Nasib Honorer Tak Jelas – Palopo Pos
Utama

Nasib Honorer Tak Jelas

ilustrasi

Pendaftaran CPNS 2018 direncanakan akan dibuka akhir Juli ini. Lantas bagaimana dengan nasib honorer K2?.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menuturkan, tidak ada kuota khusus untuk tenaga honorer. ’’(Honorer, Red) Silahkan ikut (mendaftar, Red) bagi yang masih di bawah 35 tahun. Yang lebih dari 35 tahun belum (ada skemanya, Red),’’ jelasnya.

Bima menjelaskan, beberapa tahun lalu pernah ada kuota khusus untuk tes CPNS dari kelompok tenaga honorer. Tetapi, nyatanya hasil tes menunjukkan angka ujian yang jeblok.
Dia mengatakan saat ini pemerintah didesak dari sisi kemanusiaan, supaya mengangkat honorer itu. ’’Kemanusiaan untuk honorernya atau muridnya,’’ katanya.

Dia menegaskan rekrutmen CPNS baru tetap harus menyeleksi sumber daya yang berkualitas. Tidak boleh asal menerima. Apalagi hanya pertimbangan sudah lama mengabdi menjadi honorer. Jika guru tidak berkualitas dipaksa lolos jadi CPNS baru, lanjutnya, kasihan muridnya.

Bima menegaskan pendaftara CPNS baru untuk para tenaga honorer tetap melalui jalur reguler. Jadi, persyaratan seperti usia dan kualifikasi pendidikan, sama persis dengan pelamar pada umumya. Persaingan murni dari proses seleksi.

Dia mengatakan tahun lalu kuota CPNS dibuka sekitar 30 ribu kursi dengan jumlah pelamar lebih dari 2 juta orang. Kebanyakan untuk instansi pusat.
Sementara tahun ini kuotanya jauh lebih banyak. Sehingga BKN menyiapkan tempat ujian berbasis komputer untuk bisa menampung 10 juta pelamar.

Revisi UU ASN

Honorer K2 diangkat menjadi CPNS sangat tergantung cepat tidaknya pembahasan revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara).

Sayangnya, pemerintah belum juga menyerahkan DIM (daftar inventarisasi masalah) revisi UU ASN. Hal ini membuat anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kecewa.
Banyak yang memertanyakan keseriusan pemerintah karena sejak rapat kerja Baleg dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur pada 24 Januari 2018, DIM-nya belum selesai juga.

“Kami kecewa karena MenPAN-RB belum menyerahkan DIM-nya. Harusnya raker 10 Juli sudah ada karena waktunya enam bulan loh. Kasian nasib honorer menjadi tak jelas,” ujar Marlinda P, anggota Baleg dari Fraksi Golkar, Kamis 12 Juli.

Dia mengaku sudah meminta kepastian kapan pemerintah menyerahkan DIM. Hanya saja, pemerintah belum bisa menyebutkan tenggat waktu. Marlinda khawatir bila dalam waktu dekat ini DIM belum diserahkan, revisi UU ASN tidak akan terlaksana.

“Agustus kan sudah masa pendaftaran bakal caleg dan bakal capres – cawapres. Habis itu kami kampanye, lah terus kapan bahasnya?” ucapnya.(idr)

Click to comment

Most Popular

To Top