggal itu, kami baru bisa memastikan apakah ada perkara atau tidak untuk Pilkada Kota Tangerang.

Kalau sampai tanggal 23 Juli tidak ada perkara, maka sehari setelahnya kami akan langsung melakukan penetapan pemenang,” papar Haedar.
Namun, bisa saja penetapan dilakukan sebelum tanggal 23 Juli, jika surat registrasi dari MK telah ada.

Dimana surat registrasi tersebut memuat 171 daerah yang melaksanakan pikada, termasuk agenda gugatan yang masuk.

“Kita menunggu saja petunjuk teknis,” tutup Haedar. Hal yang sama dikatakan Komisioner KPU Luwu Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Suhaeb, dengan ditetapkannya hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada Luwu. KPU Luwu tinggal menggelar rapat pleno terbuka penetapan paslon terpilih.

“Untuk tahapan penetapan Paslon terpilih ini dilaksanakan setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait register perkara hasil Pemilu.

Kalau memang tidak ada gugatan yang masuk, paling lambat tiga hari dari situ kita menggelar rapat pleno terbuka penetapan Pasangan Calon terpilih, ” Kata Suhaeb.

Ome-BISA Layangkan Surat

Tim pemenangan Akhmad Syarifuddin–Budi Sada, melayangkan surat keberatan dan permohonan penundaan penetapan Wali Kota Palopo terpilih ke KPU Palopo.

Juru Bicara Tim pemenangan Ome-BISA, Sharma Hadeyang, mengatakan bahwa pihaknya telah melayangkan surat keberatan yang telah diantar sendiri ke KPU kota Palopo pada Senin 9 Juli 2018, yang isinya antara lain terkait dengan laporan saudara Hamzah mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sbagaimana dimaksud dalam perkara nomor 103/DKPP-PKE-VII/2018, hingga saat ini belum ada Keputusan tetap atas perkara tersebut.

“Maka dengan ini kami kami mohon kepada KPU kota Palopo menunda penetapan dan penerbitan surat keputusan hasil rapat pleno penetapan pasangan Judas Amir dan Rahmat Masri Bandaso paslon nomor urut 1 sebagai pemenang sampai adanya putusan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,” kata Sharma.

Sementara itu, Komisioner KPU Palopo, Amran Anas mengatakan, surat keberatan dari pasangan Ome-BISA tetap tidak mempengaruhi tahapan dan jadwal penetapan paslon terpilih.

Dikatakan Amran, yang bisa mempengaruhi itu adalah surat registrasi gugatan dari MK. “Terserah mau melakukan apa saja. Tidak ada alasan dan berdasar hanya dengan surat itu KPU melakukan penundaan penetapan paslon terpilih. Yang bisa itu hanya surat keputusan dari MK,” tandasnya. (idr)

Click to comment

Most Popular

To Top