PT Tak Berlaku Sampai ke Daerah – Palopo Pos
Politik

PT Tak Berlaku Sampai ke Daerah

* Samsul: Dipakai untuk Caleg DPR Pusat

PALOPO — Para bakal calon legislatif (bacaleg) dari parpol pendatang baru tak usah khawatir. Parliamentary Threshold (PT) tidak berlaku sampai ke kursi DPRD kabupaten/kota. PT 4 persen hanya berlaku untuk kursi DPR seperti pada pemilu 2014.

”Berlaku di tingkat nasional-ji. Tidak sampai ke daerah,” ujar Samsul Alam, mantan anggota KPU Palopo, kemarin.

Samsul Alam sendiri sudah resmi mengunduran diri sebagai anggota komisioner KPU Palopo di KPU Provinsi Sulsel. Masa jabatan KPU Palopo sampai tanggal 24 September 2018. Jadi masih ada sisa tiga bulan.

Kembali ke parliamentary thresold. Kata Samsul Alam,
Parliamentary treshold seperti yang diatur dalam pasal 414 UU No 7 Tahun 2017 hanya berlaku untuk kursi DPR seperti pada pemilu 2014.

Besarannya 4%. Artinya, parpol yang capaian suaranya sebesar 4% atau lebih secara nasional akan diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi. Sedangkan parpol yang capaian suaranya tidak mencapai 4% tidak diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi.

Sedangkan untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota seluruh partai politik diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi. ”Jadi PT hanya berlaku untuk tingkat nasionalji. Tidak sampai ke daerah.

Mereka tetap diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi,” terang Samsul Alam, yang mengaku akan maju sebagai bacaleg PAN untuk kursi DPRD Sulsel.

Komisioner KPU Palopo, Faisal Mustafa, SH, mengatakan, ambang batas perolehan suara 4% dari jumlah suara sah nasional hanya bagi kursi anggota DPR (berarti di pusat). Sedangkan untuk kursi DPRD, baik Provinsi maupun DPRD kab/Kota, seluruh parpol peserta pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi.
”Ini diatur dalam UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 414,” tandas Faisal.

Di Luwu dan Kota Palopo, masih ada politisi yang maju caleg bingung memahami aturan main pemilu 2019. Ashar Mustamin Toputiri, SH, sekretaris DPD II Golkar Luwu, mengatakan, masih ada bacaleg yang mempertanyakan sistem parliamentary thresold.

Mereka mengaku rau-ragu masuk caleg di partai baru dan partai yang suaranya kecil di pileg 2014. ”Bayangkan kalau PT berlaku sampai ke daerah, caleg yang banyak suaranya di dapil tertentu, pasti rugi kalau PT secara nasional tidak sampai 4 persen,” terang mantan anggota DPRD Luwu ini, kepada Palopo Pos, di salah satu rumah makan di Jalan Andi Djemma, depan kantor balai kota Palopo, Senin, lalu.

Isu PT juga jadi pembahasan di sejumlah warung kopi di Kota Palopo. Kata mereka, ada bacaleg yang pemilu 2014 meraih suara terbanyak pindah ke partai yang dipastikan bisa meraup 4 persen suara secara nasional. ”Ada beberapa orang bacaleg seperti itu.

Mereka banyak ke partai besar. Misalnya, PDIP, Gerindra, Golkar dan PKB,” kata Ipang, salah seorang pengunjung warkop Pojok, kemarin.

Dengan adanya penjelasan anggota KPU dan mantan komisioner KPU Palopo ini, baik politisi Golkar dan bacaleg di sejumlah partai tidak perlu khawatir suaranya sia-sia ketika suara partai tempat mereka mencaleg tidak sampai PT.

Parliamentary threshold (ambang batas parlemen) mengatur syarat partai politik lolos ke DPR, yaitu memiliki suara sebesar 4 persen di suatu tingkatan wilayah. Batas ambang 4 persen tentunya adalah tantangan sendiri bagi partai kecil atau partai baru yang pertama kali ikut pemilu.

Dari berbagai pengalaman, ambang batas parlemen telah beberapa kali menggagalkan sebuah partai untuk lolos ke Senayan. Seperti contoh PBB dan PKPI yang gagal ke Senayan setelah suara nasional yang mereka dapatkan tak mencapai 3,5 persen, syarat parliamentary threshold Pemilu 2014.

Hal ini seringkali membuat caleg DPR partai seperti ini kena apes. Pasalnya, sekalipun caleg mereka juara di suatu daerah pemilihan (dapil), namun karena aturan ambang batas parlemen tadi, membuat partainya tadi tidak boleh masuk ke DPR.

Tapi, sistem ini memungkinkan PBB dan PKPI punya wakil di provinsi atau kabupaten/kota saat melewati ambang batas 4 persen.(ary)

Click to comment

Most Popular

To Top